Kisah tentang Rambut Si Penghuni Gubuk

M. Irfan Ilmie

Bagi wanita, rambut adalah mahkota. Saking antusiasnya, sebagian wanita rela menghabiskan harta dan waktunya untuk menjaga keindahan mahkota. Namun hal itu tidak berlaku bagi Made Murniasih. Perempuan yang tinggal di Jalan Kenyeri Nomor 12, Semarapura, Bali, itu rela digunduli suaminya, Putu Eka Sucipta.

Pemelontosan kepala istri oleh suami itu bukan ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pelakunya dapat dihukum penjara selama lima tahun atau denda sebesar Rp15 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Justru pasangan suami-istri yang tinggal di gubuk kecil di Ibu Kota Kabupaten Klungkung itu saling menyerahkan diri, melucuti mahkotanya masing-masing. Tidak tanggung-tanggung pasangan suami-istri yang sama-sama berusia 39 tahun itu juga menggunduli kedua anak kembarnya berusia enam tahun. Tanpa sedikit pun rasa sesal, Murniasih tersenyum di depan juru foto saat digunduli suaminya sambil menimang Komang Sumartana dan Ketut Sumardana.

Begitulah kira-kira gaya kaum marginal mengekspresikan sebuah kemenangan. “Ini janji kami sekeluarga kalau Jokowi (Capres Joko Widodo yang berpasangan dengan Cawapres Jusuf Kalla pada Pilpres 2014) menang,” kata Eka Sucipta setelah membayar kaul atas kemenangan sang pujaannya itu, Senin (14/7).

Perilaku yang tergolong nekat namun unik itu diakuinya sebagai “janji suci” keluarga sederhana yang tinggal di gubuk berdinding gedek 2×2 meter. “Tak ada paksaan dari siapa pun, apalagi ada yang bayar,” tuturnya.

Murniasih sadar perilakunya bakal menyita perhatian publik. Namun dia bukan penganut aliran narsisisme yang butuh perhatian publik atau mencari-cari popularitas murahan. Sudah dua tahun lebih keluarga kecil itu meninggalkan kampung halamannya di Banjar (dusun adat) Bucu, Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Di Semarapura, mereka berusaha memperbaiki nasib. Murniasih keluar-masuk gang menjajakan bubur, sedangkan Eka Sucipta berkeliling kota menawarkan jasa sebagai tukang sol.

Dalam menentukan sikap politik, pasangan suami-istri itu memiliki pertimbangan yang sangat sederhana, tanpa harus memelajari visi dan misi kandidat, apalagi mengamati hasil survei tingkat elektabilitas. “Beliau baik, polos, dan kalem,” ujar Murniasih mengartikulasikan mimpinya tentang Jokowi sebagai pemimpin negara yang bersahaja.

Atas dasar itulah, dia menyatakan tidak ragu-ragu mencoblos pasangan nomor urut 2 yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada pilpres 9 Juli lalu itu. “Mudah-mudahan Pak Jokowi nantinya tetap memperhatikan rakyat miskin,” kata Murniasih menitipkan pesan kepada calon Presiden 2014-2019 yang didukungnya sepenuh hati itu.

Semurni Hati Nurani
Harapan Murniasih dan keluarganya itu sangat sederhana, sesimpel keinginan “wong cilik” mendapatkan perhatian dari penguasa, tanpa disertai konspirasi ala “dagang sapi”. Rambut yang dicukurnya pun tak perlu ditukar dengan materi karena mahkota kaum Hawa itu memang tak ternilai harganya.

Mungkin hanya Murniasih satu-satunya wanita pendukung Jokowi yang melampiaskan kebahagian bersama suaminya itu dengan caranya sendiri yang “nyeleneh”.  Apalagi sebagai orang yang sangat awam politik, dia tidak menggabungkan diri dengan organisasi atau komunitas apa pun, termasuk kelompok relawan pendukung Jokowi.

Ulahnya pun bukan dipengaruhi oleh pendukung Jokowi-JK di Kuta dan Singaraja yang sama-sama punya nazar mengobarbankan rambutnya lebih dulu. Namun di kedua tempat itu pelakunya kaum Adam semua. Mereka memang mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memenangkan Jokowi-JK selama proses pilpres berlangsung secara bertahap. Aksi itu mereka lakukan beberapa saat begitu perolehan suara Jokowi-JK mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa versi hitung cepat delapan lembaga survei, Rabu (9/7).

Gundul massal itu hampir mirip dengan momentum Pilkada Provinsi Bali pada 15 Mei 2013. Saat itu kader dan simpatisan PDIP merayakan pesta setelah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bali, Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan, menang versi “quick count” dengan selisih kurang dari satu persen. Namun kegembiraan mereka tidak berlangsung lama karena hasil rekapitulasi suara mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, hingga KPU Provinsi Bali memenangkan pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta yang selisihnya hanya 996 suara.

