Semburat Bianglala di Langit Nusa Penida

Oleh M. Irfan Ilmie

Nusa Lembongan yang biasanya tenang, tiba-tiba hiruk-pikuk oleh kesibukan beberapa pria berpakaian adat madya, pakaian tradisional masyarakat Bali yang biasa dikenakan untuk upacara di balai banjar. Mereka menurunkan kotak-kotak aluminium dari bak pikap butut di halaman balai banjar. Sebagian yang lain menata meja hingga memanjang bagaikan lapak pindang, sedangkan yang lainnya memasang tali rafia. Seorang polisi berseragam lengkap memberikan pengarahan. “Ditali saja biar tidak sembarang orang masuk,” kata polisi berpangkat bintara memberikan komando.

Satu-persatu warga Nusa Lembongan mendatangi tempat pemungutan suara yang berada di Balai Banjar Kelod, Desa Jungut Batu, sebuah desa di gugusan Kepulauan Nusa Penida yang berhasil mendulang gemerincing dolar dari sektor pariwisata dan ekspor rumput laut.

Kursi-kursi plastik warna-warni yang disediakan kelompok penyelenggara pemugutan suara (KPPS) sangat terbatas sehingga sebagian warga berdiri di bawah terik matahari di halaman balai banjar. Sebagian lainnya duduk-duduk di jalan desa menuju hutan bakau.

Beberapa turis menghentikan laju motornya untuk sekadar membunuh penasarannya atas kerumunan orang di balai banjar itu. “Wow..! General election. Good, good,” komentar seorang bule sambil bergegas lagi menuju motor sewaannya yang diparkir di pinggir jalan.

Pukul 12.30 Wita selepas istirahat, petugas KPPS mengumumkan sisa waktu pencoblosan melalui pelantang. Beberapa warga berdatangan untuk menuntaskan hak politiknya di bilik-bilik suara. Tepat pukul 13.00 Wita, pencoblosan ditutup. Petugas KPPS mulai melakukan persiapan penghitungan suara, termasuk para saksi partai politik yang gurat wajahnya sudah mulai menegang.
Konfigurasi Pelangi

Hari mulai gelap. Kotak-kotak suara sudah mulai dihantarkan ke kantor desa. Hingga larut malam, petugas KPPS berdatangan ke kantor desa. “Rekapitulasi baru bisa dilakukan esok karena sampai malam ini belum semua C1 (berita acara di TPS) disetor,” kata Nyoman Sudana selaku Ketua Penitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lembongan, Rabu (9/4) malam.

Hingga esok harinya, masyarakat Nusa Lembongan masih menunggu hasil perolehan suara. Dua kantor desa di Nusa Lembongan dijaga aparat. Namun sampai malam hari tetap saja hasilnya nihil. Sampai pada akhirnya Panitia Pemilu Kecamatan Nusa Penida yang membawahi Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan mengumumkan perolehan suara parpol dan caleg, Jumat (11/4) malam.

Hasilnya, sungguh mencengangkan. Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berbagi suara untuk calon DPRD Kabupaten Klungkung, DPRD Provinsi Bali, dan DPR di Nusa Penida. Partai Gerindra meraih 11.531 suara untuk DPRD Kabupaten Klungkung sekaligus mengalahkan dua rivalnya, yakni PDIP (8.944) dan Partai Hati Nurani Rakyat (4.261). Partai Demokrat dan Partai Golkar harus puas di tempat keempat dan kelima, masing-masing dengan 3.972 dan 3.008 suara di pulau yang berada di sebelah tenggara daratan Bali itu.

Untuk DPRD Provinsi Bali, Partai Demokrat memperoleh 10.906 suara, sedangkan Gerindra dan PDIP, masing-masing memperoleh 8.038 dan 6.722 suara. PDIP memenangi perebutan kursi DPR dengan raihan 9.341 suara. Disusul Gerindra dengan perolehan 8.258 suara dan Demokrat hanya 4.258. “Secara objektif, kami melihat masyarakat Nusa Penida sudah mulai cerdas dalam menentukan pilihan,” kata Ketua PPK Nusa Penida, Nyoman Suarta, mengomentari hasil Pemilu 2014 bagaikan konfigurasi pelangi itu.

Ia mempersilakan masyarakat berspekulasi tentang hasil Pemilu 2014 di Nusa Penida karena memang terkesan ada pengaturan. Kesan itu sah-sah saja karena memang Bupati Klungkung Nyoman Suwirta yang berasal dari Nusa Lembongan diusung oleh Partai Gerindra saat pilkada pada bulan November 2013 berpasangan dengan Made Kasta sehingga partai yang didirikan mantan Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto keluar sebagai pemenang.

Untuk kemenangan Partai Demokrat pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Bali dikait-kaitkan dengan sosok Gubernur Made Mangku Pastika yang duduk di jajaran pengurus partai bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Lalu kemenangan PDIP di DPR juga tidak terlepas dari sosok kharimatis Megawati Soekarnoputri yang masih punya titisan darah dari Bali. “Silakan saja orang berpikir begitu, yang penting pemilu kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Apalagi tingkat partisipasinya jauh lebih tinggi, sekalipun dibandingkan dengan pilkada,” ujar Nyoman Suarta.

Jumlah masyarakat Nusa Penida yang masuk DPT Pemilu 2014 tercatat 41.279 jiwa dengan tingkat kehadiran ke tempat pemungutan suara, Rabu (9/4), sebanyak 35.858 orang. Dari jumlah masyarakat yang hadir ke TPS, sebanyak 35.036 mencoblos surat suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Klungkung dengan benar atau sah dan hanya 822 suara tidak sah. “Dengan demikian maka tingkat partisipasi politik di Nusa Penida mencapai 84,87 persen. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua pilkada dan pemilu-pemilu sebelumnya,” ujarnya.

Dengan tingkat kehadiran yang sama, untuk suara sah calon anggota DPRD Provinsi Bali lebih rendah, yakni hanya 32.210 dan tidak sah 3.335. Demikian pula dengan pemilihan calon anggota DPR yang hanya 27.798 suara sah dan 5.379 suara tidak sah, sedangkan surat suara sah untuk calon DPD tercatat hanya 26.398 dan tidak sah sebanyak 6.583. “Kalau untuk caleg DPRD Kabupaten Klungkung tingkat partisipasinya tinggi karena masyarakat Nusa Penida lebih mengenal figurnya. Berbeda dengan DPRD Bali dan DPR serta DPD,” kata Nyoman Suarta.

Ia mendambakan tingginya partisipasi politik masyarakat itu berbanding lurus dengan kerja keras figur politikus dalam memperjuangkan pembangunan di Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. Figur yang terpilih nanti sudah pasti dihadapkan pada persoalan hajat hidup orang banyak, seperti kerusakan jalan yang tak pernah ada perbaikan selama lima tahun terakhir, krisis air bersih, dan terbatasnya energi. “Bupati Klungkung berasal dari pulau ini. Masyarakat juga sudah berpartisipasi penuh dalam menyukseskan pemilu. Jangan sampai anggota legislatif lupa dengan janji-janjinya membangun pulau ini lebih maju lagi,” kata Kepala Desa Jungut Batu, Nusa Lembongan, Gede Suryawan, mengingatkan. (*)

Jeda Kampanye dan Polah Tingkah Kaum Urban

M. Irfan Ilmie

Balai-balai banjar di Kota Denpasar dipadati orang berpakaian putih-putih saat matahari sudah meninggi di ufuk timur. Yang perempuan mengenakan kebaya lengkap dengan selendang yang dililitkan di pinggang dan rambut diikat membentuk sanggul agar lehernya terlihat jenjang. Kemeja menjadi ciri tersendiri bagi kaum pria dengan “kamen” atau kain panjang sebatas lutut lengkap dengan destar di kepala dan selendang di pinggang.

