Jeda Kampanye dan Polah Tingkah Kaum Urban

M. Irfan Ilmie

Balai-balai banjar di Kota Denpasar dipadati orang berpakaian putih-putih saat matahari sudah meninggi di ufuk timur. Yang perempuan mengenakan kebaya lengkap dengan selendang yang dililitkan di pinggang dan rambut diikat membentuk sanggul agar lehernya terlihat jenjang. Kemeja menjadi ciri tersendiri bagi kaum pria dengan “kamen” atau kain panjang sebatas lutut lengkap dengan destar di kepala dan selendang di pinggang.

Dominasi warna putih bukan hanya melambangkan kesucian jiwa, melainkan juga meluruhkan kelas sosial masyarakat Pulau Dewata yang sejatinya belum beranjak dari sistem kasta. Dari balai-balai dusun adat itu mereka menyebar ke arah timur menuju Pantai Sanur atau Pantai Padanggalak dan ke selatan menuju Pantai Kuta untuk melakukan Melasti, Jumat (28/3). Dari pagi hingga sore hari pantai-pantai yang dikenal sebagai tujuan wisata favorit itu dipadati oleh lautan manusia berbaju putih lengkap dengan pernik-pernik ritual yang diusung dari balai banjar atau pura di desanya.

Genta di tangan para “sulinggih” saat memimpin upacara Melasti seakan menjadi penanda usainya ingar-bingar kampanye politik untuk sejenak waktu. Praktis sejak Jumat (28/3) hingga Selasa (1/4) di Bali panggung politik menjelang Pemilu 2014, baik di lapangan terbuka maupun kegiatan “simakrama”, ditiadakan sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Bagi para calon anggota legislatif dan pengurus partai politik di Pulau Seribu Pura itu berkurangnya waktu lima hari selama masa kampanye Pemilu 2014 bukan persoalan serius karena semata-mata mereka ingin menjaga kekhidmatan dan kekhusyukan umat Hindu mempersiapkan diri menyambut Tahun Baru Caka 1936. Para peserta Pemilu 2014 di Bali pun menaati imbauan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) agar tidak memanfaatkan momentum Hari Raya Nyepi dengan menyisipkan kepentingan politik.

PHDI justru mengajak semua pihak mendinginkan situasi politik menjelang pesta demokrasi lima tahunan itu. “Nyepi kali ini momentum penilaian masyarakat tentang harmonisasi ritual dan politik,” kata Ketua PHDI Provinsi Bali Dr I Gusti Ngurah Sudiana. Malam Pengurupukan, Minggu (30/3) sebagai pengingat bagi umat Hindu untuk sejenak meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi pada esok harinya berlangsung khidmat.

Para peserta pemilu sejauh ini mematuhi imbauan MUDP untuk menahan diri dengan tidak menyampaikan pesan politik di sela-sela Parade Ogoh-Ogoh meskipun bukan rahasia umum bahwa mereka juga menjadi sponsor kegiatan tersebut. Parade Ogoh-Ogoh merupakan ajang kreativitas dan wadah kebebasan berekspresi umat Hindu dalam memerangi angkara murka yang divisualisasikan melalui boneka raksasa terbuat dari “fiber glass” dan “stereofoam” beraneka warna. Tentu saja visualisasi itu berbiaya besar sehingga membutuhkan keterlibatan sponsor.

Ramai-Ramai Tinggalkan Bali

Kalau kontestan Pemilu 2014 mampu menahan dorongan syahwat politiknya pada saat Nyepi, berbeda dengan kaum urban di Pulau Dewata dalam menghadapi gejolak nafsu duniawinya. Mereka memilih meninggalkan tempatnya mencari nafkah saat umat Hindu di Bali pantang bekerja (amati karya), pantang menyalakan api (amati geni), pantang bepergian (amati lelungan), dan pantang bersenang-senang (amati lelanguan) dalam ritual sehari “Catur Tapa Brata Penyepian”.

Golongan ini tidak tahan dengan situasi di Bali yang sunyi, sepi, gelap, dan tentu saja menyengsarakan karena serba terbatas dalam mengakses kebutuhan hidup meskipun cuma sehari. Bagi mereka lebih baik antre berjam-jam di pelabuhan penyeberangan asal bisa menginjakkan kaki di Jawa atau Lombok daripada berada di Bali yang benar-benar bersih tanpa polusi. Mereka cepat-cepat meninggalkan ceruk sumber penghidupannya agar tidak sampai terkejar oleh sinar mentari pagi Tahun Baru Caka. “Sebelum tengah malam sudah harus tiba di Ketapang (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur),” kata Jakfar Shodiq sebelum meninggalkan galeri batiknya di kawasan Batubulan, Kabupaten Gianyar, Minggu (30/3) siang.

Sejak Jumat (28/3) Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, dipadati oleh kendaraan bermotor yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang. Antrean meluber hingga 2 kilometer dari pintu gerbang Pulau Dewata di bagian barat itu. Pemandangan yang sama juga terlihat di pintu gerbang bagian timur. Bahkan, beberapa sopir menyeberang ke Pelabuhan Lembar, Lombok, sedangkan truknya diparkir di Pelabuhan Padangbai, Kabupaten Karangasem, karena tak terangkut kapal terakhir.

Ada pula yang jauh-jauh hari merencanakan pergi ke luar Pulau Bali dengan memburu tiket pesawat murah. “Lumayan dapat tiket promo Denpasar-Makassar hanya Rp699 ribu. Apalagi Nyepi kali ini masa liburnya panjang sampai Selasa (1/4),” kata Umar Ibnu ditemui di Bandara Ngurah Rai, Bali, Jumat (28/3) sore. Pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur, itu mengaku mendapat tumpangan dari temannya di Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk bersenang-senang di luar Bali. “Nyepi tahun lalu, saya malah ikut kapal Awu (salah satu kapal milik PT Pelni) ke Lembar (Lombok). Di sana saya juga mendapat tumpangan dari teman,” tutur pria yang bekerja di salah satu lembaga negara di Kota Denpasar itu.

Lain lagi dengan warga non-Hindu dari kalangan menengah di Bali. Mereka rela mengeluarkan Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk membeli paket Nyepi di hotel. Meskipun fasilitas agak terbatas, “menyepi” di hotel dianggapnya lebih manusiawi. Setidaknya berbagai jenis makanan sesuai dengan selera masih tersedia.

Namun, tidak semua kaum urban di Bali seperti itu, terutama bagi jiwa-jiwa yang sudah menyatu dengan alam Pulau Dewata. “Tidak ada sesuatu yang membebani. Dari tahun ke tahun, saya dan keluarga sudah terbiasa Nyepi di sini,” kata Imam Turmuzi yang sudah delapan tahun tinggal di Jalan Gatot Subroto VI/L Denpasar itu. Pada malam hari, pria asal Malang, Jawa Timur, itu bersama kaum urban lainnya turut berbaur dengan pecalang yang berpatroli di Dusun Adat Teruna Sari. “Malam Nyepi tahun lalu, kami malah kumpul-kumpul di jalan depan banjar (dusun adat),” ujarnya. (*)

Mengukur Kekuatan Politik Mendobrak WTO

Oleh M. Irfan Ilmie

“If goods don’t cross borders, soldiers will”.

Diktum teoretikus liberal kuno Prancis Frederic Bastiat yang menyatakan, “kalau barang tidak bisa masuk ke perbatasan, maka yang akan masuk adalah balatentara,” itu mengingatkan sejarah masa lalu ketika kapal perang Amerika Serikat “Black Ship” mengancam Jepang agar membuka negaranya bagi perdagangan bebas dan menerima tarif bea masuk nol persen. Hal yang sama juga dilakukan Inggris dengan melancarkan perang opium untuk memaksa China membuka akses perdagangan bebas.
Oleh sebab itu pula bukan hal yang berlebihan, jika Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Roberto Azevedo di sela-sela kesibukannya mempersiapkan Konferensi Tingkat Menteri WTO di Nusa Dua, Bali, Senin (2/12) pagi, mengutus deputinya, Karl Brauner, untuk pergi ke Kuta.

Bukan faktor jarak Nusa Dua–Kuta yang hanya 15 kilometer atau dapat ditempuh perjalanan darat dalam tempo kurang dari 30 menit, namun mengirim utusan WTO ke Hotel Patra Jasa pagi hari itu sangat penting, mengingat “Paket Bali” yang bakal dibahas di KTM sebagai taruhannya. Sebab, di salah satu ruangan hotel yang berada di sekitar kompleks Bandara Ngurah Rai, telah berkumpul 163 anggota parlemen dan peneliti dari 39 negara anggota WTO. “Kami menganggap pertemuan ini sangat penting,” kata Brauner tanpa basa-basi saat mengawali sambutan pembukaan Konferensi Parlemen Organisasi Perdagangan Dunia (PCWTO) itu.

Di depan anggota parlemen, termasuk delapan anggota DPR-RI, dia memaparkan kemajuan-kemajuan WTO di bawah kepemimpinan Azevedo, terutama sikapnya yang terbuka terhadap kritik dan menjamin transparansi di setiap pembahasan regulasi dan kesepakatan perdagangan global. “WTO terbuka terhadap kritik, termasuk adanya keluhan mengenai Green Room yang acap kali pemilihan keanggotaannya tidak jelas dan penuh rahasia,” ujarnya.

Brauner menyatakan bahwa pola-pola seperti itu sudah ditinggalkan. “Bahkan setiap kali pembahasan, kami melibatkan 200 orang dengan menunjukkan naskah yang secara terbuka bisa mereka lihat perubahannya kata per kata,” ucapnya meyakinkan hadirin bahwa praktik Green Room sudah tidak akan terlihat lagi di Bali selama KTM WTO berlangsung pada 3-6 Desember 2013.

Ia pun menjamin negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang bisa membuka akses pasar berbagai komoditas, kecuali persenjataan, dapat disepakati dalam KTM ke-9 di Nusa Dua itu. “Kami berusaha membantu penyederhanaan sistem birokrasi perdagangan di negara-negara berkembang. Bahkan negara-negara di Afrika meminta masalah ini harus berhasil dirumuskan di Bali,” katanya.
Masalah pertanian dan ketahanan pangan yang merupakan bagian dari “Paket Bali”, lanjut dia, tidak akan mengakibatkan kerugian bagi negara berkembang dan negara terbelakang. “Oleh sebab itu, saya berharap Anda di parlemen mau menggunakan pengaruh politiknya di sini untuk mencapai kesepakatan ‘Bali Paket’,” ujar Brauner mengakhiri pidatonya.
Lain lagi dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang terlihat santai dengan mengenakan kemeja batik lengan pendek warna cokelat di hadapan anggota parlemen, termasuk panitia, yang semuanya mengenakan stelan jas lengkap (full dress). “Kami ingin menjadikan Bali sebagai titik balik WTO. Sangat tragis, bila delegasi pulang dari Bali tidak menghasilkan apa-apa,” kata Gita selaku Ketua Panitia Penyelenggara KTM ke-9 itu.
Peserta Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat itu berharap dukungan dari anggota parlemen dari berbagai belahan dunia dengan menyatakan bahwa Paket Bali sebagai miniatur sekaligus jalan keluar atas rumitnya implementasi Putaran Dhoha.
Nasionalisme dan Kedaulatan Pangan
Namun pernyataan Brauner dan Gita itu tidak serta-merta membuat anggota parlemen dari berbagai negara percaya. Ketua DPR-RI Marzuki Alie malah meminta WTO menghargai semangat nasionalisme setiap negara anggotanya. “Nasionalisme harus ditumbuhkan dalam diri WTO agar perjanjian perdagangan tidak merugikan satu negara dengan negara lainnya,” kata rival Gita Wirjawan itu dalam Konvensi Capres Demokrat itu.