Pilpres 2014 tentu berbeda dengan Pilkada Bali 2013. Berdasarkan rekapitulasi KPU Provinsi Bali, Jumat (18/7), Jokowi-JK meraih 1.535.110 suara atau 71,42 persen yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Sementara Prabowo-Hatta yang dicalonkan Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang, serta didukung oleh Partai Demokrat itu hanya mendapatkan 614.241 suara (28,58 persen) dari masyarakat Pulau Dewata.

Wayan Koster selaku Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Provinsi Bali melarang para pendukung, simpatisan, dan relawan menggelar pesta kemenangan. “Kami sudah memberikan arahan dan instruksi agar tidak melakukan syukuran sampai selesainya proses dan tahapan rekapitulasi di KPU Pusat pada 22 Juli nanti,” kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Klungkung yang bakal duduk di kursi DPR untuk periode ketiganya itu.

Koster menganggap pentingnya larangan itu untuk menghindarkan loyalis Jokowi dan simpatisan PDIP di Bali dari gesekan-gesekan dengan pendukung pasangan Prabowo-Hatta yang juga mengklaim kemenangan. Namun imbauan Koster yang instruktif itu tentu bukan untuk Murniasih yang sama sekali tidak terikat secara struktural dengan garis partai politik mana pun, termasuk parpol pimpinan Koster di Kabupaten Klungkung. Kenginan Murniasih tidak saja didasari kasih sayang kepada sang suami. Niat Murniasih semurni suara hati nurani. (*)

Peringatan Dini dari Nusa Penida

M. Irfan Ilmie

Hasil Pemilihan Presiden 2014 berdasarkan rekapitulasi suara oleh setiap panitia pemungutan suara (PPS) di Nusa Penida, Bali, Kamis (10/7), di luar dugaan. Perolehan suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, justru jeblok di pulau yang menjadi penyumbang suara terbanyak untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 itu,

Prabowo selaku pendiri Gerindra yang menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa hanya meraih 12.085 suara. Sementara rivalnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla, mampu meraih simpati masyarakat Nusa Penida dengan mendapatkan 15.579 suara. Dalam pileg 9 April, Gerindra menjadi pemenang di gugusan pulau di sebelah tenggara daratan Bali itu dengan meraih 11.531 suara.

Perolehan suara Gerindra itu sekaligus menyingkirkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (8.944) dan Partai Hati Nurani Rakyat (4.261). Baru pada Pemilu 2014, PDIP yang selalu menjadi pemenang sejak 1999, harus mengakui keunggulan Gerindra. Gerindra juga menyumbang kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Klungkung periode 2014-2019.

Keunggulan Gerindra dan keruntuhan PDIP itu sudah terbaca sebelum Pemilu 2014 digelar. Dua kader Gerindra asal Nusa Penida, Nyoman Suwirta dan Made Kasta, sukses menduduki kursi Bupati dan Wakil Bupati Klungkung periode 2013-2018 setelah mengalahkan kader PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar yang lebih dulu berkuasa.

Atas catatan kegemilangan itu pula Prabowo-Hatta menunjuk Suwirta-Kasta sebagai ketua dan sekretaris tim pemenangan untuk melanjutkan dua kesuksesan sebelumnya. Sayangnya, kegemilangan Gerindra dan keberhasilan Suwirta-Kasta tidak terulang pada pilpres. Prabowo-Hatta hanya menang di enam desa, yakni Tanglad, Sekartaji, Toyapakeh, Pejukutan, Bunga Mekar, dan Batukandik.

Sementara Jokowi-JK unggul di 10 desa di kepulauan itu, yakni Kutampi Kaler, Kutampi, Batununggul, Klumpu, Ped, Lembongan, Batumadeg, Jungut Batu, Sakti, dan Suana. “Meskipun daerah kepulauan, masyarakat kami sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihan politik,” kata Gede Wicaksana, tokoh masyarakat Nusa Penida, Kamis. Masyarakat Nusa Penida yang jauh dari sentuhan kemajuan pembangunan lebih mengutamakan faktor realitas dibandingkan fanatisme sesaat.

Peringatan Dini
Boleh jadi, ucapan Gede Wicaksana itu peringatan diri bagi Suwirta-Kasta yang sudah hampir setahun duduk di kursi tampuk kepemimpinan Kabupaten Klungkung yang beribu kota Semarapura di daratan Bali itu. Posisinya yang terpisahkan oleh Selat Badung, menjadikan masyarakat yang mendiami gugusan pulau di Nusa Penida tidak seperti masyarakat di daratan Pulau Bali pada umumnya.