Dominasi warna putih bukan hanya melambangkan kesucian jiwa, melainkan juga meluruhkan kelas sosial masyarakat Pulau Dewata yang sejatinya belum beranjak dari sistem kasta. Dari balai-balai dusun adat itu mereka menyebar ke arah timur menuju Pantai Sanur atau Pantai Padanggalak dan ke selatan menuju Pantai Kuta untuk melakukan Melasti, Jumat (28/3). Dari pagi hingga sore hari pantai-pantai yang dikenal sebagai tujuan wisata favorit itu dipadati oleh lautan manusia berbaju putih lengkap dengan pernik-pernik ritual yang diusung dari balai banjar atau pura di desanya.

Genta di tangan para “sulinggih” saat memimpin upacara Melasti seakan menjadi penanda usainya ingar-bingar kampanye politik untuk sejenak waktu. Praktis sejak Jumat (28/3) hingga Selasa (1/4) di Bali panggung politik menjelang Pemilu 2014, baik di lapangan terbuka maupun kegiatan “simakrama”, ditiadakan sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Bagi para calon anggota legislatif dan pengurus partai politik di Pulau Seribu Pura itu berkurangnya waktu lima hari selama masa kampanye Pemilu 2014 bukan persoalan serius karena semata-mata mereka ingin menjaga kekhidmatan dan kekhusyukan umat Hindu mempersiapkan diri menyambut Tahun Baru Caka 1936. Para peserta Pemilu 2014 di Bali pun menaati imbauan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) agar tidak memanfaatkan momentum Hari Raya Nyepi dengan menyisipkan kepentingan politik.

PHDI justru mengajak semua pihak mendinginkan situasi politik menjelang pesta demokrasi lima tahunan itu. “Nyepi kali ini momentum penilaian masyarakat tentang harmonisasi ritual dan politik,” kata Ketua PHDI Provinsi Bali Dr I Gusti Ngurah Sudiana. Malam Pengurupukan, Minggu (30/3) sebagai pengingat bagi umat Hindu untuk sejenak meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi pada esok harinya berlangsung khidmat.

Para peserta pemilu sejauh ini mematuhi imbauan MUDP untuk menahan diri dengan tidak menyampaikan pesan politik di sela-sela Parade Ogoh-Ogoh meskipun bukan rahasia umum bahwa mereka juga menjadi sponsor kegiatan tersebut. Parade Ogoh-Ogoh merupakan ajang kreativitas dan wadah kebebasan berekspresi umat Hindu dalam memerangi angkara murka yang divisualisasikan melalui boneka raksasa terbuat dari “fiber glass” dan “stereofoam” beraneka warna. Tentu saja visualisasi itu berbiaya besar sehingga membutuhkan keterlibatan sponsor.

Ramai-Ramai Tinggalkan Bali

Kalau kontestan Pemilu 2014 mampu menahan dorongan syahwat politiknya pada saat Nyepi, berbeda dengan kaum urban di Pulau Dewata dalam menghadapi gejolak nafsu duniawinya. Mereka memilih meninggalkan tempatnya mencari nafkah saat umat Hindu di Bali pantang bekerja (amati karya), pantang menyalakan api (amati geni), pantang bepergian (amati lelungan), dan pantang bersenang-senang (amati lelanguan) dalam ritual sehari “Catur Tapa Brata Penyepian”.

Golongan ini tidak tahan dengan situasi di Bali yang sunyi, sepi, gelap, dan tentu saja menyengsarakan karena serba terbatas dalam mengakses kebutuhan hidup meskipun cuma sehari. Bagi mereka lebih baik antre berjam-jam di pelabuhan penyeberangan asal bisa menginjakkan kaki di Jawa atau Lombok daripada berada di Bali yang benar-benar bersih tanpa polusi. Mereka cepat-cepat meninggalkan ceruk sumber penghidupannya agar tidak sampai terkejar oleh sinar mentari pagi Tahun Baru Caka. “Sebelum tengah malam sudah harus tiba di Ketapang (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur),” kata Jakfar Shodiq sebelum meninggalkan galeri batiknya di kawasan Batubulan, Kabupaten Gianyar, Minggu (30/3) siang.

Sejak Jumat (28/3) Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, dipadati oleh kendaraan bermotor yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang. Antrean meluber hingga 2 kilometer dari pintu gerbang Pulau Dewata di bagian barat itu. Pemandangan yang sama juga terlihat di pintu gerbang bagian timur. Bahkan, beberapa sopir menyeberang ke Pelabuhan Lembar, Lombok, sedangkan truknya diparkir di Pelabuhan Padangbai, Kabupaten Karangasem, karena tak terangkut kapal terakhir.

Ada pula yang jauh-jauh hari merencanakan pergi ke luar Pulau Bali dengan memburu tiket pesawat murah. “Lumayan dapat tiket promo Denpasar-Makassar hanya Rp699 ribu. Apalagi Nyepi kali ini masa liburnya panjang sampai Selasa (1/4),” kata Umar Ibnu ditemui di Bandara Ngurah Rai, Bali, Jumat (28/3) sore. Pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur, itu mengaku mendapat tumpangan dari temannya di Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk bersenang-senang di luar Bali. “Nyepi tahun lalu, saya malah ikut kapal Awu (salah satu kapal milik PT Pelni) ke Lembar (Lombok). Di sana saya juga mendapat tumpangan dari teman,” tutur pria yang bekerja di salah satu lembaga negara di Kota Denpasar itu.

Lain lagi dengan warga non-Hindu dari kalangan menengah di Bali. Mereka rela mengeluarkan Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk membeli paket Nyepi di hotel. Meskipun fasilitas agak terbatas, “menyepi” di hotel dianggapnya lebih manusiawi. Setidaknya berbagai jenis makanan sesuai dengan selera masih tersedia.

Namun, tidak semua kaum urban di Bali seperti itu, terutama bagi jiwa-jiwa yang sudah menyatu dengan alam Pulau Dewata. “Tidak ada sesuatu yang membebani. Dari tahun ke tahun, saya dan keluarga sudah terbiasa Nyepi di sini,” kata Imam Turmuzi yang sudah delapan tahun tinggal di Jalan Gatot Subroto VI/L Denpasar itu. Pada malam hari, pria asal Malang, Jawa Timur, itu bersama kaum urban lainnya turut berbaur dengan pecalang yang berpatroli di Dusun Adat Teruna Sari. “Malam Nyepi tahun lalu, kami malah kumpul-kumpul di jalan depan banjar (dusun adat),” ujarnya. (*)

Mengukur Kekuatan Politik Mendobrak WTO

Oleh M. Irfan Ilmie

“If goods don’t cross borders, soldiers will”.