Kepada jajaran eksekutif WTO, Marzuki mengingatkan bahwa yang hadir dalam PCWTO adalah representasi rakyat. “Tentu mereka ingin tahu, apakah kesepakatan yang dihasilan di Bali ini menyejahterakan rakyat mereka? Kalau tidak, untuk apa ada WTO?” kata Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat itu berapi-api.

Ia mengisyaratkan bahwa perdagangan bebas tidak boleh mengorbankan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, Marzuki menginginkan Indonesia memperjuangan masalah kedaulatan pangan di WTO, bukan sekadar ketahanan pangan.
Mengutip pernyataan pengamat ekonomi global Bonnie Setiawan bahwa “selama ini pendekatan WTO terbatas pada ‘food security’, padahal yang jauh lebih penting adalah ‘food sovereignty’”, maka sudah barang tentu negara-negara berkembang selalu kesulitan mencukupi kebutuhan domestiknya. “Kebijakan ‘food security’ inilah yang menyebabkan ketergantungan pangan Indonesia kepada pihak asing sangat besar,” ujarnya dalam perbincangan di Denpasar, Jumat (30/11) malam.

Persoalan pangan ini pula yang memicu delegasi India menolak berunding di ajang KTM ke-9. “Tidak akan ada negosiasi atau kompromi terkait ketahanan pangan. Publik butuh pasokan keamanan cadangan pangan dan aturan WTO harus dikoreksi,” kata Menteri Perdagangan dan Perindustrian India Anand Sharma di Nusa Dua, Rabu (4/12), menanggapi kebijakan WTO mengenai subsidi lebih dari 10 persen dari output nasional selama empat tahun tersebut.
Sikap India itu memantik reaksi keras dari peserta PCWTO. Apalagi India juga menarik diri dari ajang pertemuan di Kuta, Kamis (5/12), itu. “Kalau ingin negosiasi, tentu harus bertemu. Kalau bertemu, tentu harus mau kompromi,” kata Jorg Leichtfried selaku juru bicara Parlemen Eropa pada PCWTO itu mengkritik sikap India.

Indonesia juga menyayangkan sikap keras kepala India itu. “Tanpa India, PCWTO tetap solid. Biarlah India akan menghadapi negara-negara WTO, termasuk di dalamnya ada negara miskin, negara berkembang, dan negara maju,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR-RI Surahman Hidayat.

Namun delegasi Indonesia lainnya di PCWTO, Nurhayati Ali Assegaf, tetap menantikan sikap fleksibel India.  “Kami bisa menjembatani kepentingan India dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui rumusan ‘Bali Outcome’,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI yang juga salah satu pengurus Perempuan Serikat Parlemen Internasional (IPU) itu.

Sepintas lalu, “Bali Outcome” berisi enam kesepakatan yang dihasilkan para politikus di ajang PCWTO belumlah terlalu kuat untuk mendobrak pintu-pintu KTM WTO. Seruan parlemen mengenai prinsip nondiskriminasi, perdagangan internasional sebagai alat pendorong pembangunan, keselarasan perjanjian perdagangan, negosiasi perdagangan untuk barang dan jasa, keterlibatan negara berkembang dalam proses negosiasi perdagangan bebas, dan mengakomodasi keterlibatan parlemen dalam sistem perdagangan internasional, itu bagaikan angin lalu bagi pembuat kebijakan di WTO.

Buktinya, KTM WTO pun beberapa kali “deadlock”. Bahkan sempat molor sehari dari jadwal yang telah ditetapkan, meskipun pada akhirnya KTM WTO membuahkan Paket Bali. Paket Bali yang berisikan tiga poin utama, yakni fasilitasi perdagangan untuk mengurangi biaya-biaya dan kepastian bisnis, subsidi pertanian di negara berkembang selama empat tahun, dan pembukaan pasar untuk negara miskin, itu baru bisa disepakati Sabtu (7/12).
Rumitnya menemukan kata sepakat itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah diakui oleh Sekretaris Jenderal Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) Mukhisa Kituyi. “Kami sudah bekerja keras, tapi hasilnya memang tidak maksimal. Padahal perdagangan itu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Memang kami melihat setelah Paket Bali nanti akan ada pergeseran program dari perdagangan ke pembangunan,” ujar Menteri Perdagangan dan Industri Kenya periode 2002-2007 itu. (*)

Konser Mini ala Raja Mengwi

M. Irfan Ilmie

Sepintas panggung di Jaba Pura Lingga Bhuwana, Mangupura, masih lekat dengan formalitas, seperti adanya podium berlogo Pemerintah Kabupaten Badung di pojok depan sebelah kiri. Formasi para penabuh gamelan berseragam putih-hitam juga menambah kesan formal panggung yang terhampar di halaman pura Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung itu. Apalagi, posisi tempat duduk para tamu undangan yang lurus menghadap panggung.

Dua penyanyi perempuan dan satu pria di atas panggung pun seakan kesulitan menghilangkan kesan resmi, setidaknya tergambar dari kostum mereka. Di tambah lagi “bebondresan” yang dibawakan tiga pelawak Bali boleh dibilang gagal mencairkan suasana Jumat (30/8) malam itu. Padahal panggung tersebut disediakan untuk memberikan hiburan kepada pegawai Pemkab Badung dan jajaran forum pimpinan daerah saat melepas Wakil Bupati Ketut Sudikerta yang baru saja dilantik sebagai Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018 mendampingi Gubernur petahana Made Mangku Pastika.

Sudikerta yang seharusnya malam itu menjadi bintang justru terkesan canggung. Gayanya yang lepas dan suka tampil apa adanya sama sekali tidak terlihat di panggung itu.  Upayanya mencairkan suasana dengan meminta izin berpidato tidak di atas mimbar yang disediakan panitia juga terlihat sia-sia. Malah pidatonya yang saat itu didampingi istri, Ida Ayu Ketut Sri Sumaitini, dan putri bungsunya, Made Ayu Dwinda Maharani Putri, terkesan kaku.

Hadirin pun seakan maklum karena mungkin saja suasana hati pria asal Pecatu, Kuta Selatan, yang saat itu mengenakan atasan warna gelap senada dengan celananya, bercampur aduk, antara sedih, haru, dan bahagia. Duet Sudikerta dan istri membawakan lagu “Madu dan Racun” karya almarhum Ari Wibowo juga belum bisa mencairkan suasana di pelataran pura yang megah itu. Begitu juga tembang tradisional Bali berjudul “Selem-Selem Manis” yang mereka bawakan sebelum turun dari panggung belum juga mengubah suasana menjadi lebih bergairah. Padahal lagu itu sangat menyentil Sudikerta yang memang hitam manis. Apalagi sebelum menyanyikannya bersama istri, Sudikerta memberikan intro, “Lagu ini kesukaan anak saya.”

Kalau pun ratusan penonton memberikan aplaus atas penampilan Sudikerta dan keluarga kecilnya itu, kesannya biasa-biasa saja. Tepuk tangan miskin makna. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu menyadari bahwa panggung itu bukan miliknya.

Apalagi tidak ada dalam literatur yang mewajibkan seorang politikus ulung piawai menghibur masyarakat. Kecuali hanya orang-orang tertentu yang multitalenta, seperti Presiden SBY yang juga pandai bernyanyi dan mahir memainkan alat musik atau mungkin selebritas lain yang kini duduk di kursi parlemen.

Bakat “sampingan” orang-orang seperti itu memang menjadi modal tersendiri dalam meraih simpati masyarakat, meskipun bukan sebagai hal yang utama.

Panggung Sang Raja
Suasana benar-benar mencair tatkala Bupati Badung Anak Agung Gde Agung tampil di atas panggung. Kebersamannya dengan Sudikerta selama delapan tahun 24 hari memimpin Kabupaten Badung dikemasnya dalam sebuah kisah yang menyegarkan dan sesekali mengharukan.

Audiens mafhum perjalanan hidup Sudikerta, terutama di panggung politik penuh heroisme. Namun gaya penyampaian Gde Agung di panggung itu membuat penggalan demi penggalan cerita perjalanan “sang partner” menjadi lebih dinamis dan inspiratif diselingi kekonyolan-kekonyolan yang mengocok perut hadirin. “Pak, saya sudah siap difoto dengan daster ini,” kata Gde Agung menirukan ucapan Sudikerta sambil memegang kepala sebelum foto bersama untuk keperluan baliho pasangan Cabup-Cawabup Badung pada Pilkada 2005.

Kejadian konyol itu diingat-ingat terus oleh Gde Agung yang sebelum terpilih menjadi Bupati Badung periode pertama 2005-2010 berprofesi sebagai notaris yang selalu berhubungan dengan Sudikerta, pria asal daerah perbukitan di bagian selatan Pulau Dewata.

“Sampai-sampai istri saya bilang kepada Pak Sudikerta, mungkin Pak salah membawa daster? Mestinya yang dibuka daster istri di rumah,” ucap Gde Agung disambut “Gerrrhhhhh…..!” ratusan undangan yang memadati halaman pura.

Pada saat itu, lanjut Gde Agung, Sudikerta masih belum menyadari kesalahan pengucapan “daster” yang seharusnya “destar” atau penutup kepala pria sebagai pelengkap pakaian tradisional Bali. “Mungkin begitu, orang-orang bukit,” tambah Bupati yang makin membuat hadirin terpingkal-pingkal, termasuk Sudikerta dan keluarganya.
Sebelum mengakhiri cerita, Gde Agung mengeluarkan dompet dari saku celananya. “Saya ambil dompet bukan untuk memberikan uang kepada Pak Sudikerta. Percuma! Sama halnya  ‘nguyahin segara’ (menggarami lautan),” selorohnya.

Dikeluarkanlah secarik kertas dari dompet berwarna hitam itu. Dibacalah puisi yang disadur dari karya sastra Inggris kuno. “Puisi ini pernah saya baca ketika pertama kali saya terpilih sebagai Bupati bersama Pak Sudikerta,” ucap ‘penglingsir’ Puri Mengwi itu.