Kemiskinan dan pengangguran tidak pernah lepas dari deraan masyarakat di pulau yang berjarak sekitar 11 kilometer arah tenggara Pulau Bali itu. Kebutuhan pangan, utamanya beras, dan ketersediaan energi masih menjadi persoalan tersendiri karena sangat bergantung pada kondusivitas cuaca di perairan. Hanya perikanan, rumput laut, dan pariwisata yang menjadi penopang hidup mereka selama ini. Namun dalam beberapa bulan terakhir, nelayan ogah melaut karena gelombang dan angin yang mulai mengganas.

Begitu juga rumput laut sudah bukan menjadi komoditas andalan akibat serangan hama yang bertub-tubi. “Sudah hampir setahun hasil panennya buruk karena hama,” kata Nyoman Risna (41), warga Desa Jungut Batu.

Sektor pariwisata yang lebih banyak dikembangkan oleh investor asing tidak didukung oleh ketersediaan energi yang mencukupi. Sejumlah akomodasi pariwisata bertaraf internasional di Nusa Lembongan harus bersusah-payah untuk menciptakan suasana gemerlap di kepulauan itu karena beberapa kali terkena pemadaman bergilir.

Pemadaman bergilir itu tak bisa dielakkan karena salah satu mesin pembangkit milik PT Perusahaan Listrik Negara rusak, sedangkan dua mesin penggantinya berkapasitas 4,8 megawatt mengalami kendala pengiriman dari Pelabuhan Benoa, Denpasar.

Demikian pula dengan ketersediaan air bersih yang sedari dulu masyarakat Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan mengonsumsi air payau. “Kalau kawasan Pecatu (Kabupaten Badung) yang berbukit dan tandus saja bisa tersedia air dan listrik yang melimpah, kenapa di sini tidak? Di sini kontribusi sektor pariwisata juga sangat besar,” kata Gede Suryawan selaku Kepala Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida.

Masyarakat Nusa Penida masih menyimpan harapan dan optimisme atas kepemimpinan duet Suwirta-Kasta di Kabupaten Klungkung hingga empat tahun ke depan. Namun bukan berarti sikap politik masyarakat Nusa Penida harus sama dengan dua pemimpin daerahnya yang berasal dari kepulauan itu. “Figur sangat menentukan. Masyarakat Nusa Penida punya satu keinginan untuk berubah tanpa bisa dipengaruhi siapa pun,” kata Gede Wicaksana, tokoh masyarakat Nusa Penida, menambahkan. (*)

Beda Kampung Jawa, Lain Pula Kampung Bugis

Oleh M. Irfan Ilmie

Dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Provinsi Bali tidak terbendung hingga empat kali penyelenggaraan pemilihan umum digelar sejak era reformasi. Meskipun perolehan suaranya tak sesignifikan Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, PDIP masih menjadi partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak, yakni 24 dari 55 kursi di DPRD Provinsi Bali periode 2014-2019 sebagaimana hasil pemilu legislatif 9 April lalu.

Pada Pilpres 2014, partai politik berlambang kepala banteng gemuk dalam lingkaran yang mencalonkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui koalisi dengan Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Berdasarkan rekapitulasi suara sementara, pasangan nomor urut 2 itu di Bali mengungguli pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang serta didukung oleh Partai Demokrat.

Terlepas dari keunggulan sementara Jokowi-JK di Bali ada fenomena menarik yang terjadi di tengah-tengah komunitas muslim dalam perhelatan politik lima tahunan itu. Di pulau yang berpenduduk mayoritas beragama Hindu itu terdapat sejumlah komunitas muslim. Di Kota Denpasar saja ada Kampung Jawa  yang berada di lingkungan Desa Adat Wanasari, Kampung Bugis (Serangan), dan Kepaon (Pamogan).

Kampung Jawa dan Kepaon lebih banyak dihuni oleh muslim pendatang dari Pulau Jawa dan Pulau Madura, sedangkan umat Islam yang mendiami Kampung Bugis bernenek moyang yang berasal dari Makassar. Komunitas muslim dari beragam etnis itu secara turun-temurun mendiami lahan yang dihibahkan oleh Raja Pemecutan, salah satu kerajaan terbesar di Bali sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun silam.

Pada Pilpres 2014, Rabu (9/7), pasangan Prabowo-Hatta berjaya di Kampung Jawa. Dari empat tempat pemungutan suara yang ada, pasangan nomor urut 1 tersebut meraih suara mayoritas di tiga TPS. Di TPS 15 Prabowo-Hatta meraih 167 suara, sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut 2 memperoleh 121 suara.

Lalu di TPS 16 Prabowo-Hatta mendapatkan 182 suara, sedangkan Jokowi-JK dengan 124 suara. Kemudian di TPS 18 Prabowo-Hatta meraih 236 suara, sedangkan Jokowi-JK hanya 122 suara. Hanya di TPS 17, Prabowo-Hatta harus mengakui keunggulan Jokowi-JK meskipun terpaut tiga suara, yakni 115 melawan 118.