Diktum teoretikus liberal kuno Prancis Frederic Bastiat yang menyatakan, “kalau barang tidak bisa masuk ke perbatasan, maka yang akan masuk adalah balatentara,” itu mengingatkan sejarah masa lalu ketika kapal perang Amerika Serikat “Black Ship” mengancam Jepang agar membuka negaranya bagi perdagangan bebas dan menerima tarif bea masuk nol persen. Hal yang sama juga dilakukan Inggris dengan melancarkan perang opium untuk memaksa China membuka akses perdagangan bebas.
Oleh sebab itu pula bukan hal yang berlebihan, jika Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Roberto Azevedo di sela-sela kesibukannya mempersiapkan Konferensi Tingkat Menteri WTO di Nusa Dua, Bali, Senin (2/12) pagi, mengutus deputinya, Karl Brauner, untuk pergi ke Kuta.

Bukan faktor jarak Nusa Dua–Kuta yang hanya 15 kilometer atau dapat ditempuh perjalanan darat dalam tempo kurang dari 30 menit, namun mengirim utusan WTO ke Hotel Patra Jasa pagi hari itu sangat penting, mengingat “Paket Bali” yang bakal dibahas di KTM sebagai taruhannya. Sebab, di salah satu ruangan hotel yang berada di sekitar kompleks Bandara Ngurah Rai, telah berkumpul 163 anggota parlemen dan peneliti dari 39 negara anggota WTO. “Kami menganggap pertemuan ini sangat penting,” kata Brauner tanpa basa-basi saat mengawali sambutan pembukaan Konferensi Parlemen Organisasi Perdagangan Dunia (PCWTO) itu.

Di depan anggota parlemen, termasuk delapan anggota DPR-RI, dia memaparkan kemajuan-kemajuan WTO di bawah kepemimpinan Azevedo, terutama sikapnya yang terbuka terhadap kritik dan menjamin transparansi di setiap pembahasan regulasi dan kesepakatan perdagangan global. “WTO terbuka terhadap kritik, termasuk adanya keluhan mengenai Green Room yang acap kali pemilihan keanggotaannya tidak jelas dan penuh rahasia,” ujarnya.

Brauner menyatakan bahwa pola-pola seperti itu sudah ditinggalkan. “Bahkan setiap kali pembahasan, kami melibatkan 200 orang dengan menunjukkan naskah yang secara terbuka bisa mereka lihat perubahannya kata per kata,” ucapnya meyakinkan hadirin bahwa praktik Green Room sudah tidak akan terlihat lagi di Bali selama KTM WTO berlangsung pada 3-6 Desember 2013.

Ia pun menjamin negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang bisa membuka akses pasar berbagai komoditas, kecuali persenjataan, dapat disepakati dalam KTM ke-9 di Nusa Dua itu. “Kami berusaha membantu penyederhanaan sistem birokrasi perdagangan di negara-negara berkembang. Bahkan negara-negara di Afrika meminta masalah ini harus berhasil dirumuskan di Bali,” katanya.
Masalah pertanian dan ketahanan pangan yang merupakan bagian dari “Paket Bali”, lanjut dia, tidak akan mengakibatkan kerugian bagi negara berkembang dan negara terbelakang. “Oleh sebab itu, saya berharap Anda di parlemen mau menggunakan pengaruh politiknya di sini untuk mencapai kesepakatan ‘Bali Paket’,” ujar Brauner mengakhiri pidatonya.
Lain lagi dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang terlihat santai dengan mengenakan kemeja batik lengan pendek warna cokelat di hadapan anggota parlemen, termasuk panitia, yang semuanya mengenakan stelan jas lengkap (full dress). “Kami ingin menjadikan Bali sebagai titik balik WTO. Sangat tragis, bila delegasi pulang dari Bali tidak menghasilkan apa-apa,” kata Gita selaku Ketua Panitia Penyelenggara KTM ke-9 itu.
Peserta Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat itu berharap dukungan dari anggota parlemen dari berbagai belahan dunia dengan menyatakan bahwa Paket Bali sebagai miniatur sekaligus jalan keluar atas rumitnya implementasi Putaran Dhoha.
Nasionalisme dan Kedaulatan Pangan
Namun pernyataan Brauner dan Gita itu tidak serta-merta membuat anggota parlemen dari berbagai negara percaya. Ketua DPR-RI Marzuki Alie malah meminta WTO menghargai semangat nasionalisme setiap negara anggotanya. “Nasionalisme harus ditumbuhkan dalam diri WTO agar perjanjian perdagangan tidak merugikan satu negara dengan negara lainnya,” kata rival Gita Wirjawan itu dalam Konvensi Capres Demokrat itu.

Kepada jajaran eksekutif WTO, Marzuki mengingatkan bahwa yang hadir dalam PCWTO adalah representasi rakyat. “Tentu mereka ingin tahu, apakah kesepakatan yang dihasilan di Bali ini menyejahterakan rakyat mereka? Kalau tidak, untuk apa ada WTO?” kata Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat itu berapi-api.

Ia mengisyaratkan bahwa perdagangan bebas tidak boleh mengorbankan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, Marzuki menginginkan Indonesia memperjuangan masalah kedaulatan pangan di WTO, bukan sekadar ketahanan pangan.
Mengutip pernyataan pengamat ekonomi global Bonnie Setiawan bahwa “selama ini pendekatan WTO terbatas pada ‘food security’, padahal yang jauh lebih penting adalah ‘food sovereignty’”, maka sudah barang tentu negara-negara berkembang selalu kesulitan mencukupi kebutuhan domestiknya. “Kebijakan ‘food security’ inilah yang menyebabkan ketergantungan pangan Indonesia kepada pihak asing sangat besar,” ujarnya dalam perbincangan di Denpasar, Jumat (30/11) malam.

Persoalan pangan ini pula yang memicu delegasi India menolak berunding di ajang KTM ke-9. “Tidak akan ada negosiasi atau kompromi terkait ketahanan pangan. Publik butuh pasokan keamanan cadangan pangan dan aturan WTO harus dikoreksi,” kata Menteri Perdagangan dan Perindustrian India Anand Sharma di Nusa Dua, Rabu (4/12), menanggapi kebijakan WTO mengenai subsidi lebih dari 10 persen dari output nasional selama empat tahun tersebut.
Sikap India itu memantik reaksi keras dari peserta PCWTO. Apalagi India juga menarik diri dari ajang pertemuan di Kuta, Kamis (5/12), itu. “Kalau ingin negosiasi, tentu harus bertemu. Kalau bertemu, tentu harus mau kompromi,” kata Jorg Leichtfried selaku juru bicara Parlemen Eropa pada PCWTO itu mengkritik sikap India.

Indonesia juga menyayangkan sikap keras kepala India itu. “Tanpa India, PCWTO tetap solid. Biarlah India akan menghadapi negara-negara WTO, termasuk di dalamnya ada negara miskin, negara berkembang, dan negara maju,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR-RI Surahman Hidayat.

Namun delegasi Indonesia lainnya di PCWTO, Nurhayati Ali Assegaf, tetap menantikan sikap fleksibel India.  “Kami bisa menjembatani kepentingan India dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui rumusan ‘Bali Outcome’,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI yang juga salah satu pengurus Perempuan Serikat Parlemen Internasional (IPU) itu.