Usai berpuisi, Bupati berkumis lebat itu melangkah beberapa meter untuk mendekat ke dua penyanyi perempuan. Tapi seorang diri menyanyikan lagu “Kaulah Segalanya” ciptaan Tito Sumarsono yang dipopulerkan Ruth Sahanaya pada awal 1990-an.

Tangan kanannya selalu mengarah kepada Sudikerta yang duduk bersama jajaran Forpimda setiap kali lagu yang dilantunkannya itu sampai pada refrain, “…kaulah segalanya untukku…kaulah curahan hati ini….tak mungkin ku melupakanmu…”

Aplaus panjang mengiringi Gde Agung saat menuruni anak tangga panggung. “He…he…biar nggak pusing mikirin politik terus,” katanya kepada beerapa pegawai yang berdiri berjajar di belakang kursi undangan.
Pertunjukan masih belum usai. Kali ini Bupati yang malam itu mengenakan kemeja lengan panjang warna biru muda dipadu celana warna gelap naik panggung lagi. Dia didapuk menyerahkan tumpeng dan kue ulang tahun kepada Sudikerta yang genap berusia 46 tahun pada tanggal 29 Agustus 2013 atau bertepatan dengan pelantikannya sebagai Wakil Gubernur Bali di Denpasar sehari sebelumnya. “Tidak apa-apa ulang tahun dirayakan belakangan daripada mendahului tanggal,” ujar Bupati yang kala itu didampingi istri, Ratna Gde Agung, sebelum menyerahkan potongan tumpeng dan kue tart kepada Sudikerta.

Setelah bersama-sama menyanyikan lagu wajib ulang tahun. Gde Agung tak kunjung turun dari panggung. Diraihnya pelantang dari tangan pembawa acara. “Saya mau nyanyi lagi. Kali ini saya akan bawakan lagu berjudul ‘Walk Away’,” katanya beberapa saat sebelum meminta pemain organ tunggal mencocokkan kunci nada.

Lagu bertempo rendah itu selaras dengan karakter suara Gde Agung yang bariton. Aplaus panjang pun sangat pantas untuk pria yang usianya tidak muda lagi itu, tetapi tetap enerjik dan komunikatif di atas panggung. Berkali-kali mengeluarkan sapu tangan untuk mengelap peluh di wajahnya, tetapi Bupati tetap bersemangat untuk menyanyi lagi. Kali ini dia berduet dengan istrinya untuk melantunkan lagu “Setangkai Anggrek Bulan”.
Gde Agung-Ratna melambungkan memori para penonton pada duet Broery Marantika-Emilia Contessa yang turut memopulerkan lagu ciptaan A Riyanto itu pada era 1970-an. Penonton pun mengiringinya layaknya sebuah paduan suara.

Ratusan kursi lipat yang disediakan panitia saat itu memang melompong. Tapi, di antara taman dan “wantilan” pura berdiri berjajar ratusan pejabat dan pegawai Pemkab Badung.  Mereka memilih tempat itu untuk menghindari sorotan lampu yang memang mengarah ke kursi-kursi undangan. Dengan bersembunyi di tempat remang-remang, mereka lebih bebas tertawa atau bahkan terbahak-bahak menyaksikan aksi panggung Sang Bupati yang sesekali memadukan  gaya Broery Marantika dan Frank Sinatra.

Jarak antara panggung dan tempat berdiri para pegawai dan pejabat itu seolah-olah sekat feodalisme, mengingat yang membuat mereka terpingkal adalah trah Raja Mengwi yang saat ini memerintah di kabupaten terkaya di Pulau Seribu Pura itu. (*)

Akulturasi Hindu-Islam di Bali

Oleh M. Irfan Ilmie

Tiada hari tanpa ritual, tiada tradisi tanpa budaya. Ritus yang terjalin berkelindan dengan kultur telah melekat sebagai identitas agung masyarakat Bali. Pulau Dewata bukan hanya sebagai tempat yang nyaman untuk berpelesir sebagaimana orang sering kali mempelesetkan BALI dengan istilah BAnyak LIbur.

Tetapi, bisa jadi pelesetan itu benar adanya karena memang hari libur di Bali lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain di pelosok nusantara. Daerah-daerah lain hanya punya hari libur nasional dan cuti bersama yang seluruhnya berjumlah 17 hari, sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013.

Di Bali selain libur sesuai dengan SKB Tiga Menteri itu, masih ada 21 hari libur fakultatif sepanjang 2013, berkaitan dengan ritual agama Hindu yang ditetapkan melalui Surat Edaran Gubernur Bali tertanggal 10 Oktober 2012. Instansi pemerintahan dan sekolah diliburkan pada hari-hari yang ditetapkan dalam SE Gubernur Bali itu. Kalau dijumlahkan antara hari libur nasional, cuti bersama, dan libur fakultatif, maka jumlah hari libur di Bali selain hari Minggu sebanyak 38 hari.

Maka dari itu, tidak salah orang mempelesetkan BALI menjadi BAnyak LIbur, karena memang kenyataannya jumlah hari libur bagi masyarakat Bali jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat lain di negeri tercinta ini.

Namun, masyarakat Bali yang mayoritas memeluk agama Hindu tidak serta-merta menjadikan hari libur itu untuk melali atau bertamasya. Mereka memanfaatkannya untuk bersembahyang, piodalan, atau berbagai ritual lainnya pada hari-hari suci, baik yang ditetapkan melalui SE Gubernur Bali maupun tradisi yang berlaku di desa/dusun adat.

Kohesivitas Krama Tamiu
Agama dan budaya yang terbangun secara kohesif dan inheren telah menjadi ruh bagi kehidupan masyarakat Bali, apa pun agamanya. Bahkan umat Islam sebagai krama tamiu di Bali pun “tanpa sungkan-sungkan” mengadopsi beragam ritual umat Hindu.

Akulturasi Hindu-Islam di Bali

Sejumlah tokoh Hindu dan Islam berbaur dalam pawai malam Takbiran dengan iringan gamelan “Baleganjur” yaitu gamelan khas Bali di Masjid Al Muhajirin, Kepaon, Denpasar, Bali, Rabu (7/8). (Antara Foto/Nyoman Budhiana/nym/2013)

Tentu “tanpa sungkan-sungkan” di atas bukan bermakna konotatif karena umat Islam di Bali sebagai kaum urban mampu menjunjung tinggi kearifan budaya lokal. Di lain pihak, umat Hindu sebagai “krama Bali” juga apresiatif terhadap adopsi budaya oleh umat Islam itu.

Tengok saja tradisi ngejot saat Lebaran di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Tradisi itu diadopsi oleh umat Islam di perkampungan muslim tersebut dari akar budaya umat Hindu.

“Ini budaya nenek moyang. Jika hari besar Islam, umat Hindu yang ngejot, sedangkan pada hari-hari raya umat Hindu, kami-kami yang muslim ini yang ngejot,” kata H Bisri sebagai tokoh masyarakat perkampungan muslim Pegayaman, Kamis (8/8).

Ngejot adalah tradisi mengantar makanan kepada kerabat. Di Jawa tradisi itu biasa disebut dengan ater-ater. Masyarakat Pegayaman yang beragama Hindu mendapat berkah ngejot dari kerabatnya yang muslim pada saat Lebaran, Maulid Nabi, atau Idul Adha. Sebaliknya jika hari raya keagamaan Hindu, umat Islamlah yang mendapat limpahan makanan.

“Masyarakat sini hidup rukun, meskipun beda keyakinan,” tutur Bisri menggambarkan harmonisasi Hindu-Muslim di wilayah Bali utara itu.

Selain ngejot, umat Islam di Bali juga memiliki tradisi megibung atau makan bersama-sama dalam satu tempat dan waktu tertentu.

Komunitas muslim di Kepaon, Kota Denpasar, telah menjadikan megibung sebagai ritual rutin setiap tanggal 10 Ramadhan. Pada hari kesepuluh bulan puasa, umat Islam berkumpul di Masjid Al Muhajirin, Kepaon, untuk buka bersama dengan menu utama nasi tumpeng lengkap dengan daging sapi dan ayam cincang.

Menariknya, daging sapi dan daging ayam cincang itu dibumbui kedonteng yang merupakan racikan dari rempah-rempah lengkap sebagai penyedap utama sajian khas pada Hari Raya Galungan dan Kuningan.

Rempah-rempah itu terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kencur, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, kapulaga, jeruk, dan kelapa.

Sebelum memulai buka puasa, warga kampung muslim di Kepaon itu disuguhi minuman brungkul yang berbahan dasar santan, gula pasir, tepung tapioka, dan cengkih.

Semua makanan itu dibuat oleh para ibu rumah tangga di lingkungan Kepaon Kaja, Kepaon Tengah, dan Kepaon Kelod.

“Dalam bahasa Bali megibung atau mepatung berarti makan bersama dalam satu wadah. Makanya kami menyebut tradisi tersebut adalah megibung yang merupakan warisan leluhur untuk mempererat tali persaudaraan antarwarga,” kata H Ishak Ibrahim selaku takmir masjid Al Muhajirin di sela-sela acara “megibung”, Jumat (19/7) lalu.

Megibung diperkirakan mentradisi sejak ajaran Islam merambah Kepaon pada 1362 Hijriah. Saat itu Kepaon masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pemecutan.

Megibung di Kepaon berbeda dengan di Kampung Sindu Punia, Kabupaten Karangasem. Komunitas muslim di lereng Bukit Punia itu “megibung” di teras masjid selepas shalat Idul Fitri.

Kaum muslimat di kampung itu yang menyajikan sagi berisi nasi dan lauk-pauk, buah-buahan, dan jajanan pasar.

Masakan yang disajikan pun khas Bali yang identik dengan daging cincang atau lawar, satai plecing, pepes ikan, kacang, dan urap-urap.

Bedanya, lawar yang disajikan ibu-ibu komunitas muslim Kampung Sindu Punia berasal dari daging ayam. Megibung umat Hindu biasanya dilengkapi lawar Bali yang khas terbuat dari daging babi.

Sagi itulah yang kemudian dimakan beramai-ramai di teras masjid Attaqwa seusai Shalat Id. Untuk makanan penutup disuguhkan pula dodol dan jaje uli.

“Warga kami di sini terikat dalam satu kekerabatan antara yang Islam dan Hindu. Bahkan di antara warga kami ada yang berbeda keyakinan, tapi masih sedarah,” kata H Suemi selaku Kepala Kampung Sindu Punia.

Masjid At-Taqwa sendiri berdiri di atas lahan hibah dari Raja Karangasem dahulu kala.

“Selain Lebaran, megibung biasa kami gelar pada saat Mauludan yang orang-orang sini menyebutnya ngusaba`,” ujarnya.

Pada saat Mauludan, komunitas muslim di Kampung Sindu Punia melakukan tradisi potong rambut. “Dahulu kala mereka juga potong gigi seperti tradisi metatah bagi umat Hindu di Bali. Namun sekarang sudah tidak lagi,” ujarnya.