Kemenangan Prabowo-Hatta di Kampung Jawa tidak bisa dilepaskan dari peran serta PKS yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih itu. Pada pemilu legislatif 9 April 2014, PKS meraih suara terbanyak di Kampung Jawa. Bahkan seorang caleg PKS meraih 2.000 suara di permukiman padat penduduk di tengah-tengah Kota Denpasar itu. “Dulu perolehan suara saya mencapai angka 2.000. Sekarang saya tidak berani menargetkan angka itu untuk kemenangan Prabowo-Hatta,” kata Umar Dhani, caleg terpilih PKS untuk DPRD Kota Denpasar periode 2014-2019.

Dalam pilpres kali ini, dia berpikir realistis. “Pendukung Jokowi di sini juga banyak. Sangat tidak mungkin Prabowo menang telak,” ujarnya di sela-sela kesibukannya berkeliling TPS di Kampung Jawa untuk mencatat perolehan suara kedua pasangan calon, Rabu (9/7). Namun bukan berarti caleg yang berasal dari Kampung Jawa itu tinggal diam. “Kami tetap bekerja dengan harapan suara pasangan yang didukung partai kami mendapatkan suara sebanyak-banyaknya,” kata Umar Dhani menampik tudingan mesin politik Prabowo tidak bekerja maksimal.

 

Ikatan Emosional

Lain halnya di Kampung Bagus yang justru dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK. Permukiman kecil di tengah-tengah Pulau Serangan yang dihuni sekitar 350 jiwa umat Islam itu memiliki TPS tersendiri. “Kalau pileg kemarin, warga kami memilih di beberapa TPS. Sekarang kami punya TPS tersendiri,” kata Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Serangan, Muhadi.

TPS 7 Kelurahan Serangan khusus diperuntukkan bagi 256 umat Islam yang tinggal di Kampung Bugis. Di TPS itu pasangan Prabowo-Hatta hanya meraih 92 suara, terpaut jauh di bawah perolehan suara Jokowi-JK yang mencapai 135 suara. “Pileg kemarin kami tidak bisa memastikan ke partai mana suara warga Kampung Bugis diberikan karena mereka memilih di beberapa TPS,” ujar Muhadi.

Namun jika melihat Pilkada Provinsi Bali 2013, suara masyarakat Kampung Bugis diberikan kepada pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan dari PDIP yang dikalahkan oleh pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta dari Demokrat dan Golkar itu, bisa menjadi salah satu keterkaitan kemenangan Jokowi-JK. Akan tetapi, dukungan tersebut juga tak lepas dari ikatan emosional dan historis karena Jusuf Kalla dari daerah asal nenek moyang mereka. (*)

Skandal Asmara di Pulau Cinta

Oleh M. Irfan Ilmie

Bali punya julukan baru selain Pulau Surga, Pulau Dewata, dan Pulau Seribu Pura setelah bintang fim Hollywood Julia Roberts menjalani proses pengambilan gambar film berjudul “Eat, Pray, and Love” karya Elizabeth Gilbert. Roberts yang berperan sebagai Elizabeth Gilbert, sang penulis novel sesuai judul film itu, menemukan cintanya kembali di Bali, setelah melanglang buana ke Italia dan India untuk menghapus jejak asmara masa lalunya.

Film yang pengambilan gambarnya dilakukan di Ubud, Kabupaten Gianyar, dan Pantai Padang-Padang, Kabupaten Badung, pada 2010 itu sukses menjadikan Bali sebagai ikon Pulau Cinta. Begitu dahsyatnya julukan itu sampai-sampai selebriti dan kaum sosialita lainnya ramai-ramai merayakan pernikahannya di Bali. Bahkan pasangan artis Tiongkok Yang Mi dan Hawick Lau mengakhiri masa lajangnya di pulau yang banyak memiliki keindahan panorama alamnya itu.

“Betapa melalui film itu memang daerah kita menjadi tempat untuk menemukan cinta sejati. Bali itu pulau penuh cinta,” demikian Gubernur Bali Made Mangku Pastika setiap kali memperkenalkan julukan baru untuk daerahnya. Ikon Pulau Cinta itu selaras dengan konsep Tri Hita Karana sebagai falsafah hidup orang Bali mengenai trilogi hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.

Namun masyarakat Pulau Bali terhenyak mana kala mendengar kabar bahwa kasus mutilasi di Kabupaten Klungkung dilandasi oleh jalinan asmara.  Sejak pertama kali ditemukan bungkusan plastik warna hitam berisi kepala manusia dalam kondisi tidak utuh di pinggir Jalan Bukit Jambul, Kabupaten Klungkung, Selasa (17/6), masyarakat heboh.