Sepintas lalu, “Bali Outcome” berisi enam kesepakatan yang dihasilkan para politikus di ajang PCWTO belumlah terlalu kuat untuk mendobrak pintu-pintu KTM WTO. Seruan parlemen mengenai prinsip nondiskriminasi, perdagangan internasional sebagai alat pendorong pembangunan, keselarasan perjanjian perdagangan, negosiasi perdagangan untuk barang dan jasa, keterlibatan negara berkembang dalam proses negosiasi perdagangan bebas, dan mengakomodasi keterlibatan parlemen dalam sistem perdagangan internasional, itu bagaikan angin lalu bagi pembuat kebijakan di WTO.

Buktinya, KTM WTO pun beberapa kali “deadlock”. Bahkan sempat molor sehari dari jadwal yang telah ditetapkan, meskipun pada akhirnya KTM WTO membuahkan Paket Bali. Paket Bali yang berisikan tiga poin utama, yakni fasilitasi perdagangan untuk mengurangi biaya-biaya dan kepastian bisnis, subsidi pertanian di negara berkembang selama empat tahun, dan pembukaan pasar untuk negara miskin, itu baru bisa disepakati Sabtu (7/12).
Rumitnya menemukan kata sepakat itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah diakui oleh Sekretaris Jenderal Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) Mukhisa Kituyi. “Kami sudah bekerja keras, tapi hasilnya memang tidak maksimal. Padahal perdagangan itu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Memang kami melihat setelah Paket Bali nanti akan ada pergeseran program dari perdagangan ke pembangunan,” ujar Menteri Perdagangan dan Industri Kenya periode 2002-2007 itu. (*)

Konser Mini ala Raja Mengwi

M. Irfan Ilmie

Sepintas panggung di Jaba Pura Lingga Bhuwana, Mangupura, masih lekat dengan formalitas, seperti adanya podium berlogo Pemerintah Kabupaten Badung di pojok depan sebelah kiri. Formasi para penabuh gamelan berseragam putih-hitam juga menambah kesan formal panggung yang terhampar di halaman pura Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung itu. Apalagi, posisi tempat duduk para tamu undangan yang lurus menghadap panggung.

Dua penyanyi perempuan dan satu pria di atas panggung pun seakan kesulitan menghilangkan kesan resmi, setidaknya tergambar dari kostum mereka. Di tambah lagi “bebondresan” yang dibawakan tiga pelawak Bali boleh dibilang gagal mencairkan suasana Jumat (30/8) malam itu. Padahal panggung tersebut disediakan untuk memberikan hiburan kepada pegawai Pemkab Badung dan jajaran forum pimpinan daerah saat melepas Wakil Bupati Ketut Sudikerta yang baru saja dilantik sebagai Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018 mendampingi Gubernur petahana Made Mangku Pastika.

Sudikerta yang seharusnya malam itu menjadi bintang justru terkesan canggung. Gayanya yang lepas dan suka tampil apa adanya sama sekali tidak terlihat di panggung itu.  Upayanya mencairkan suasana dengan meminta izin berpidato tidak di atas mimbar yang disediakan panitia juga terlihat sia-sia. Malah pidatonya yang saat itu didampingi istri, Ida Ayu Ketut Sri Sumaitini, dan putri bungsunya, Made Ayu Dwinda Maharani Putri, terkesan kaku.

Hadirin pun seakan maklum karena mungkin saja suasana hati pria asal Pecatu, Kuta Selatan, yang saat itu mengenakan atasan warna gelap senada dengan celananya, bercampur aduk, antara sedih, haru, dan bahagia. Duet Sudikerta dan istri membawakan lagu “Madu dan Racun” karya almarhum Ari Wibowo juga belum bisa mencairkan suasana di pelataran pura yang megah itu. Begitu juga tembang tradisional Bali berjudul “Selem-Selem Manis” yang mereka bawakan sebelum turun dari panggung belum juga mengubah suasana menjadi lebih bergairah. Padahal lagu itu sangat menyentil Sudikerta yang memang hitam manis. Apalagi sebelum menyanyikannya bersama istri, Sudikerta memberikan intro, “Lagu ini kesukaan anak saya.”

Kalau pun ratusan penonton memberikan aplaus atas penampilan Sudikerta dan keluarga kecilnya itu, kesannya biasa-biasa saja. Tepuk tangan miskin makna. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu menyadari bahwa panggung itu bukan miliknya.

Apalagi tidak ada dalam literatur yang mewajibkan seorang politikus ulung piawai menghibur masyarakat. Kecuali hanya orang-orang tertentu yang multitalenta, seperti Presiden SBY yang juga pandai bernyanyi dan mahir memainkan alat musik atau mungkin selebritas lain yang kini duduk di kursi parlemen.

Bakat “sampingan” orang-orang seperti itu memang menjadi modal tersendiri dalam meraih simpati masyarakat, meskipun bukan sebagai hal yang utama.

Panggung Sang Raja
Suasana benar-benar mencair tatkala Bupati Badung Anak Agung Gde Agung tampil di atas panggung. Kebersamannya dengan Sudikerta selama delapan tahun 24 hari memimpin Kabupaten Badung dikemasnya dalam sebuah kisah yang menyegarkan dan sesekali mengharukan.

Audiens mafhum perjalanan hidup Sudikerta, terutama di panggung politik penuh heroisme. Namun gaya penyampaian Gde Agung di panggung itu membuat penggalan demi penggalan cerita perjalanan “sang partner” menjadi lebih dinamis dan inspiratif diselingi kekonyolan-kekonyolan yang mengocok perut hadirin. “Pak, saya sudah siap difoto dengan daster ini,” kata Gde Agung menirukan ucapan Sudikerta sambil memegang kepala sebelum foto bersama untuk keperluan baliho pasangan Cabup-Cawabup Badung pada Pilkada 2005.

Kejadian konyol itu diingat-ingat terus oleh Gde Agung yang sebelum terpilih menjadi Bupati Badung periode pertama 2005-2010 berprofesi sebagai notaris yang selalu berhubungan dengan Sudikerta, pria asal daerah perbukitan di bagian selatan Pulau Dewata.

“Sampai-sampai istri saya bilang kepada Pak Sudikerta, mungkin Pak salah membawa daster? Mestinya yang dibuka daster istri di rumah,” ucap Gde Agung disambut “Gerrrhhhhh…..!” ratusan undangan yang memadati halaman pura.

Pada saat itu, lanjut Gde Agung, Sudikerta masih belum menyadari kesalahan pengucapan “daster” yang seharusnya “destar” atau penutup kepala pria sebagai pelengkap pakaian tradisional Bali. “Mungkin begitu, orang-orang bukit,” tambah Bupati yang makin membuat hadirin terpingkal-pingkal, termasuk Sudikerta dan keluarganya.
Sebelum mengakhiri cerita, Gde Agung mengeluarkan dompet dari saku celananya. “Saya ambil dompet bukan untuk memberikan uang kepada Pak Sudikerta. Percuma! Sama halnya  ‘nguyahin segara’ (menggarami lautan),” selorohnya.

Dikeluarkanlah secarik kertas dari dompet berwarna hitam itu. Dibacalah puisi yang disadur dari karya sastra Inggris kuno. “Puisi ini pernah saya baca ketika pertama kali saya terpilih sebagai Bupati bersama Pak Sudikerta,” ucap ‘penglingsir’ Puri Mengwi itu.