Menurut Suemi, warga Kampung Sindu Punia yang muslim dulunya juga menyandang nama depan Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut seperti umat Hindu di Bali pada umumnya untuk menandai anak pertama, kedua, dan seterusnya.

Kampung Sindu Punia sudah ada sejak 600 tahun silam. Di kampung itu juga terdapat makam sesepuh mereka, Datuk Nurudin. Datuk Nurudin itulah yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di Pulau Dewata bagian timur itu. “Makam itu selalu ramai penziarah pada hari Jumat,” tutur Suemi.

Umat Hindu di Bali pun juga larut dalam suasana Lebaran. Para pecalang tidak saja mengamankan masjid atau lapangan yang dijadikan tempat shalat Idul Fitri, melainkan juga bersiaga di posko mudik Lebaran dan terminal. Pada malam Lebaran, pecalang turut mengawal pawai takbiran warga kampung Kepaon, Denpasar. Bahkan, lantunan takbir dan tahmid juga semakin berwarna oleh iringan baleganjur yang biasa mengiringi ritual keagamaan umat Hindu.

Siang harinya, mereka beranjang sana ke rumah kerabat atau rekan kerja yang merayakan Lebaran, seperti yang terlihat di sekitar kawasan Wanasari, Denpasar. “Di sela-sela kesibukan, saya sempatkan silaturahmi dengan kerabat dan rekan kerja,” kata Wayan Jelo, petugas keamanan toko souvenir di Jalan Bypass Ngurah Rai saat beranjangsana di rumah kerabatnya di Wanasari.

Akulturasi Hindu-Islam di Bali tidak sebatas pada ritual dan tradisi. Bahkan kini sudah merambah pada model bangunan rumah ibadah. Tidak sedikit bangunan masjid di Bali yang berbentuk limas seperti candi. Dan, tidak sedikit pula masjid di Bali yang menyatu dengan bangunan pura, seperti di Kuta Permai, Kabupaten Badung; Buluh Indah, Kota Denpasar; atau Pura Langgar di Kabupaten Bangli. (*)

Lembah Angseri, Bukan Sekadar Bugar

Oleh M. Irfan Ilmie

Angseri adalah nama sebuah desa adat di Kecamatan Baturiti yang berjarak sekitar 20 kilometer arah utara Ibu Kota Kabupaten Tabanan atau sekitar 40 kilometer dari Denpasar. Sepanjang mata memandang terbentang luas hamparan hijau khas pegunungan tropis. Selain tanaman padi, tanah tadah hujan di lereng Gunung Batukaru itu mampu menyuburkan berbagai jenis tanaman hortikultura.

Tak heran, jika petani di Desa Adat Angseri menjadi pemasok utama buah-buahan dan sayur-sayuran di Pasar Baturiti dan sentra agrobisnis Bedugul di samping juga turut berkontribusi dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Bali.
Lahan yang subur menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat desa adat itu. Sebagai bentuk syukur atas kelimpahan berkah, masyarakat setempat membangun Pura Pucak Tinggah. Pura ini menjadi salah satu pura kahyangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan persembahyangan oleh umat Hindu di jagat raya ini.

Berdasarkan cerita rakyat, Rsi Markandya pernah beristana di Pura Pucak Tinggah. Demikian pula Ida Hyang Pasupati yang pada masa-masa itu sempat beristana di Pura Pucak Semeru Agung. Hal itu dibuktikan dengan adanya pelinggih pesimpangan Pura Pucak Semeru Agung di areal Pura Pucak Tinggah. Pura itu juga diyakini sebagai tempat pertemuan antara Ida Bhatara Wisnu dan Ida Bhatara Brahma. Hal itu dibuktikan dengan adanya mata air berbagai jenis di sekitar pura, mulai dari dingin, suam, panas, hingga asam belerang.

Jalan berliku dan menanjak disertai pengelupasan pada bagian permukaannya sehingga kendaraan jenis apa pun yang melintas dipastikan  akan mengguncang tubuh penumpangnya. Hal itu menjadi sensasi tersendiri bagi pengunjung desa wisata yang menyimpan sumber air panas itu. Bagi penggemar “hiking” dan “trecking”, Desa Angseri lah surganya karena begitu lelah melahap terjalnya bebukitan, mereka bisa memperoleh kesegaran dan kenikmatan air suam mengandung belerang.

Air panas di desa itu bisa bersumber di mana saja. Namun, yang paling menarik adalah sumber air di dasar lembah. Mereka yang menuruni lembah serasa berada di tengah-tengah nirwana. Di dasar lembah, terdapat kolam penampungan air panas. Kolam air bersuhu rata-rata 40 derajat Celsius itu dibangun agak tinggi dari sungai yang airnya jernih dan dingin. Air jernih itu jatuh dari ketinggian sekitar 10 meter dan menerpa bebatuan cadas. Terkadang terpaannya menyerupai pelangi tatkala disambut bias sinar mentari sehingga makin menambah keindahan di lembah Angseri.

Kepuasan atas kesegaran tubuh dan keindahan alam serta kicauan beragam jenis burung itu semakin tak ternilai dibandingkan dengan tarif masuk yang dipatok oleh masyarakat Desa Adat Angseri yang hanya Rp5.000 untuk satu orang.

Apalagi masyarakat desa adat setempat juga memanjakan para pengunjung dengan dibangunnya kolam bebilik tertutup. Kolam beralaskan batu cadas dikelilingi dinding batu bata dilapisi semen berornamen bambu itu untuk memberikan keleluasaan pribadi bagi para pengunjung saat menikmati air hangat. Tarif sewa Rp10.000 untuk setiap 30 menit berada di dalam kolam tertutup tak berarti apa-apa dengan kesegaran yang didapat di dalam ruang yang memberikan jaminan privasi sekelas hotel berbintang.

Nuansa syahdu pun akan mengiringi sepasang kekasih di sela-sela berendam air hangat di dalam ruang tertutup. Demikian pula bagi mereka yang tak ingin auratnya tercuri pandang orang bukan muhrim, bilik kolam itu menjadi jawaban yang “mu’tabar”. Bilik-bilik itu laksana wadah bagi kaum ekshibisme romantisme sekaligus untuk kaum puritan yang menjaga kehormatan ragawinya. Bilik-blik kolam berarsitektur natural itu memang dibangun khusus untuk menampung dua sampai enam orang. Sayangnya, kemampuan masyarakat desa adat sejauh ini terbatas pada pembangunan enam unit bilik kolam sehingga pada saat-saat tertentu, para pengunjung harus bersabar menunggu giliran.

Jikalau tidak terdapat antrean, bilik kolam itu bisa ditempati untuk berendam air hangat lebih dari 30 menit dengan menambah biaya sewa. “Kalau banyak yang antre, kami mohon maaf hanya untuk satu kali pemakaian selama 30 menit,” kata I Wayan Armanu yang menjaga bilik-bilik kolam itu. Durasi 30 menit bukan harga mati. Bagi mereka yang telah menghabiskan durasi itu bisa berendam di kolam umum sambil menunggu giliran mendapatkan bilik lagi.
Bagi mereka yang membawa balita, tidak perlu khawatir. Tepat di depan pintu masuk Wisata Air Panas Angseri terdapat kolam khusus anak-anak. Di sekeliling kolam itu juga terdapat arena bermain anak-anak.
Selepas memanjakan diri di dalam kolam air hangat, pengunjung tak perlu takut kelaparan karena di objek wisata itu juga dilengkapi warung yang menyediakan minuman hangat dan menu makanan siap saji.
Warung yang terjaga kebersihannya itu berada di pinggir jalan setapak menuju tempat parkir yang sedikit menanjak. Sambil menikmati makanan dan minuman, mata para pengunjung dimanjakan oleh pemandangan indah areal persawahan bertingkat dan dangau-dangau milik petani.
Infrastruktur yang terabaikan

    Berkah berupa keindahan alam yang dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa Adat Angseri untuk memanjakan masyarakat lainnya tampaknya bertepuk sebelah tangan.

Terabaikan

Kegigihan masyarakat Desa Adat Angseri dalam membangun objek wisata secara swadaya pada 2007 tidak berbanding lurus dengan perhatian pemerintah daerah setempat. Jalan sepanjang dua kilometer menuju Pura Kahyangan Pucak Tinggah dan Objek Wisata Air Panas Angseri dibiarkan rusak dan dalam dua tahun berjalan tidak ada upaya perbaikan. Parahnya lagi, jembatan di Banjar Dinas Tegeh putus sehingga kendaraan yang hendak menuju pura dan objek wisata itu harus melalui jembatan darurat yang modelnya mirip jembatan “bailey”.

“Jembatan itu putus akibat hujan yang menyebabkan tebing sungai runtuh sebulan yang lalu,” kata Ni Wayan Aditya saat ditemui di rumahnya yang rumahnya berjarak beberapa meter dari jembatan tersebut, Sabtu (19/5).
Selain itu, tidak ada kesungguhan dari pemerintah daerah setempat untuk menjadikan Objek Wisata Air Panas Angseri sebagai destinasi utama wisatawan domestik dan mancanegara.
Penunjuk arah menuju objek wisata itu dibuat ala kadarnya oleh masyarakat desa adat setempat. Hal ini yang mengakibatkan Objek Wisata Angseri tidak mampu bersaing dengan objek wisata lain di sekitarnya, seperti Danau Beratan di Bedugul yang dikenal luas hingga mancanegara.

“Selama ini wisatawan enggan datang kemari karena jalannya rusak. Hampir semua wisatawan yang datang kemari mengeluhkan kondisi jalan,” kata I Wayan Mangok selaku petugas loket objek wisata itu.
Ia menduga kerusakan jalan desa itu akibat kualitas aspalnya buruk, selain juga sering dilewati oleh truk pengangkut bambu dan hasil kebun lainnya. “Masyarakat desa adat sudah lama melaporkan kerusakan jalan ini, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari pemerintah,” kata I Wayan Sudita selaku petugas parkir objek wisata itu menambahkan.

Tak heran pula, jika objek wisata itu kurang dikenal masyarakat umum. Hal itu dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang sebatas hitungan jari. Menurut Mangok, pada musim liburan jumlah pengunjung tak pernah di atas angka 200 per hari.
Padahal untuk menemukan objek wisata itu tidaklah sulit. Ada dua rute pilihan bagi wisatawan dari arah Pura Taman Ayun atau Sangeh (Kabupaten Badung) tujuan Bedugul (Kabupaten Tabanan) yang hendak singgah ke Objek Wisata Air Panas Angseri.