Keresahan makin terasa ketika ditemukan lagi bungkusan berisi beberapa potongan kaki dan lengan manusia yang berjarak sekitar 400 meter dari lokasi penemuan kepala. Tidak saja lokasi penemuan potongan tubuh manusia di wilayah perbatasan Kabupaten Klungkung-Kabupaten Karangasem, RSUP Sanglah, Denpasar, pun didatangi masyarakat yang ingin mengetahui identitas korban.

Tercatat tiga orang asal Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem yang merasa kehilangan keluarga menyediakan diri untuk diperiksa DNA-nya guna dicocokkan dengan DNA mayat yang sampai Rabu (18/6) pagi belum diketahui identitas dan jenis kelaminnya itu.

Beberapa jam kemudian rumah sakit rujukan terbesar di Bali itu memastikan korban mutilasi berjenis kelamin perempuan berusia 20-40 tahun dengan tinggi badan 120-150 centimeter. “Jika dilihat dari kulit dan gigi yang terawat, besar kemungkinan korban dari kelas menengah,” kata Kepala Laboratorium Forensik RSUP Sanglah, dr Dudut Rustyadi, untuk menepis anggapan bahwa korban seorang gelandangan.

Walau begitu, misteri tersebut belum tersingkap. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali Brigadir Jenderal I Gusti Ngurah Raharja Subyaktha harus turun langsung ke lapangan memimpin operasi penyelidikan kasus itu. Operasi itu terkesan sangat istimewa karena melibatkan ratusan personel dari Polres Klungkung, Polres Karangasem, dan Polres Bangli. “Ini termasuk kejahatan luar biasa sehingga perlu perhatian khusus. Pelaku berbuat kejahatan dengan tingkat kesadisan tinggi,” ujarnya saat memimpin penelusuran jejak mutilasi di Mapolres Klungkung di Semarapura, Rabu (18/6).

Asmara Berujung Tragis

Kerja keras polisi yang tak kenal kata menyerah selama sepekan akhirnya membuahkan hasil setelah pelaku bernama Fikri (26) tertangkap selepas makan malam di Jalan Dharmawangsa, Semarapura, Minggu (22/6) pukul 19.30 Wita. Sampai saat ini pelaku masih menjalani perawatan secara intensif di Mapolres Klungkung. Namun dari hasil pemeriksaan sementara menyebutkan bahwa pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai sopir di Pengadilan Agama Kabupaten Klungkung itu terbakar api asmara yang mendorongnya berbuat sadis terhadap orang yang pernah dicintainya itu. “Antara korban dan pelaku memang punya hubungan asmara,” kata Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Benny Mokalu saat memberikan keterangan pers di Mapolres Klungkung, Senin (23/6).

Sejauh mana hubungan asmara yang melatarbelakangi tragedi itu, sampai sekarang polisi masih melakukan penyelidikan dan penyidikan secara intensif dengan meminta keterangan pelaku dan saksi-saksi serta mengumpulkan barang bukti. “Pengakuan pelaku berubah-ubah. Masih kami dalami terus,” kata Kepala Polres Klungkung Ajun Komisaris Besar Ni Wayan Sri Yudatni Wirawati menanggapi pertanyaan wartawan mengenai intensitas hubungan pelaku dan korban.

Saat melakukan perbuatan sadis, pelaku masih berstatus suami sah dari seorang perempuan asal Klungkung yang memberinya seorang anak berusia tiga tahun. Sementara korban, Diana Sari, berstatus janda beranak satu. Keduanya sama-sama berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pelaku baru 1,5 bulan tinggal di Bali karena memang istrinya berasal dari Klungkung.

Sebelum bekerja sebagai tenaga honorer di PA Kabupaten Klungkung, Fikri yang akrab disapa Eki itu mengabdi di kantor Muhammadiyah di Sumbawa selama empat tahun. Diana yang akrab disapa Nana baru sebulan menempati rumah kos di Jalan Kenyeri IX, Semarapura, atas bantuan Eki sebagai kekasih gelapnya. “Yang menyewa kos memang Fikri,” kata Wayan Netra pemilik rumah kos yang dijadikan tempat oleh pelaku untuk memotong anggota tubuh pacar gelapnya itu.

Pada saat mutilasi itu terjadi Senin (16/6), Wayan Netra sempat menelepon Eki untuk menanyakan kepastian perpanjangan sewa rumah kos bertarif Rp425 ribu per bulan itu. “Saat itu dia menjawab, akan memberikan kepastian keesokan harinya,” ujarnya.

Korban sendiri dikenal ramah dan pandai bergaul. “Banyak tamu pria datang ke kosnya Nana. Mereka ganteng-ganteng. Maklum Nana memang cantik,” tutut Wayan Murka (60) yang tinggal berhadapan dengan rumah kos yang ditempati korban. Namun Wayan Netra dan Wayan Murka tidak tahu persis mengenai kemungkinan korban dalam kondisi hamil, mengingat beredar informasi bahwa di antara potongan tubuh yang ditemukan terdapat janin. “Tahunya dia janda asal Sumbawa beranak satu,” kata Wayan Murka.