Usai berpuisi, Bupati berkumis lebat itu melangkah beberapa meter untuk mendekat ke dua penyanyi perempuan. Tapi seorang diri menyanyikan lagu “Kaulah Segalanya” ciptaan Tito Sumarsono yang dipopulerkan Ruth Sahanaya pada awal 1990-an.

Tangan kanannya selalu mengarah kepada Sudikerta yang duduk bersama jajaran Forpimda setiap kali lagu yang dilantunkannya itu sampai pada refrain, “…kaulah segalanya untukku…kaulah curahan hati ini….tak mungkin ku melupakanmu…”

Aplaus panjang mengiringi Gde Agung saat menuruni anak tangga panggung. “He…he…biar nggak pusing mikirin politik terus,” katanya kepada beerapa pegawai yang berdiri berjajar di belakang kursi undangan.
Pertunjukan masih belum usai. Kali ini Bupati yang malam itu mengenakan kemeja lengan panjang warna biru muda dipadu celana warna gelap naik panggung lagi. Dia didapuk menyerahkan tumpeng dan kue ulang tahun kepada Sudikerta yang genap berusia 46 tahun pada tanggal 29 Agustus 2013 atau bertepatan dengan pelantikannya sebagai Wakil Gubernur Bali di Denpasar sehari sebelumnya. “Tidak apa-apa ulang tahun dirayakan belakangan daripada mendahului tanggal,” ujar Bupati yang kala itu didampingi istri, Ratna Gde Agung, sebelum menyerahkan potongan tumpeng dan kue tart kepada Sudikerta.

Setelah bersama-sama menyanyikan lagu wajib ulang tahun. Gde Agung tak kunjung turun dari panggung. Diraihnya pelantang dari tangan pembawa acara. “Saya mau nyanyi lagi. Kali ini saya akan bawakan lagu berjudul ‘Walk Away’,” katanya beberapa saat sebelum meminta pemain organ tunggal mencocokkan kunci nada.

Lagu bertempo rendah itu selaras dengan karakter suara Gde Agung yang bariton. Aplaus panjang pun sangat pantas untuk pria yang usianya tidak muda lagi itu, tetapi tetap enerjik dan komunikatif di atas panggung. Berkali-kali mengeluarkan sapu tangan untuk mengelap peluh di wajahnya, tetapi Bupati tetap bersemangat untuk menyanyi lagi. Kali ini dia berduet dengan istrinya untuk melantunkan lagu “Setangkai Anggrek Bulan”.
Gde Agung-Ratna melambungkan memori para penonton pada duet Broery Marantika-Emilia Contessa yang turut memopulerkan lagu ciptaan A Riyanto itu pada era 1970-an. Penonton pun mengiringinya layaknya sebuah paduan suara.

Ratusan kursi lipat yang disediakan panitia saat itu memang melompong. Tapi, di antara taman dan “wantilan” pura berdiri berjajar ratusan pejabat dan pegawai Pemkab Badung.  Mereka memilih tempat itu untuk menghindari sorotan lampu yang memang mengarah ke kursi-kursi undangan. Dengan bersembunyi di tempat remang-remang, mereka lebih bebas tertawa atau bahkan terbahak-bahak menyaksikan aksi panggung Sang Bupati yang sesekali memadukan  gaya Broery Marantika dan Frank Sinatra.

Jarak antara panggung dan tempat berdiri para pegawai dan pejabat itu seolah-olah sekat feodalisme, mengingat yang membuat mereka terpingkal adalah trah Raja Mengwi yang saat ini memerintah di kabupaten terkaya di Pulau Seribu Pura itu. (*)

Akulturasi Hindu-Islam di Bali

Oleh M. Irfan Ilmie

Tiada hari tanpa ritual, tiada tradisi tanpa budaya. Ritus yang terjalin berkelindan dengan kultur telah melekat sebagai identitas agung masyarakat Bali. Pulau Dewata bukan hanya sebagai tempat yang nyaman untuk berpelesir sebagaimana orang sering kali mempelesetkan BALI dengan istilah BAnyak LIbur.

Tetapi, bisa jadi pelesetan itu benar adanya karena memang hari libur di Bali lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain di pelosok nusantara. Daerah-daerah lain hanya punya hari libur nasional dan cuti bersama yang seluruhnya berjumlah 17 hari, sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013.

Di Bali selain libur sesuai dengan SKB Tiga Menteri itu, masih ada 21 hari libur fakultatif sepanjang 2013, berkaitan dengan ritual agama Hindu yang ditetapkan melalui Surat Edaran Gubernur Bali tertanggal 10 Oktober 2012. Instansi pemerintahan dan sekolah diliburkan pada hari-hari yang ditetapkan dalam SE Gubernur Bali itu. Kalau dijumlahkan antara hari libur nasional, cuti bersama, dan libur fakultatif, maka jumlah hari libur di Bali selain hari Minggu sebanyak 38 hari.

Maka dari itu, tidak salah orang mempelesetkan BALI menjadi BAnyak LIbur, karena memang kenyataannya jumlah hari libur bagi masyarakat Bali jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat lain di negeri tercinta ini.

Namun, masyarakat Bali yang mayoritas memeluk agama Hindu tidak serta-merta menjadikan hari libur itu untuk melali atau bertamasya. Mereka memanfaatkannya untuk bersembahyang, piodalan, atau berbagai ritual lainnya pada hari-hari suci, baik yang ditetapkan melalui SE Gubernur Bali maupun tradisi yang berlaku di desa/dusun adat.

Kohesivitas Krama Tamiu
Agama dan budaya yang terbangun secara kohesif dan inheren telah menjadi ruh bagi kehidupan masyarakat Bali, apa pun agamanya. Bahkan umat Islam sebagai krama tamiu di Bali pun “tanpa sungkan-sungkan” mengadopsi beragam ritual umat Hindu.

Akulturasi Hindu-Islam di Bali

Sejumlah tokoh Hindu dan Islam berbaur dalam pawai malam Takbiran dengan iringan gamelan “Baleganjur” yaitu gamelan khas Bali di Masjid Al Muhajirin, Kepaon, Denpasar, Bali, Rabu (7/8). (Antara Foto/Nyoman Budhiana/nym/2013)

Tentu “tanpa sungkan-sungkan” di atas bukan bermakna konotatif karena umat Islam di Bali sebagai kaum urban mampu menjunjung tinggi kearifan budaya lokal. Di lain pihak, umat Hindu sebagai “krama Bali” juga apresiatif terhadap adopsi budaya oleh umat Islam itu.

Tengok saja tradisi ngejot saat Lebaran di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Tradisi itu diadopsi oleh umat Islam di perkampungan muslim tersebut dari akar budaya umat Hindu.

“Ini budaya nenek moyang. Jika hari besar Islam, umat Hindu yang ngejot, sedangkan pada hari-hari raya umat Hindu, kami-kami yang muslim ini yang ngejot,” kata H Bisri sebagai tokoh masyarakat perkampungan muslim Pegayaman, Kamis (8/8).

Ngejot adalah tradisi mengantar makanan kepada kerabat. Di Jawa tradisi itu biasa disebut dengan ater-ater. Masyarakat Pegayaman yang beragama Hindu mendapat berkah ngejot dari kerabatnya yang muslim pada saat Lebaran, Maulid Nabi, atau Idul Adha. Sebaliknya jika hari raya keagamaan Hindu, umat Islamlah yang mendapat limpahan makanan.