Rute pertama, Mengwi-Luwus. Dari arah Pura Taman Ayun, Mengwi, sekitar dua kilometer selepas Luwus (pusat oleh-oleh Jogger Bali), di sisi kiri jalan terdapat tanda panah menuju Angseri. Dari Jalan Raya Luwus-Baturiti menuju Angseri jaraknya sekitar delapan kilometer. Rute kedua, Mengwi-Marga. Sesampainya di SPBU Mengwi, pengunjung bisa langsung belok ke kiri menuju Marga dan ikuti tanda panah menuju Angseri. Jaraknya dari SPBU Mengwi sekitar 20 kilometer.
Kerusakan jalan baru akan dijumpai pada ruas Banjar Tegeh-Angseri sepanjang dua kilometer, termasuk melewati jembatan darurat yang harus antre satu persatu, baik roda dua maupun roda empat. “Kalau jalannya memadai, saya yakin banyak wisatawan yang datang kemari,” kata Nandang, wisatawan asal Cimahi, Jawa Barat, saat ditemui di objek wisata itu.

Namun, lelahnya melewati jalan rusak dan menapaki turunan menuju lembah akan terbayar oleh sensasi kesegaran air hangat dalam menghimpun semangat menghadapi aktivitas pada hari-hari berikutnya.

Terorisme Dan Ogoh-Ogoh

Oleh M Irfan Ilmie
Dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1934 yang bertepatan dengan hari Jumat (23/3) terkesan berbeda. Bali yang masyarakatnya cinta damai, sempat terhenyak oleh penyergapan teroris di Bungalow 99, Jalan Danau Toba Nomor 58 Denpasar. Lokasi penyergapan itu tepatnya berada di perbatasan Banjar Blanjong dan Banjar Semawang, Desa Adat Intaran Sanur.

Menurut catatan sejarah pariwisata, Pantai Sanur merupakan salah satu objek wisata pertama sekaligus yang utama di Pulau Dewata. Presiden I RI Soekarno yang memperkenalkan Sanur ke mancanegara. Sebagian pengamat berpendapat bahwa dari Sanur jualah, Bali dikenal dunia internasional.

Meskipun kini kalah pamor dengan Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Sanur tetaplah memesona. Wisatawan masih suka berjemur dan berendam di Pantai Sanur, utamanya pada saat matahari terbit. Wisatawan asing berusia senja memilih menghabiskan waktunya di Sanur karena kebersihan pantai dan akses jalannya lebih terjaga. Situasi lalu lintas di Sanur tidak semacet di Kuta.

Namun, penyergapan oleh anggota Detasemen Khusus 88 Anti-Teror di Bungalow 99 itu sempat mengusik warga Desa Adat Intaran Sanur. Meskipun pada akhirnya pejabat teras di kepolisian meralat bahwa lima orang yang tewas dalam baku tembak di Bungalow 99 itu bukanlah teroris. “Dia murni tersangka perampokan sejumlah bank yang hendak melakukan aksinya di Bali,” kata Kepala Bidang Humas Polda Bali Kombes Polisi Hariadi di Denpasar dua hari setelah penyergapan di Bungalow 99.

Diralat atau tidak pernyataan itu, masyarakat Bali, khususnya umat Hindu merasa was-was, saat hendak melaksanakan Tapa Catur Berata Hari Raya Nyepi. Apalagi dua hari menjelang Nyepi, masyarakat Bali kembali dikejutkan oleh isu adanya teroris yang tertembak di Jalan Raya Kapal, Kabupaten Badung.

Kekhidmatan Nyepi juga terusik oleh orang tak bertanggung jawab yang menghembuskan isu adanya bom saat Pawai Ogoh-Ogoh di Kedonganan, Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis (17/3) sore. Tak lama kemudian I Wayan Suarda (45), warga Banjar Menega, Desa Adat Jimbaran, yang dianggap penyebar isu ditangkap petugas.

Kepada petugas, Suarda mengaku bahwa pernyataan ada bom diucapkannya dalam keadaan mabuk berat akibat minuman keras. “Saya sangat menyayangkan, sekarang ini orang mudah sekali menyampaikan isu bom,” kata Camat Kuta Selatan, Made Puja.

Disadari atau tidak, isu itu meresahkan. Apalagi jika isu itu sengaja digulirkan sebagai upaya pengalihan konsentrasi masyarakat terkait kenaikan harga BBM, tentu sangat mencederai masyarakat Bali yang telah bersusah payah membangun kepercayaan internasional pascatragedi Bom Bali pada 2001.

Isu terorisme mengakibatkan pelaksanaan Nyepi di Bali terkesan berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Apalagi Nyepi tahun ini bertepatan dengan hari Jumat sebagai hari suci bagi umat Islam. Petugas keamanan desa adat atau dikenal dengan istilah “pecalang” makin garang. Semua itu dilakukan demi terciptanya suasana hening dan khidmat bagi umat Hindu yang melaksanakan ajaran agama untuk tidak bekerja (amati karya), tidak menyalakan api dan lampu (amati geni), tidak bepergian (amati lelungan), dan tidak mencari kesenangan (amati lelanguan) mulai Jumat pagi pukul 06.00 hingga Sabtu (24/3) pukul 06.00 Wita.

Tak seorang pun diperbolehkan keluar rumah dalam tempo 24 jam itu, kecuali keperluan mendadak, seperti orang sakit keras dan perempuan hendak melahirkan yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Bahkan, umat Islam pun diminta untuk melaksanakan shalat Jumat di masjid terdekat sehingga tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Pengurus masjid pun diimbau tidak memukul beduk dan pengeras suara diatur sedemikian rupa agar tidak terdengar sampai ke luar masjid.

“Bagi yang rumahnya jauh dari masjid, laksanakan shalat Jumat di mushalla terdekat atau tempat lain, termasuk rumah salah satu warga, asalkan sudah diizinkan oleh pihak ‘kelian’ (kepala banjar adat),” kata Kelian Semawang, Gusti Gede Suparta.

Festival Ogoh-Ogoh Pun Batal

Bukan hanya umat Islam yang terkena imbasnya. Masyarakat Desa Adat Intaran Sanur dan wisatawan mancanegara merasakan dampak negatif isu terorisme itu. Festival Ogoh-Ogoh di Banjar Semawang batal digelar. “Seharusnya malam ini. Akan tetapi karena tidak ada jaminan keamanan dari aparat kepolisian, maka Festival Ogoh-Ogoh batal kami gelar,” kata Gusti Gede Suparta selaku Ketua Panitia Festival Ogoh-Ogoh, Kamis (23/3) malam.
Pihaknya sudah telanjur mengeluarkan biaya persiapan penyelanggaraan festival itu, termasuk mencetak seribu lembar tiket. Bahkan, ratusan wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di kawasan Sanur sudah memesan tiket yang dijual panitia dengan harga Rp90.000 – Rp125.000 per lembar.

“Hotel Sanur Bali Beach dan Hyatt, masing-masing sudah memesan 200 lembar tiket. Namun karena batal digelar, uang pembelian tiket kami kembalikan melalui pihak hotel,” kata Suparta yang juga Kepala Banjar Semawang, Desa Adat Intaran Sanur.

Festival tersebut rencananya digelar di Perempatan Ganesha atau di depan Balai Banjar Semawang. Pihak panitia sudah menyiapkan tribun untuk penonton di salah satu sudut perempatan tersebut. Pihak Banjar Semawang medapatkan informasi dari kepolisian mengenai tidak adanya jaminan keamanan pada Senin (19/3) atau sehari setelah penyergapan Densus 88 Anti-Teror. Panggung festival itu hanya berjarak sekitar 800 meter dari Bungalow 99 yang berlokasi di Jalan Danau Poso 58 sebagai tempat penyergapan perampok yang diduga memiliki jaringan dengan teroris internasional itu.

Meskipun demikian, para wisatawan mancanegara yang menginap di sejumlah hotel berbintang di Sanur tetap mendapatkan hiburan karena pihak Desa Adat Intaran Sanur menggelar pawai dengan menampilkan 33 ogoh-ogoh. Bahkan, beberapa peserta pawai turut mengusung ogoh-ogoh masuk ke areal hotel berbintang di kawasan Pantai Sanur. “Kami sangat terhibur dengan atraksi ini,” kata Eva, wisatawan asal Jerman, saat menyaksikan pawai ogoh-ogoh di depan lobi Hotel Aerowisata Sanur Beach.

Dengan ditemani ibunya, Virginia, mahasiswi fakultas kedokteran hewan perguruan tinggi di Jerman itu antusias mengabadikan empat ogoh-ogoh yang diusung bocah-bocah Desa Adat Intaran Sanur melalui kamera digital. “Kami baru pertama kali berlibur ke Bali. Pawai ogoh-ogoh ini menjadi hiburan tersendiri bagi kami,” tutur Eva.

Sementara itu, Manager SDM Hotel Aerowisata Sanur Beach, Anak Agung Arinata Putra, mengatakan bahwa hampir setiap tahun peserta pawai ogoh-ogoh selalu singgah ke hotelnya untuk memberikan hiburan tersendiri bagi tamunya. “Kebetulan sebagian dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) memang kami salurkan untuk kegiatan masyarakat, termasuk membuat ogoh-ogoh sehingga mereka pasti mampir ke sini,” kata Arinata yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sanur Kauh itu.

Para wisatawan mancanegara yang menginap di hotel itu sejak pukul 18.30 Wita atau satu jam sebelum pawai dimulai sudah menunggu kedatangan ogoh-ogoh di depan lobi hotel. Pawai ogoh-ogoh digelar sehari menjelang perayaan Nyepi sebagai perlambang memerangi roh jahat. Oleh sebab itu, ogoh-ogoh yang terbuat dari serat plastik dan karton itu dipersonifikasikan sebagai makhluk jahat dengan bentuk fisik yang menyeramkan, seseram perilaku teroris dan penyebar isu terorisme.

Utamakan Toleransi

Sementara itu, pengamanan oleh pecalang yang ekstra-ketat itu tidak menyurutkan umat Islam yang hendak melaksanakan shalat Jumat. Selama ada niat yang baik, apa pun halangan menunaikan ibadah pasti bisa disingkirkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali pun memberikan solusi bagi umat Islam yang tempat tinggalnya jauh dari masjid dengan landasan hukum agama yang bisa dipertanggungjawabkan. “Kalau memang tidak ada mushalla di kampung itu, silakan menggelar Jumatan di rumah warga,” kata Ketua MUI Bali KHM Taufik As’adi.

Ia mengakui bahwa fikih mempersyaratkan Jumatan harus diselenggarakan oleh 40 orang laki-laki. Namun, dalam keadaan darurat, hukum itu bisa dijalankan secara fleksibel. “Selama ini umat Islam di Indonesia banyak yang menganut mazhab Syafi’i. Dan, syarat wajib mendirikan shalat Jumat harus ada 40 orang laki-laki itu berdasarkan mazhab Syafi’i yang kita anut. Akan tetapi, bagaimana kalau situasi tidak memungkinkan memenuhi syarat itu?” katanya balik bertanya.
Oleh sebab itu, dia tetap menyarankan Jumatan digelar oleh 40 orang laki-laki dalam satu kampung. “Upayakan dulu syarat itu dipenuhi. Kalau tidak memungkinkan, baru bisa diterapkan hukum dalam kondisi darurat,” kata pria yang sudah tiga kali menjalankan shalat Jumat di Bali bertepatan dengan Hari Raya Nyepi itu.