Jalinan asmara berujung maut bukan kali ini saja terjadi. Pada bulan yang sama, pasangan selingkuh juga berniat mengakhiri hidup dengan cara menceburkan diri ke sungai di Jalan Gatot Subroto Timur, Denpasar, berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi AE-5795-VH.

Niat bunuh diri yang terjadi, Selasa (3/6), itu berasal dari Jaelani (31), warga Madiun, Jawa Timur, setelah hubungan gelapnya dengan Nur Imamah (29) asal Jember, Jatim, terbongkar oleh pasangan sahnya masing-masing. Motor yang dikendarainya secara tiba-tiba dibelokkan ke tebing sungai sebelum melintasi jembatan Trenggana di Jalan Gatot Subroto Barat. Jaelani tewas setelah satu jam menjalani perawatan di RSUP Sanglah akibat luka parah dan tubuhnya kemasukan air sungai, sedangkan Nur Imamah hanya mengalami luka lecet. Keduanya sama-sama memiliki pendamping hidup dan tinggal berdekatan di bilangan Jalan Teuku Umar, Denpasar. *

Janggan Harvesting The Wind, Visualisasi Kebanggaan “Rare Angon”

Oleh M. Irfan Ilmie

Layang-layang bukan sekadar ornamen di hamparan birunya langit Pulau Bali pada musim kemarau seperti sekarang, melainkan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat setempat.

Sebagian anak muda di 1a0d265db8ef0434c0b22f2ff0576c0cBali mencoba mengaktualisasikan fenomena budaya yang terancam punah itu. Layang-layang yang biasa mengawang, diangkatnya ke layar lebar melalui film dokumenter berjudul “Janggan Harvesting The Wind”.

Pemutaran film perdananya bertepatan dengan umat Hindu merayakan Umanis Galungan, Kamis (22/5). Hal itu pula yang menyebabkan tiga ruang pertunjukan di Denpasar Cineplex penuh oleh penonton, baik tua maupun muda, berbaur tanpa membedakan warna kulit dan latar belakang suku bangsa. Film berdurasi satu jam 18 menit itu bercerita tentang perjalanan Janggan sebagai salah satu jenis layang-layang tradisional sejak dulu kala.

Kisah dalam film tersebut dibuka oleh rasa penasaran Petra Moerbeek, mahasiswi asal Belanda, atas foto layang-layang Janggan pada tahun 1918. Foto itu dia dapatkan dari leluhurnya di Amsterdam, Belanda, yang pernah bertugas di Indonesia saat masa penjajahan.

Berbekal foto tersebut, Petra menjejakkan kakinya ke Bali. Dari pelayan hotel tempatnya menginap di kawasan Sanur, Denpasar, Petra mendapatkan nomor kontak Anak Agung Yoka Sara, produser film dokumenter tersebut yang juga “rare angon” atau penggemar layang-layang.

Petra tidak hanya menemui sekelompok anak muda yang gemar bermain layang-layang, tetapi juga mendengarkan cerita para sesepuh dari Puri Gerenceng, Banjar Abian Timbul, dan tokoh-tokoh dusun adat di Bali sebagai peletak dasar tradisi permainan tersebut.

Bahkan, mahasiswi berusia 19 tahun yang fasih berbahasa Indonesia itu terlibat langsung membantu anggota “sekaa” (kumpulan anak muda) merancang dan membangun Janggan, termasuk ritual-ritual keagamaan, baik sebelum maupun setelah festival layang-layang digelar di Pantai Padanggalak, Denpasar, digambarkan secara apik dalam film garapan sutradara Erick Est tersebut. “Film ini memotret sejarah Janggan sejak 1918 hingga 2012. Selama masa itu, Janggan tidak hanya menghiasi langit Bali tiap musim layangan tiba, tetapi juga adu gengsi antar-`sekaa rare angon`,” kata Yoka Sara.

Menurut dia, sejarah tersebut tidak hanya direpresentasikan oleh warna-warni ekor Janggan yang panjangnya mencapai 240 meter, tetapi juga melalui pencarian jejak falsafah di balik fenomena tradisi masyarakat Pulau Dewata. Film yang pembuatannya dimulai pada bulan September 2012 hingga Oktober 2013 merefleksikan layang-layang sebagai bagian dari budaya masyarakat Bali berikut perbedaan pembuatan, bahan, dan hal-hal yang terkait lainnya.

“Hingga saat ini belum ada satu pun media, baik visual maupun tekstual, yang telah mendokumentasikan proses di balik megahnya Janggan. Akibatnya, tidak banyak pula generasi muda yang tahu proses di balik pembuatan Janggan, kecuali penyampaian secara lisan secara turun-temurun,” ujar Yoka Sara.