“Masyarakat sini hidup rukun, meskipun beda keyakinan,” tutur Bisri menggambarkan harmonisasi Hindu-Muslim di wilayah Bali utara itu.

Selain ngejot, umat Islam di Bali juga memiliki tradisi megibung atau makan bersama-sama dalam satu tempat dan waktu tertentu.

Komunitas muslim di Kepaon, Kota Denpasar, telah menjadikan megibung sebagai ritual rutin setiap tanggal 10 Ramadhan. Pada hari kesepuluh bulan puasa, umat Islam berkumpul di Masjid Al Muhajirin, Kepaon, untuk buka bersama dengan menu utama nasi tumpeng lengkap dengan daging sapi dan ayam cincang.

Menariknya, daging sapi dan daging ayam cincang itu dibumbui kedonteng yang merupakan racikan dari rempah-rempah lengkap sebagai penyedap utama sajian khas pada Hari Raya Galungan dan Kuningan.

Rempah-rempah itu terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kencur, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, kapulaga, jeruk, dan kelapa.

Sebelum memulai buka puasa, warga kampung muslim di Kepaon itu disuguhi minuman brungkul yang berbahan dasar santan, gula pasir, tepung tapioka, dan cengkih.

Semua makanan itu dibuat oleh para ibu rumah tangga di lingkungan Kepaon Kaja, Kepaon Tengah, dan Kepaon Kelod.

“Dalam bahasa Bali megibung atau mepatung berarti makan bersama dalam satu wadah. Makanya kami menyebut tradisi tersebut adalah megibung yang merupakan warisan leluhur untuk mempererat tali persaudaraan antarwarga,” kata H Ishak Ibrahim selaku takmir masjid Al Muhajirin di sela-sela acara “megibung”, Jumat (19/7) lalu.

Megibung diperkirakan mentradisi sejak ajaran Islam merambah Kepaon pada 1362 Hijriah. Saat itu Kepaon masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pemecutan.

Megibung di Kepaon berbeda dengan di Kampung Sindu Punia, Kabupaten Karangasem. Komunitas muslim di lereng Bukit Punia itu “megibung” di teras masjid selepas shalat Idul Fitri.

Kaum muslimat di kampung itu yang menyajikan sagi berisi nasi dan lauk-pauk, buah-buahan, dan jajanan pasar.

Masakan yang disajikan pun khas Bali yang identik dengan daging cincang atau lawar, satai plecing, pepes ikan, kacang, dan urap-urap.

Bedanya, lawar yang disajikan ibu-ibu komunitas muslim Kampung Sindu Punia berasal dari daging ayam. Megibung umat Hindu biasanya dilengkapi lawar Bali yang khas terbuat dari daging babi.

Sagi itulah yang kemudian dimakan beramai-ramai di teras masjid Attaqwa seusai Shalat Id. Untuk makanan penutup disuguhkan pula dodol dan jaje uli.

“Warga kami di sini terikat dalam satu kekerabatan antara yang Islam dan Hindu. Bahkan di antara warga kami ada yang berbeda keyakinan, tapi masih sedarah,” kata H Suemi selaku Kepala Kampung Sindu Punia.

Masjid At-Taqwa sendiri berdiri di atas lahan hibah dari Raja Karangasem dahulu kala.

“Selain Lebaran, megibung biasa kami gelar pada saat Mauludan yang orang-orang sini menyebutnya ngusaba`,” ujarnya.

Pada saat Mauludan, komunitas muslim di Kampung Sindu Punia melakukan tradisi potong rambut. “Dahulu kala mereka juga potong gigi seperti tradisi metatah bagi umat Hindu di Bali. Namun sekarang sudah tidak lagi,” ujarnya.

Menurut Suemi, warga Kampung Sindu Punia yang muslim dulunya juga menyandang nama depan Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut seperti umat Hindu di Bali pada umumnya untuk menandai anak pertama, kedua, dan seterusnya.

Kampung Sindu Punia sudah ada sejak 600 tahun silam. Di kampung itu juga terdapat makam sesepuh mereka, Datuk Nurudin. Datuk Nurudin itulah yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di Pulau Dewata bagian timur itu. “Makam itu selalu ramai penziarah pada hari Jumat,” tutur Suemi.

Umat Hindu di Bali pun juga larut dalam suasana Lebaran. Para pecalang tidak saja mengamankan masjid atau lapangan yang dijadikan tempat shalat Idul Fitri, melainkan juga bersiaga di posko mudik Lebaran dan terminal. Pada malam Lebaran, pecalang turut mengawal pawai takbiran warga kampung Kepaon, Denpasar. Bahkan, lantunan takbir dan tahmid juga semakin berwarna oleh iringan baleganjur yang biasa mengiringi ritual keagamaan umat Hindu.

Siang harinya, mereka beranjang sana ke rumah kerabat atau rekan kerja yang merayakan Lebaran, seperti yang terlihat di sekitar kawasan Wanasari, Denpasar. “Di sela-sela kesibukan, saya sempatkan silaturahmi dengan kerabat dan rekan kerja,” kata Wayan Jelo, petugas keamanan toko souvenir di Jalan Bypass Ngurah Rai saat beranjangsana di rumah kerabatnya di Wanasari.

Akulturasi Hindu-Islam di Bali tidak sebatas pada ritual dan tradisi. Bahkan kini sudah merambah pada model bangunan rumah ibadah. Tidak sedikit bangunan masjid di Bali yang berbentuk limas seperti candi. Dan, tidak sedikit pula masjid di Bali yang menyatu dengan bangunan pura, seperti di Kuta Permai, Kabupaten Badung; Buluh Indah, Kota Denpasar; atau Pura Langgar di Kabupaten Bangli. (*)

Nyepi Dalam Balutan Komersialisme

Oleh M. Irfan Ilmie

“Kesunyian merupakan unsur penting untuk disiplin batin bagi seorang pencinta kebenaran. Kecenderungan untuk melebih-lebihkan, mengabaikan, atau mengubah kebenaran, baik disengaja atau tidak, merupakan suatu kelemahan lumrah bagi manusia. Sejatinya kesunyian dengan berdiam diri sangat diperlukan untuk menanggulangi hal ini.”

Ungkapan Mohandas Karamchand Gandhi atau yang dikenal dengan Mahatma Gandhi sebagai salah satu tokoh spiritual dunia itu seakan mengingatkan umat manusia atas keterbatasan lahiriah. Meskipun demikian keterbatasan yang mengkristal di dalam jiwa dalam wujud kelemahan itu dia atasi dengan cita-cita idealisnya tentang Ahimsa, sebuah prinsip kehidupan tanpa kekerasan.

Berdiam diri di tengah kesunyian bagi Gandhi adalah sebuah sarana untuk memperkuat jiwa yang lemah dan selalu berkeluh kesah pada keadaan. Menyambut Tahun Baru Caka 1935, umat Hindu mengisinya dengan ritual Tapa Brata Penyepian. Selama 24 jam penuh, mereka pantang melakukan empat hal yang menjadi kebiasaan sehari-hari, yakni menyalakan api (termasuk juga lampu), bepergian, bekerja, dan bersenang-senang.