Taufik menekankan pula pentingnya menjaga toleransi antarumat beragama demi terjaminannya kekhidmatan dan kelancaran dalam menjalankan perintah agama masing-masing. “Menjaga kekhusyukan dan ketenangan hati dalam menjalankan ibadah jauh lebih ketimbang menerapkan hukum yang kaku. Semangat kami, terjaminnya kekhusyukan itu, baik bagi umat Islam maupun umat Hindu,” ucapnya.

“Kalau ada rumah atau tempat lain yang akan dipakai untuk shalat Jumat, kami minta pengurusnya melapor terlebih dulu kepada banjar adat atau desa ‘pakraman’ sehingga bisa dikoordinasikan pengamanannya,” kata Taufik menambahkan.
Jumlah umat Islam di Bali diperkirakan mencapai 500 ribu jiwa yang tersebar di satu kota dan delapan kabupaten. Hanya sebagian kecil yang menetap dalam satu permukiman komunitas Muslim. Bahkan ada empat permukiman Muslim di empat kecamatan di Kabupaten Karangasem, yakni Manggis, Rendang, Sidemen, dan Kubu, jauh dari masjid. Umat Islam yang tinggal di tempat seperti itulah yang disarankan menggelar Jumatan di rumah atau mushalla.

Ketua Persaudaraan Hindu-Muslim Bali (PHMB) Anak Agung Ngurah Agung malah berpendapat bahwa Nyepi bertepatan dengan hari Jumat sebagai bukti terciptanya toleransi antarumat beragama di “Pulau Surga” itu.”Kalau bisa pecalang membantu pengamanan shalat Jumat. Demikian pula sebaliknya, umat Islam membantu memberikan jaminan kekhusyukan bagi umat Hindu di Bali,” kata tokoh Puri Gerenceng, Denpasar, yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur selama hidupnya itu.
Pada akhirnya, Nyepi di Bali benar-benar hening dan tercipta kekhidmatan bagi umat yang menjalankan ritual. Pelaksanaan shalat Jumat pun berjalan lancar, baik di masjid, mushalla, rumah warga, maupun hotel yang memang memberikan fasilitas kepada tamu dan wisatawan Muslim, meskipun dalam suasana yang berbeda demi terciptanya Bali yang “santhi”.*

Ada Ava Di KLa Project

M Irfan Ilmie

Grup musik asal ibu kota KLa Project mengajak ratusan penggemarnya di Bali bernostalgia bersama di Krisna Auto Gallery Denpasar, Senin (5/3) malam.

Meskipun sehari sebelumnya tampil memukau di panggung Java Jazz di Jakarta, Katon Bagaskara (vokal), Lilo (gitar), dan Adi Adrian (keyboard) seakan tak kekurangan energi untuk menunjukkan performa terbaiknya di panggung musik khusus tamu undangan acara pembukaan Krisna Moda, Krisna Spa&Bridal, dan Krisna Auto Gallery itu.

Konser KLa diawali tiupan saksofon Arie Kurniawan. Lengkingan mendayu-dayu dari saksofon itu menjadi musik intro untuk lagu berjudul “Terpuruk Ku Di Sini”. Begitu tiupan saksofon terhenti, Katon pun tidak langsung memulainya dengan bait-bait puitis dalam tembang dari album KLa Project bertajuk “Ungu” yang dirilis pada 1994 itu.

“Kita berkumpul di sini untuk selalu menebar energi positif. Kita tidak akan ‘Terpuruk Ku Di Sini’ tanpa motivasi dan kerja keras Cok Aji (julukan Gusti Ngurah Anom, pendiri Krisna Group),” pesan Katon di sela-sela iringan gitar dan keyboard sebelum mulai membawakan lagu yang dalam album terbaru “Tribute To Kla” dibawakan oleh Ahmad Dhani itu.

Gesekan biola Ava turut menambah kesan melodius dalam lagu itu. Tak ayal, para tamu undangan di deretan terdepan yang didominasi perempuan berpakaian kebaya Bali meransek dan ingin mendekat ke panggung.

This slideshow requires JavaScript.

Penonton kembali dibuat bergoyang tatkala Lilo alias Romulo Radjadin memainkan gitarnya untuk intro lagu “Gerimis”. Gerimis yang malam itu membasahi sebagian besar wilayah Kota Denpasar seakan menambah kesan melankolis pada lagu yang dibawakan suami aktris Ira Wibowo itu.

Katon tidak sekadar bernyanyi. Namun mengajak penggemarnya untuk menuangkan harapan-harapannya melalui lagu “Menjemput Impian”. Dalam menyanyikan lagu itu, Katon mengajak Ayu Saraswati yang bertindak selaku MC dalam acara tersebut. Keduanya berjalan bergandengan tangan di atas “catwalk” untuk mendekati para penggemarnya yang duduk di deret tengah. “Catwalk” beralasakan kaca itu sebelumnya digunakan untuk peragaan busana dalam pembukaan Krisna Moda dan Krisna Spa&Bridal.

Satu tembang berjudul “Hidup Adalah Impian” yang diambil dari album terakhirnya “KLa Excellencia 2010″ dibawakan Katon penuh penghayatan. Ava kembali unjuk kebolehan melalui gesekan biolanya untuk musik intro atas lagu berjudul “Semoga”.

Setelah mengaduk-aduk emosi penggemarnya melalui “Semoga” dengan nada-nada puitis dan melankolis, Katon kembali membuat penggemarnya berjingkrak oleh “Lagu Baru”. Dalam tembang dari album kedua yang dirilis pada 1990 itu terdapat sentuhan musik dangdut sehingga suasana malam itu kian semarak.

Katon kembali menghadirkan suasana romantis melalui lagunya berjudul “Tak Bisa Ke Lain Hati”. Penonton pun semuanya berdiri dan menyanyikan bersama-sama lagu yang diambil dari album bertajuk “Pasir Putih” yang diluncurkan pada 1993 itu.

Usai membawakan “Tak Bisa Ke Lain Hati”, seorang anggota keluarga Cok Aji meminta Katon menyanyikan lagu berjudul “Romansa”. “Ha? Gimana Adi dan Lilo?” kata Katon mendekati dua rekannya itu dalam merespons permintaan penggemar istimewanya. Ketiganya pun memenuhi permintaan tersebut dan menyanyikan lagu andalan dari album bertajuk “V” yang dirilis pada 1995 itu.

Lagu “Yogyakarta” pun menyusulnya setelah “Romansa” berakhir. Penggemarnya pun menirukan lagu KLa Project yang menjadi legenda sampai saat ini. Suara Katon pun tenggelam oleh koor penggemarnya yang turut meneriakkan “refrain” lagu “Yogyakarta”.

“Tentang Kita” menjadi lagu penutup konser tersebut. Para penggemarnya seakan terbius oleh lantunan lagu yang mengantarkan KLa Project ke pentas hiburan nasional pada 1988.

Usai menyanyikan lagu itu, para penggemar masih belum beranjak dari tempat duduknya. Mereka berteriak, “Lagi…lagi…lagi!” “Sudah malam, waktunya sudah habis,” sahut Lilo yang juga menjadi “backing vokal” dalam konser tersebut.

Selain Ava dan Arie, KLa Project juga diperkuat oleh Henry (bas) dan Harry Goro (drum). Konser itu mengobati kekecewaan penggemarnya pada 1999 saat KLa hendak manggung di Art Center, Denpasar.

“Saat itu, kami tidak mengira akan terjadi hujan deras sehingga semua peralatan kami basah sebelum pertunjukan dimulai,” kata Katon mengenang peristiwa 13 tahun silam yang lokasinya tak jauh dari tempatnya manggung pada Senin malam itu.*

Kerusuhan Kerobokan Dan Penegakan Hukum Yang Sia-Sia

M Irfan Ilmie

“Penegakan hukum di negeri ini akan percuma saja tanpa adanya penjara”

Ungkapan itu keluar dari mulut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sihabudin dalam menanggapi pernyataan Wakil Bupati Badung I Ketut Sudikerta yang menginginkan relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan tidak berada di wilayah pemerintahannya.
Keinginan Sudikerta itu sangat beralasan apabila dikaitkan dengan keberadaan kompleks penjara itu ditinjau dari sejarahnya. Apalagi dari segi legalitas kelembagaan, penjara yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM itu tertulis sebagai Lapas Kelas II-A Denpasar.
Itu artinya, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, hanya kebagian tempat relokasi dari Lapas yang sebelumnya dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1916 di Pekambingan, Kota Denpasar.
Kompleks penjara di Kerobokan untuk menampung narapidana dan tahanan dari Denpasar itu dibangun pada 1983 dan diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Bali Ida Bagus Mantra pada 1986. Saat itu Kerobokan masih merupakan areal pertanian yang subur.

Seiring dengan makin dikenalnya objek wisata Pantai Kuta hingga ke mancanegara, Kerobokan telah menjadi wilayah yang sibuk dan padat penduduk. Apalagi di situ banyak rumah yang disewakan sebagai tempat tinggal sementara bagi wisatawan mancanegara karena jaraknya yang relatif dekat dengan Pantai Kuta dan tempat-tempat favorit lainnya bagi turis asing dalam menghabiskan masa liburan di Pulau Dewata.

Turis asing berbaur dengan masyarakat Kerobokan sudah menjadi pemandangan yang biasa sehingga tak heran pula, jika di Lapas Kerobokan juga banyak dihuni oleh warga negara asing yang terlibat kasus hukum di Bali. WNA yang ditahan di Lapas Kerobokan itu kebanyakan terkena kasus penyalahgunaan narkoba.

Kerobokan sebelumnya juga dikenal masyarakat luas karena pernah didiami pelaku Bom Bali I, Amrozi Cs, sebelum dieksekusi mati saat menjalani hukuman di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Dalam beberapa hari terakhir Lapas Kerobokan menjadi menu pemberitaan utama, baik media nasional maupun media asing akibat kerusuhan yang terjadi pada Selasa (21/2) malam.

Kerusuhan itu mengakibatkan bangunan perkantoran dilalap api. Bagian atap, dokumen penting, persediaan logistik, perabotan rumah tangga, peralatan kantor, hingga senjata untuk pengamanan berubah menjadi abu.

Situasi mencekam itu masih terus berlanjut hingga dua hari berikutnya. Para penghuni Lapas setiap saat berulah dengan melempar batu ke arah petugas yang berjaga-jaga di luar Lapas.

Lapas Kerobokan pun layaknya medan pertempuran. Batu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan benda-benda apa saja, termasuk kayu dan potongan perabotan rumah tangga berserakan di halaman depan kompleks penjara.