Menatap Cannes
Secara umum film yang bakal diikutsertakan dalam Festival Film Cannes, Prancis, mampu memberikan gambaran secara visual mengenai seluk-beluk pembuatan layang-layang raksasa itu yang sudah menjadi bagian ritual dan budaya masyarakat Bali.

Namun sayang, film tersebut kurang memberikan tempat kepada sebagian masyarakat yang kontra atau terusik oleh layang-layang. Apalagi, festival tahunan di Padanggalak telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Peristiwa tewasnya seorang bocah akibat tertimpa Janggan saat asyik menonton Festival Layang-Layang di Pantai Padanggalak pada tanggal 15 Juli 2012 hanya digambarkan melalui potongan-potongan berita di media “online”.

Film itu juga masih menonjolkan arogansi anggota “sekaa rare angon” saat berkonvoi di jalan raya sambil mengusung layang-layang yang lebarnya melebihi bak truk, sedangkan pengguna jalan lainnya pasrah di tengah kemacetan arus lalu lintas.

Dari segi pengambilan gambar, film tersebut juga terkesan membosankan karena keterangan narasumber lebih mendominasi ketimbang figur layang-layang yang menjadi kebanggaan masyarakat dusun adat. Masyarakat luas tentu ingin mengetahui detail pembuatan badan layang-layang, “tapel” (kepala dan hiasan), dan “buntut” (ekor) yang dikerjakan secara terpisah oleh beberapa ahli.

Selain itu, gambar narasumber sering kali terpotong, terutama pada bagian kepala, termasuk wajah Petra sebagai tokoh utama dalam film tersebut juga sering kali tidak utuh. Padahal, eksotisme Petra sebagai warga negara Belanda keturunan pribumi layak ditampilkan secara utuh. Begitu pula, latar belakang ketertarikannya pada layang-layang sebagai permainan tradisional yang tertelan modernitas teknologi.

Walau begitu, film karya sineas lokal Bali yang pertama itu layak diapresiasi. “Film ini bisa meningkatkan motivasi generasi muda dalam mendokumentasikan ekspresi kebudayaan khas Bali yang mengandung banyak nilai sejarah, budaya, dan spiritual. Film ini bisa menjadi media informasi dunia luar akan beragamnya budaya Bali,” kata Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara sebelum menonton bareng “Janggan Harvesting The Wind” itu.

Film yang narasinya diisi oleh Sandrina Malakiano itu juga memberikan pesan tentang gotong royong dan semangat pantang menyerah layaknya Janggan yang tangguh menghadapi tiupan angin di atas langit. “Kuasa matahari menjadi kawan, bukan lagi lawan yang mampu menyilaukan mata mereka,” komentarnya mengenai heroisme “Rare Angon”. (*)

Jeda Kampanye dan Polah Tingkah Kaum Urban

M. Irfan Ilmie

Balai-balai banjar di Kota Denpasar dipadati orang berpakaian putih-putih saat matahari sudah meninggi di ufuk timur. Yang perempuan mengenakan kebaya lengkap dengan selendang yang dililitkan di pinggang dan rambut diikat membentuk sanggul agar lehernya terlihat jenjang. Kemeja menjadi ciri tersendiri bagi kaum pria dengan “kamen” atau kain panjang sebatas lutut lengkap dengan destar di kepala dan selendang di pinggang.

Dominasi warna putih bukan hanya melambangkan kesucian jiwa, melainkan juga meluruhkan kelas sosial masyarakat Pulau Dewata yang sejatinya belum beranjak dari sistem kasta. Dari balai-balai dusun adat itu mereka menyebar ke arah timur menuju Pantai Sanur atau Pantai Padanggalak dan ke selatan menuju Pantai Kuta untuk melakukan Melasti, Jumat (28/3). Dari pagi hingga sore hari pantai-pantai yang dikenal sebagai tujuan wisata favorit itu dipadati oleh lautan manusia berbaju putih lengkap dengan pernik-pernik ritual yang diusung dari balai banjar atau pura di desanya.

Genta di tangan para “sulinggih” saat memimpin upacara Melasti seakan menjadi penanda usainya ingar-bingar kampanye politik untuk sejenak waktu. Praktis sejak Jumat (28/3) hingga Selasa (1/4) di Bali panggung politik menjelang Pemilu 2014, baik di lapangan terbuka maupun kegiatan “simakrama”, ditiadakan sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Bagi para calon anggota legislatif dan pengurus partai politik di Pulau Seribu Pura itu berkurangnya waktu lima hari selama masa kampanye Pemilu 2014 bukan persoalan serius karena semata-mata mereka ingin menjaga kekhidmatan dan kekhusyukan umat Hindu mempersiapkan diri menyambut Tahun Baru Caka 1936. Para peserta Pemilu 2014 di Bali pun menaati imbauan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) agar tidak memanfaatkan momentum Hari Raya Nyepi dengan menyisipkan kepentingan politik.