Selama 24 jam pula umat Hindu berdiam diri di rumahnya masing-masing setelah semalaman mengarak ogoh-ogoh yang disimbolkan sebagai buta kala atau makhluk jahat yang harus diperangi dalam jiwa. Simbolisasi ogoh-ogoh sebagai perbuatan jahat di dalam jiwa yang harus diperangi itu memang terlihat semarak, tidak hanya di Bali, melainkan juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia yang sebagian masyarakatnya memeluk agama Hindu. antarafoto"1363065301"

Dalam balutan semangat menunaikan ritual keagamaan itu, situasi di Bali pun benar-benar sunyi. Bali yang selama ini dikenal sebagai surga bagi wisatawan tiba-tiba hening. Lalu lalang kendaraan yang menyertai aktivitas masyarakat sebagai komponen utama mesin industri pariwisata berhenti total pada rentang waktu tertentu.

Tiupan angin sepoi-sepoi, desir ombak berkejaran, dan kicauan burung yang terbang rendah, bahkan sesekali terlihat bergerombol di tengah jalan raya menjadi pemandangan tersendiri yang tidak mungkin dapat dijumpai pada hari-hari sebelum dan berikutnya di pulau berjuluk “Seribu Pura” itu.

Kemudian pada saat matahari sudah kembali ke peraduannya, situasi Bali pun diliputi kegelapan. Walau begitu, Nyepi bukan sekadar kewajiban yang bersifat imperatif bagi pemeluknya. Nyepi menyadarkan umat manusia mengenai keseimbangan hidup.

“Pada hakikatnya, Nyepi merupakan tuntunan untuk mengheningkan pikiran dengan mengendalikan api nafsu indria (keserakahan),” demikian kata Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana.

Oleh karena itu, dia memandang bahwa nilai spiritual yang terkandung dalam Tapa Brata Penyepian bersifat universal, sangat mulia sekaligus mampu mewujudkan ketenteraman, kedamaian, dan keharmonisan antarumat.

Komersialisme
Apa pun bentuk-bentuk ketidaksempurnaan keadaan, Nyepi di Bali tetaplah menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat dari luar Bali pun sadar bahwa Nyepi di Bali memberikan kesan tersendiri meskipun harus hidup serba keterbatasan.

Kalau tujuan berlibur untuk bersenang-senang, tentu mereka tidak akan jauh-jauh dari negeri seberang untuk datang ke Bali pada saat Nyepi. Jangankan ke pantai atau objek wisata lainnya, selangkah meninggalkan areal hotel pun mereka sudah harus berurusan dengan “pecalang” bersenjatakan keris di pinggang. antarafoto"1363064401"

Namun itulah Bali. Jauh-jauh hari sebelum Nyepi, sejumlah pengelola hotel berlomba-lomba menawarkan paket dengan harga menarik. Padahal orang berpikiran waras pun akan bertanya, apa menariknya menginap di hotel bertarif selangit dengan lampu penerangan yang serba terbatas, televisi yang tidak bisa menayangkan berbagai jenis informasi dan hiburan?

Gubernur Bali Made Mangku Pastika pun turun tangan guna menyadarkan pelaku usaha pariwisata yang mengomersialkan paket Nyepi. Mantan Kapolda Bali menuding pengelola hotel telah mempunyai semangat wirausaha yang salah dengan menawarkan berbagai paket wisata saat Hari Raya Nyepi. “Salah, jika mencari keuntungan dari situasi seperti itu. Saya sarankan tidak membuat paket wisata Nyepi karena itu tidak baik,” katanya di Denpasar, Jumat (8/3) lalu.

Menurut dia, sebenarnya tidak boleh ada pengecualian untuk hotel tetap menyalakan lampu dan menawarkan paket wisata saat Nyepi. “Hal-hal yang mengarah pada kenikmatan hidup, mencari keuntungan, menurut saya itu menyalahi prinsip Nyepi,” ujarnya.

Imbauan itu tak akan mempan menghadapi dahsyatnya gelombang kapitalisme yang menghamba pada kepentingan pemilik modal. Dari tahun ke tahun paket Nyepi yang ditawarkan sejumlah hotel di Bali selalu disambut antusias wisatawan, selain mayarakat kelas menengah lokal yang ingin mencicipi pelayanan istimewa ketika para pembantunya pulang kampung.

Bahkan, Hotel Grand Istana Rama di Kuta mampu mendatangkan tamu hingga memenuhi 80 persen kamar yang disediakan selama paket Nyepi. Para tamu yang kebanyakan wisatawan asal Australia itu diberi kesempatan untuk belajar merangkai canang yang biasanya dijadikan sarana ibadah bagi umat Hindu. Kesempatan itu diberikan untuk mengisi waktu luang selama mereka “terkurung” di dalam hotel.

Mereka menyebutnya sebagai sensasi Nyepi. Dan, atas nama sensasi pula, mereka tak pernah menyesal menghamburkan uang hingga jutaan rupiah.

Denpasar, 12 Maret 2013

Lembah Angseri, Bukan Sekadar Bugar

Oleh M. Irfan Ilmie

Angseri adalah nama sebuah desa adat di Kecamatan Baturiti yang berjarak sekitar 20 kilometer arah utara Ibu Kota Kabupaten Tabanan atau sekitar 40 kilometer dari Denpasar. Sepanjang mata memandang terbentang luas hamparan hijau khas pegunungan tropis. Selain tanaman padi, tanah tadah hujan di lereng Gunung Batukaru itu mampu menyuburkan berbagai jenis tanaman hortikultura.

Tak heran, jika petani di Desa Adat Angseri menjadi pemasok utama buah-buahan dan sayur-sayuran di Pasar Baturiti dan sentra agrobisnis Bedugul di samping juga turut berkontribusi dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Bali.
Lahan yang subur menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat desa adat itu. Sebagai bentuk syukur atas kelimpahan berkah, masyarakat setempat membangun Pura Pucak Tinggah. Pura ini menjadi salah satu pura kahyangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan persembahyangan oleh umat Hindu di jagat raya ini.

Berdasarkan cerita rakyat, Rsi Markandya pernah beristana di Pura Pucak Tinggah. Demikian pula Ida Hyang Pasupati yang pada masa-masa itu sempat beristana di Pura Pucak Semeru Agung. Hal itu dibuktikan dengan adanya pelinggih pesimpangan Pura Pucak Semeru Agung di areal Pura Pucak Tinggah. Pura itu juga diyakini sebagai tempat pertemuan antara Ida Bhatara Wisnu dan Ida Bhatara Brahma. Hal itu dibuktikan dengan adanya mata air berbagai jenis di sekitar pura, mulai dari dingin, suam, panas, hingga asam belerang.

Jalan berliku dan menanjak disertai pengelupasan pada bagian permukaannya sehingga kendaraan jenis apa pun yang melintas dipastikan  akan mengguncang tubuh penumpangnya. Hal itu menjadi sensasi tersendiri bagi pengunjung desa wisata yang menyimpan sumber air panas itu. Bagi penggemar “hiking” dan “trecking”, Desa Angseri lah surganya karena begitu lelah melahap terjalnya bebukitan, mereka bisa memperoleh kesegaran dan kenikmatan air suam mengandung belerang.