Jalan Tangkuban Perahu, Kerobokan, sebagai jalur alternatif dari Denpasar menuju Pantai Kuta itu pun ditutup total karena ada konsentrasi pengamanan Lapas oleh personel TNI dan Polri.

Berbagai jenis transportasi militer, seperti panser, gas air mata, dan kendaraan taktis pun memadati jalan itu. Tak ketinggalan, mobil pemadam kebakaran dan ambulans turut disiagakan.

Provokatif
Kerusuhan Selasa (21/2) malam mengakibatkan empat korban luka, tiga dari pihak narapidana dan satu dari pihak kepolisian. Keempat korban itu dilarikan ke Rumah Sakit Trijata milik Polda Bali.

Jatuhnya korban jiwa itu bukan malah situasi bertambah reda. Para narapidana makin tersulut emosinya setelah mendengar kabar ketiga temannya yang mengalami luka tembak dimasukkan ke sel tahanan polisi karena dianggap melawan petugas saat kerusuhan itu meletus pada pukul 23.00 Wita.

“Tidak jelas dari mana informasi itu. Tiba-tiba, Rabu (22/2) malam mereka mengamuk lagi dengan melempar batu ke arah petugas yang berada di luar,” kata seorang perwira menengah TNI yang ditugaskan secara khusus untuk memata-matai aktivitas narapidana di dalam Lapas.

Para narapidana tidak kesulitan mendapatkan batu karena di dalam kompleks Lapas sedang ada proyek pembangunan fasilitas umum. “Mereka tinggal mengambil saja batu-batu itu, apalagi situasi di dalam sudah tidak terkendali karena tak satu pun petugas keamanan Lapas berani masuk,” katanya.

Pria berpangkat letkol itu mengungkapkan bahwa kerusuhan susulan akibat provokasi dari sejumlah narapidana yang menghuni sel Blok C. Adanya provokator itu dibenarkan oleh Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel (Arm) Wing Handoko. “Ada belasan narapidana yang teridentifikasi sebagai provokator kerusuhan itu,” katanya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah taktis dan strategis untuk menghindari meluasnya kerusuhan, apalagi situasi di dalam Lapas yang dihuni 1.015 orang, sebanyak 120 di antaranya wanita dan anak-anak itu makin tak terkendali.

Dalam rapat darurat pihak TNI, Polri, dan Ditjen Pemasyarakatan memutuskan adanya evakuasi sejumlah narapidana. “Evakuasi tidak bisa ditunda-tunda karena sangat mungkin, narapidana wanita dan anak-anak serta WNA dijadikan sandera dalam meningkatkan daya tawar provokator,” kata Wing.

Proses evakuasi pun tidak mudah. Negosiasi dengan pihak narapidana berjalan alot  sehingga diambil keputusan “win-win solutions” dengan memindahkan narapidana berdasarkan kerelaan mereka.

Beberapa narapidana asing, seperti Schapelle Leigh Corby dan jaringan pengedar narkoba asal Australia “Bali Nine” memilih tinggal di Lapas Kerobokan, meskipun dengan fasilitas yang sangat terbatas akibat jaringan listrik dan saluran air bersih tidak berfungsi.

Selain itu, pihak keamanan mengajukan tawaran kepada narapidana Lapas Kerobokan untuk ditempatkan di tahanan sesuai daerah asal, meskipun harus ke luar Pulau Bali dengan dibiayai pemerintah.

Diskriminatif
Penyebab peristiwa itu tidak berdiri sendiri. Ada akumulasi kekecewaan pada diri narapidana terhadap pihak Lapas dalam memperlakukan mereka sehari-hari, mulai dari pungutan liar, diskriminasi, hingga keadilan yang terabaikan.

Kekacauan di Lapas Kerobokan bukan kali ini saja. Namun peritiwa yang terjadi Selasa (21/2) malam dipicu oleh persoalan keadilan bagi narapidana yang tidak tuntas. Dua hari sebelum kerusuhan meletus, telah terjadi perkelahian antarnarapidana, Minggu (19/2) sore.

Dalam perkelahian itu, seorang narapidana, Made Eriyasa, mengalami luka tusuk sehingga mengharuskannya mendapat perawatan di rumah sakit. Eriyasa terkena tusuk pisau saat dikeroyok tiga narapidana narkoba asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang masih memiliki hubungan keluarga, Bas, DW, dan EM.

Anehnya, persoalan tersebut dianggap sepele oleh pihak Lapas. Pisau yang digunakan untuk menusuk lengan Made Eriyasa tiba-tiba hilang. Ada dugaan, pisau itu sengaja dihilangkan oleh pihak Lapas agar aparat kepolisian tidak memproses hukum kasus itu. Kalau sampai persoalan itu diproses hukum, bukan tidak mungkin pihak Lapas akan terseret karena dianggap lalai.

Hilangnya pisau itu menyebabkan beberapa rekan korban marah. Apalagi, korban masih tercatat sebagai salah satu anggota ormas di Bali. Situasi kacau pun tak bisa dihindari.

Diabaikannya tuntutan penegakan hukum dari penghuni Lapas berakibat fatal. Lebih fatal lagi, pada saat kejadian Kepala Lapas Kerobokan Bowo Nariwono berada di luar kota. “Saya sedang berada di Jakarta tadi malam,” katanya saat ditemui di pintu utama Lapas Kerobokan, Rabu (22/2).

Akibatnya, Bowo Nariwono pun harus kehilangan jabatan yang baru diembannya selama tiga bulan itu. Pihak Ditjen Pemasyarakatan tidak bisa menoleransi sikap penanggung jawab Lapas Kerobokan yang dianggap tidak bisa mengantisipasi secara dini warga binaannya setelah insiden perkelahian.

“Kepala lapas atau kepala rutan harus mampu memprediksi, pasti ada gejala-gejalanya, sepanjang mereka jeli. Kalau itu dibiarkan, maka beginilah jadinya. Kemungkinan keluhan mereka (narapidana) tidak diakomodasi sehingga kekecewaan pribadi bisa menjadi kekecewaan terakumulasi secara massal,” kata Plh Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bambang Krisbanu.

Peristiwa itu juga menyebabkan dimutasinya Kepala Polda Bali Irjen (Pol) Totoy Herawan Indra ke Mabes Polri sebagai staf ahli Kepala Polri. Sehari setelah kejadian, Kapolda Bali sempat berdialog dengan beberapa narapidana di Lapas Kerobokan, Rabu (22/2) pagi. Namun beberapa jam setelah dialog, narapidana kembali berulah sehingga situasi di dalam Lapas tidak terkendali hingga Kamis (23/2) pagi.

Pungli, diskriminasi, dan keadilan yang terabaikan sudah menjadi pemandangan sehari-hari di setiap Lapas dan rumah tahanan lainnya. Narapidana dan tahanan tidak akan berhenti menuntut penegakan hukum.

Di antara narapidana yang merasa teraniaya oleh sistem hukum, tentu suaranya lebih keras lagi dalam menuntut keadilan agar penegakan hukum di Indonesia tidak sia-sia.

“Kerusuhan yang terjadi di Lapas Kerobokan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Lapas dan rutan lainnya,” ujar Bambang Krisbanu mengingatkan.*

Hendak Ke Mana (Lagi), Pak Kiai?

M. Irfan Ilmie Elhaqier *

Tawadhu orang alim adalah tidak merasa pendapatnya paling benar, sedangkan tawadhu orang awam adalah tidak menafikan keberadaan orang alim dalam menjalankan perintah-perintah agama.
Orang alim tidak boleh serta-merta memaksakan pendapatnya sendiri karena sesungguhnya kebenaran mutlak ada pada-Nya. Demikian pula, orang awam tidak boleh begitu saja menjalankan perintah-perintah Allah tanpa bimbingan dari orang yang alim.

Khalifah Al Manshur dari generasi Abbasiyah pernah suatu ketika hendak melegalkan ajaran-ajaran dan hukum Islam bermazhab Maliki. Namun Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbani selaku pendiri mazhab itu menolak keputusan khalifah Al Manshur.

Imam Malik tak ingin pendapatnya dianggap paling benar atas dukungan legalitas dari penguasa. Imam Maliki menganggap bahwa di daerah lain di bawah kekuasaan Al Manshur masih ada umat Islam yang bermazhab Syafi’i, Hambali, dan Hanafi yang sama-sama memiliki kekuatan berijtihad dalam hukum fikih.”

Itulah sepenggal khutbah Jumat yang saya dengar dari seorang khatib di Masjid Istiqomah, Jalan Kuta Permai III, Bali, pada 17 Februari 2012, mengenai pentingnya bersikap rendah hati.

Meskipun sudah hampir enam bulan bertugas di Bali, saya baru sekali Jumatan di masjid itu karena kebetulan saat itu sedang menghadiri acara peluncuran sebuah produk di Hotel Mercury Harvest Land, Kuta.

Setiap hari Jumat, biasanya saya malas bertugas di luar kantor dan lebih memilih Jumatan di masjid kampung Jawa, Jalan A. Yani Denpasar. Kali ini saya bersedia keluar kantor karena yang mengundang seorang kenalan baru yang jauh-jauh hari sebelumnya meminta dijadwalkan dalam agenda liputan di media tempat saya bekerja.

Posisi saya di dalam Masjid Istiqomah itu tidak bisa langsung melihat mimbar dan mihrab karena bentuk bangunan masjid itu menyerupai huruf “C”, persis seperti tapal kuda. Namun dari cara berkhutbah dengan intonasi terstruktur tidak meledak-ledak seperti orator atau khatib salat Jumat yang menyerukan jihad, saya bisa menggambarkan bahwa sang khatib memiliki pandangan yang luas soal agama. Khutbahnya pun singkat, tapi padat dan memenuhi rukun-rukun khutbah Jumat. Model khutbah seperti ini jamak ditemui di masjid-masjid tradisional berhaluan “ahlusunnah wal jama’ah” di Jawa.

Usai awrad dan amalan-amalan wadhifah salat Jumat, saya melangkah menuju bangunan utama masjid. Kepada seseorang yang baru bangkit dari saf kelima, saya bertanya, “Yang manakah khatib itu?”.

“Itu Pak, yang pakai kopiah putih, baju abu-abu,” jawab pria paruh baya yang mengenakan peci warna senada dengan sang khatib sambil menunjuk seseorang yang tengah duduk tasyahud akhir.

Setelah beranjak dari tempat duduknya, dia melangkah menuju salah satu ruang takmir. Saya pun mempercapat ayunan langkah untuk mengejarnya.

“Assalamu’alaikum ustaz,” sapaan saya membuat jungkat langkahnya menuruni undakan masjid terhenti.

Setelah berkenalan, saya ungkapkan ketakjuban materi khutbah yang dibawanya tanpa teks itu. “Terima kasih, mudah-mudah bermanfaat untuk semua,” jawabnya singkat.