Air panas di desa itu bisa bersumber di mana saja. Namun, yang paling menarik adalah sumber air di dasar lembah. Mereka yang menuruni lembah serasa berada di tengah-tengah nirwana. Di dasar lembah, terdapat kolam penampungan air panas. Kolam air bersuhu rata-rata 40 derajat Celsius itu dibangun agak tinggi dari sungai yang airnya jernih dan dingin. Air jernih itu jatuh dari ketinggian sekitar 10 meter dan menerpa bebatuan cadas. Terkadang terpaannya menyerupai pelangi tatkala disambut bias sinar mentari sehingga makin menambah keindahan di lembah Angseri.

Kepuasan atas kesegaran tubuh dan keindahan alam serta kicauan beragam jenis burung itu semakin tak ternilai dibandingkan dengan tarif masuk yang dipatok oleh masyarakat Desa Adat Angseri yang hanya Rp5.000 untuk satu orang.

Apalagi masyarakat desa adat setempat juga memanjakan para pengunjung dengan dibangunnya kolam bebilik tertutup. Kolam beralaskan batu cadas dikelilingi dinding batu bata dilapisi semen berornamen bambu itu untuk memberikan keleluasaan pribadi bagi para pengunjung saat menikmati air hangat. Tarif sewa Rp10.000 untuk setiap 30 menit berada di dalam kolam tertutup tak berarti apa-apa dengan kesegaran yang didapat di dalam ruang yang memberikan jaminan privasi sekelas hotel berbintang.

Nuansa syahdu pun akan mengiringi sepasang kekasih di sela-sela berendam air hangat di dalam ruang tertutup. Demikian pula bagi mereka yang tak ingin auratnya tercuri pandang orang bukan muhrim, bilik kolam itu menjadi jawaban yang “mu’tabar”. Bilik-bilik itu laksana wadah bagi kaum ekshibisme romantisme sekaligus untuk kaum puritan yang menjaga kehormatan ragawinya. Bilik-blik kolam berarsitektur natural itu memang dibangun khusus untuk menampung dua sampai enam orang. Sayangnya, kemampuan masyarakat desa adat sejauh ini terbatas pada pembangunan enam unit bilik kolam sehingga pada saat-saat tertentu, para pengunjung harus bersabar menunggu giliran.

Jikalau tidak terdapat antrean, bilik kolam itu bisa ditempati untuk berendam air hangat lebih dari 30 menit dengan menambah biaya sewa. “Kalau banyak yang antre, kami mohon maaf hanya untuk satu kali pemakaian selama 30 menit,” kata I Wayan Armanu yang menjaga bilik-bilik kolam itu. Durasi 30 menit bukan harga mati. Bagi mereka yang telah menghabiskan durasi itu bisa berendam di kolam umum sambil menunggu giliran mendapatkan bilik lagi.
Bagi mereka yang membawa balita, tidak perlu khawatir. Tepat di depan pintu masuk Wisata Air Panas Angseri terdapat kolam khusus anak-anak. Di sekeliling kolam itu juga terdapat arena bermain anak-anak.
Selepas memanjakan diri di dalam kolam air hangat, pengunjung tak perlu takut kelaparan karena di objek wisata itu juga dilengkapi warung yang menyediakan minuman hangat dan menu makanan siap saji.
Warung yang terjaga kebersihannya itu berada di pinggir jalan setapak menuju tempat parkir yang sedikit menanjak. Sambil menikmati makanan dan minuman, mata para pengunjung dimanjakan oleh pemandangan indah areal persawahan bertingkat dan dangau-dangau milik petani.
Infrastruktur yang terabaikan

    Berkah berupa keindahan alam yang dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa Adat Angseri untuk memanjakan masyarakat lainnya tampaknya bertepuk sebelah tangan.

Terabaikan

Kegigihan masyarakat Desa Adat Angseri dalam membangun objek wisata secara swadaya pada 2007 tidak berbanding lurus dengan perhatian pemerintah daerah setempat. Jalan sepanjang dua kilometer menuju Pura Kahyangan Pucak Tinggah dan Objek Wisata Air Panas Angseri dibiarkan rusak dan dalam dua tahun berjalan tidak ada upaya perbaikan. Parahnya lagi, jembatan di Banjar Dinas Tegeh putus sehingga kendaraan yang hendak menuju pura dan objek wisata itu harus melalui jembatan darurat yang modelnya mirip jembatan “bailey”.

“Jembatan itu putus akibat hujan yang menyebabkan tebing sungai runtuh sebulan yang lalu,” kata Ni Wayan Aditya saat ditemui di rumahnya yang rumahnya berjarak beberapa meter dari jembatan tersebut, Sabtu (19/5).
Selain itu, tidak ada kesungguhan dari pemerintah daerah setempat untuk menjadikan Objek Wisata Air Panas Angseri sebagai destinasi utama wisatawan domestik dan mancanegara.
Penunjuk arah menuju objek wisata itu dibuat ala kadarnya oleh masyarakat desa adat setempat. Hal ini yang mengakibatkan Objek Wisata Angseri tidak mampu bersaing dengan objek wisata lain di sekitarnya, seperti Danau Beratan di Bedugul yang dikenal luas hingga mancanegara.

“Selama ini wisatawan enggan datang kemari karena jalannya rusak. Hampir semua wisatawan yang datang kemari mengeluhkan kondisi jalan,” kata I Wayan Mangok selaku petugas loket objek wisata itu.
Ia menduga kerusakan jalan desa itu akibat kualitas aspalnya buruk, selain juga sering dilewati oleh truk pengangkut bambu dan hasil kebun lainnya. “Masyarakat desa adat sudah lama melaporkan kerusakan jalan ini, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari pemerintah,” kata I Wayan Sudita selaku petugas parkir objek wisata itu menambahkan.

Tak heran pula, jika objek wisata itu kurang dikenal masyarakat umum. Hal itu dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang sebatas hitungan jari. Menurut Mangok, pada musim liburan jumlah pengunjung tak pernah di atas angka 200 per hari.
Padahal untuk menemukan objek wisata itu tidaklah sulit. Ada dua rute pilihan bagi wisatawan dari arah Pura Taman Ayun atau Sangeh (Kabupaten Badung) tujuan Bedugul (Kabupaten Tabanan) yang hendak singgah ke Objek Wisata Air Panas Angseri.

Rute pertama, Mengwi-Luwus. Dari arah Pura Taman Ayun, Mengwi, sekitar dua kilometer selepas Luwus (pusat oleh-oleh Jogger Bali), di sisi kiri jalan terdapat tanda panah menuju Angseri. Dari Jalan Raya Luwus-Baturiti menuju Angseri jaraknya sekitar delapan kilometer. Rute kedua, Mengwi-Marga. Sesampainya di SPBU Mengwi, pengunjung bisa langsung belok ke kiri menuju Marga dan ikuti tanda panah menuju Angseri. Jaraknya dari SPBU Mengwi sekitar 20 kilometer.
Kerusakan jalan baru akan dijumpai pada ruas Banjar Tegeh-Angseri sepanjang dua kilometer, termasuk melewati jembatan darurat yang harus antre satu persatu, baik roda dua maupun roda empat. “Kalau jalannya memadai, saya yakin banyak wisatawan yang datang kemari,” kata Nandang, wisatawan asal Cimahi, Jawa Barat, saat ditemui di objek wisata itu.

Namun, lelahnya melewati jalan rusak dan menapaki turunan menuju lembah akan terbayar oleh sensasi kesegaran air hangat dalam menghimpun semangat menghadapi aktivitas pada hari-hari berikutnya.