Dari perkenalan singkat tadi, saya terkesan olehnya. Meskipun masih muda, cara pandangnya mengenai agama sangat luas. Dia mengingatkan masalah perbedaan yang penuh rahmat.

“Khilaful ulama’ rahmatun,” begitu kata orang alim ketika berbeda sikap politik dengan orang alim lainnya.

Sebagai khatib, pemuda tadi juga mengingatkan dirinya bahwa pendapat orang alim tidak serta-merta menjadi kebenaran mutlak. Apalagi dalam khutbahnya tadi, dia menyatakan keprihatinannya, “Sayangnya perbedaan itu selalu disikapi secara sensitif karena banyak di antara kita tidak siap berbeda,” katanya di sela-sela mengisahkan dialog antara Imam Maliki dan Khalifah Al Manshur.

Hemmm….
Sekilas, memang tidak ada yang luar biasa dari isi khutbah sang khatib asal Bondowoso, Jawa Timur, yang sudah 15 tahun menetap dan berdakwah di Pulau Dewata itu. Namun, khutbah yang dibawakan alumni sebuah pondok pesantren salaf di ujung timur Pulau Madura itu seakan menggugah pikiran saya.

Dalam beberapa hari terakhir, saya mengalami keguncangan batin yang luar biasa. Kegundahan seorang santri yang tidak ingin kiainya terperosok di kubangan. Tapi, saya harus pasrah oleh keadaan sambil terus berharap, semoga kegundahan dan kekhawatiran saya tidak terbukti.

Secara keilmuan, saya mengagumi betapa luar biasa luasnya ilmu agama para kiai itu. Kekaguman saya kian bertambah, manakala mereka tidak pernah memikirkan “maisyah”. Mungkin itulah bedanya orang alim dan orang awam. Orang alim tak memikirikan “maisyah” karena kadar kepasrahannya kepada Yang Maha Kuasa cukup tinggi, sedangkan orang awam selalu memikirkan “maisyah” karena khawatir dapur tak bisa mengepulkan asap.

Oleh karena itu, saya pribadi sangat bangga pernah belajar agama kepada mereka. Walaupun tidak bisa mengikuti jejak mereka, saya tetap berusaha sekuat tenaga mengamalkan ajaran-ajaran mereka. Sementara ini, biarkan ajaran itu saya amalkan untuk diri-sendiri, anggota keluarga, dan orang-orang terdekat di rumah karena saya merasa belum “maqom”-nya untuk majelis yang lebih luas lagi.

Melihat segala keterbatasan inilah yang menjadikan saya rikuh untuk bertemu mereka dan menyampaikan kegundahan saya.

“Kowe sopo, Le?”
“Isomu opo?”
“Dudu sopo-sopo, kok ngelarang aku?”

Itulah jawaban-jawaban yang menghantui pikiran saya, jikalau kegundahan itu saya sampaikan. Apalagi, saya beberapa kali punya pengalaman tak mengenakkan terkait cara pandang santri dan ulama terhadap politik. Belum lagi, sejumlah mantan rekan santri menganggap saya cenderung menggunakan logika daripada adabiah. Sebagian rekan yang lain menganggap saya agak kefalasifah-falasifahan.

Bahkan, ketika di forum dunia maya, saya beberkan pengalaman mengenai kekecewaan para kiai terhadap salah satu tokoh politik yang kemudian tokoh politik itu dirangkulnya lagi hanya gara-gara ganti baju, hujatan dan makian kembali saya terima.

“Apa kira-kira kontribusi Anda kepada agama dan negara ini. Lebih baik melakukan hal yang konkret buat agama dan negara kita,” begitulah salah satu sanggahan yang dikirimkan oleh seseorang di forum dunia maya yang menanggapi pengalaman saya menampung keluhan masyayikh.

Saya sengaja tidak menanggapinya lagi karena mungkin mereka belum mengenali tata cara berkomunikasi yang santun di ruang publik. Mereka sepertinya juga belum terbiasa menyampaikan argumentasi dengan mengedepankan ketertiban berlogika yang sebenarnya pernah mereka pelajari di pondok pesantren. Mereka cenderung mengedepankan tekstual dibandingkan kontekstual sebagaimana hasil penelitian mahasiswa S-2 tentang pemahaman fikih para santri PP Al Falah dan PP Lirboyo.

“Ya sudahlah….”
Semua ini mungkin bagian dari perjalanan sejarah pondok pesantren dalam percaturan politik di Indonesia. Dahulu kala santri dan ulama berjuang untuk melepaskan negara ini dari kungkungan penjajah.

Dari generasi ke genarasi pondok pesantren selalu memberikan catatan tersendiri sesuai perannya di pentas politik. Sebagian kiai menganggap ulama memberikan warna tersendiri dalam perpolitikan. Sebagian lainnya menyatakan politik sebagai upaya untuk memengaruhi parlemen. Namun, mereka pasti akan menolak jika dikategorikan sebagai aktor dalam percaturan politik. Mungkin karena konotasi aktor itu. Padahal aktor politik itu tidak harus dari kalangan politikus.

“Media juga bisa sebagai aktor dalam peristiwa politik,” demikian paparan Kacung Maridjan dalam mata kuliah Komunikasi Politik.

Lalu, timbul pertanyaan, politik ulama itu saat ini untuk siapa?
Pertanyaan itu tentu tidak meluncur begitu saja, mengingat selama ini sikap politik sekelompok ulama terkesan mudah sekali diarahkan. Tiga belas tahun yang lalu mereka mendeklarasikan partai politik yang digadang-gadang sebagai “dewa penyelamat jagat”. Namun enam tahun berikutnya, meninggalkan rumah yang mereka bangun dengan susah payah itu. Kemudian berpindah lagi ke partai politik lagi melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu, termasuk dalil-dalil yang mendukungnya. Dan, yang akan datang kembali lagi menghadap ke kiblat yang selama ini dilupakan banyak orang karena dianggap tidak segaris dengan khitah.

“Setelah itu entah ke mana lagi?” demikian petikan status jejaring sosial salah satu santri yang bingung menentukan sikap politik, mengikuti langkah kiainya atau memilih jalan sendiri.

Sejauh ini, saya masih tetap “khusnuzon” karena saya yakin, para barisan ulama yang saya hormati dan saya banggakan itu melalui istikharah dan ijtihad dalam menentukan sikap politik.

Tetapi saya tidak setuju, kalau sikap tersebut difatwakan sehingga seakan-akan santri dan alumni wajib mengikuti sikap politik mereka. Soal pilihan agama saja, Rasulullan  tidak pernah memaksa, masak mereka yang tidak sependapat dengan kiainya dicap melakukan tindakan “su’ul adab”.

Sayangnya, pendapat mengenai perbedaan sikap yang berbuah rahmat itu belum pernah saya dengar dari kalangan mereka yang setiap ajang perhelatan politik berbeda sikap itu.

Saya mendengar mengenai indahnya perbedaan justru dari seorang anak muda yang berkhutbah Jumat di dekat pura dan di tengah-tengah tempat orang-orang meluapkan hedonisme dan berahinya.

Di salah satu bagian bangunan masjid Istiqomah tempat saya mendengarkan khutbah itu terdapat pura. Pura Pesimpangan Ida Betara Gede Cakti itu memisahkan dua tempat wudhu pria dan wanita di bangunan masjid itu.

Meskipun lokasinya hanya beberapa meter dari tempat dugem terkenal di Bali dan tersohor hingga mancanegara, masjid itu telah menyuarakan pesan indahnya perdamaian dan perbedaan sehingga sebenar-benarnya pendapat sekaliber ulama dan kiai pun, belum tentu menjadi kebenaran mutlak.

Sampai sekarang saya masih ingat, pendapat kiai saya bahwa surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. “Al jannatu u’iddat littaqwa. Jadi, hanya untuk orang takwa,” kata kiai itu mengutip ayat Alquran dalam sebuah pengajian rutin ba’dal ashar di masjid sebuah pesantren di tepi barat Sungai Brantas.

Wallahu a’lam bis showaab…

*) mantan santri yang tidak layak ditiru karena “kehaqierannya”.

Galungan Bersama Muslimin, Kenapa Tidak?

Oleh M. Irfan Ilmie

Keluarga Puri Gerenceng, Denpasar, melestarikan tradisi perayaan Galungan bersama muslimin pendatang di Bali.

Dalam perayaan itu, ratusan pemeluk agama Islam memadati halaman Puri Gerenceng di Jalan dr Soetomo, Denpasar, Rabu (1/2) sore, atas undangan pihak puri.

Meskipun Galungan merupakan hari raya umat Hindu, acara tersebut lebih banyak diisi kesenian muslim, seperti kasidah dan lagu-lagu bernuansa Islami lainnya.

Bahkan, doa penutup pun dibacakan oleh pemuka agama Islam di Denpasar, KH Burhanudin, kendati sejumlah tokoh agama Hindu turut menghadiri acara tersebut.

Penganan yang disuguhkan kepada para tamu pun disesuaikan dengan selera umat Islam, seperti nasi kebuli yang merupakan sajian khas Timur Tengah.

Uniknya, pihak Puri Gerenceng juga menyajikan “lawar” yang menjadi menu utama khas Galungan untuk dihidangkan bersama nasi kebuli.

Hanya saja “lawar” yang disajikan tersebut terbuat dari daging kambing. Di Bali biasanya “lawar” terbuat dari daging babi yang dicincang.

“Semua masakan yang kami sajikan ini ‘halalan thoyyiban’ karena yang kami undang kebanyakan umat Islam,” kata tokoh Puri Gerenceng, Anak Agung Ngurah Agung, selaku tuan rumah.

Menurut dia, acara tersebut sudah menjadi tradisi keluarga besar Puri Gerenceng. “Kami ini hanya berkewajiban melestarikan tradisi nenek moyang,” kata Ketua Persaudaraan Hindu-Muslim Bali (PHMB) itu.

Ngurah Agung menambahkan bahwa kegiatan itu sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi antara umat Hindu di Bali dengan kaum muslim pendatang.

“Kalau di mana-mana terjadi perpecahan umat, maka kami yakin di Bali ini tidak akan terjadi. Penduduk sini sadar bahwa kedatangan masyarakat daerah lain untuk mencari nafkah dan bukan mencari-cari persoalan,” katanya.

Selain itu, kegiatan tersebut digelar untuk menyampaikan pesan bahwa Galungan bukanlah ajang untuk bersenang-senang. “Biasanya orang-orang merayakan Galungan dengan minum minuman keras. Di sini tidak ada itu. Oleh karena itu, lebih baik kumpul-kumpul di sini untuk mempererat tali silaturahmi,” kata Ngurah Agung.

Selain KH Burhanudin, tokoh agama Hindu yang menghadiri acara tersebut adalah Jro Mangku Gajah dan beberapa kepala desa adat dan banjar adat di Denpasar.*