PHDI justru mengajak semua pihak mendinginkan situasi politik menjelang pesta demokrasi lima tahunan itu. “Nyepi kali ini momentum penilaian masyarakat tentang harmonisasi ritual dan politik,” kata Ketua PHDI Provinsi Bali Dr I Gusti Ngurah Sudiana. Malam Pengurupukan, Minggu (30/3) sebagai pengingat bagi umat Hindu untuk sejenak meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi pada esok harinya berlangsung khidmat.

Para peserta pemilu sejauh ini mematuhi imbauan MUDP untuk menahan diri dengan tidak menyampaikan pesan politik di sela-sela Parade Ogoh-Ogoh meskipun bukan rahasia umum bahwa mereka juga menjadi sponsor kegiatan tersebut. Parade Ogoh-Ogoh merupakan ajang kreativitas dan wadah kebebasan berekspresi umat Hindu dalam memerangi angkara murka yang divisualisasikan melalui boneka raksasa terbuat dari “fiber glass” dan “stereofoam” beraneka warna. Tentu saja visualisasi itu berbiaya besar sehingga membutuhkan keterlibatan sponsor.

Ramai-Ramai Tinggalkan Bali

Kalau kontestan Pemilu 2014 mampu menahan dorongan syahwat politiknya pada saat Nyepi, berbeda dengan kaum urban di Pulau Dewata dalam menghadapi gejolak nafsu duniawinya. Mereka memilih meninggalkan tempatnya mencari nafkah saat umat Hindu di Bali pantang bekerja (amati karya), pantang menyalakan api (amati geni), pantang bepergian (amati lelungan), dan pantang bersenang-senang (amati lelanguan) dalam ritual sehari “Catur Tapa Brata Penyepian”.

Golongan ini tidak tahan dengan situasi di Bali yang sunyi, sepi, gelap, dan tentu saja menyengsarakan karena serba terbatas dalam mengakses kebutuhan hidup meskipun cuma sehari. Bagi mereka lebih baik antre berjam-jam di pelabuhan penyeberangan asal bisa menginjakkan kaki di Jawa atau Lombok daripada berada di Bali yang benar-benar bersih tanpa polusi. Mereka cepat-cepat meninggalkan ceruk sumber penghidupannya agar tidak sampai terkejar oleh sinar mentari pagi Tahun Baru Caka. “Sebelum tengah malam sudah harus tiba di Ketapang (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur),” kata Jakfar Shodiq sebelum meninggalkan galeri batiknya di kawasan Batubulan, Kabupaten Gianyar, Minggu (30/3) siang.

Sejak Jumat (28/3) Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, dipadati oleh kendaraan bermotor yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang. Antrean meluber hingga 2 kilometer dari pintu gerbang Pulau Dewata di bagian barat itu. Pemandangan yang sama juga terlihat di pintu gerbang bagian timur. Bahkan, beberapa sopir menyeberang ke Pelabuhan Lembar, Lombok, sedangkan truknya diparkir di Pelabuhan Padangbai, Kabupaten Karangasem, karena tak terangkut kapal terakhir.

Ada pula yang jauh-jauh hari merencanakan pergi ke luar Pulau Bali dengan memburu tiket pesawat murah. “Lumayan dapat tiket promo Denpasar-Makassar hanya Rp699 ribu. Apalagi Nyepi kali ini masa liburnya panjang sampai Selasa (1/4),” kata Umar Ibnu ditemui di Bandara Ngurah Rai, Bali, Jumat (28/3) sore. Pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur, itu mengaku mendapat tumpangan dari temannya di Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk bersenang-senang di luar Bali. “Nyepi tahun lalu, saya malah ikut kapal Awu (salah satu kapal milik PT Pelni) ke Lembar (Lombok). Di sana saya juga mendapat tumpangan dari teman,” tutur pria yang bekerja di salah satu lembaga negara di Kota Denpasar itu.

Lain lagi dengan warga non-Hindu dari kalangan menengah di Bali. Mereka rela mengeluarkan Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk membeli paket Nyepi di hotel. Meskipun fasilitas agak terbatas, “menyepi” di hotel dianggapnya lebih manusiawi. Setidaknya berbagai jenis makanan sesuai dengan selera masih tersedia.

Namun, tidak semua kaum urban di Bali seperti itu, terutama bagi jiwa-jiwa yang sudah menyatu dengan alam Pulau Dewata. “Tidak ada sesuatu yang membebani. Dari tahun ke tahun, saya dan keluarga sudah terbiasa Nyepi di sini,” kata Imam Turmuzi yang sudah delapan tahun tinggal di Jalan Gatot Subroto VI/L Denpasar itu. Pada malam hari, pria asal Malang, Jawa Timur, itu bersama kaum urban lainnya turut berbaur dengan pecalang yang berpatroli di Dusun Adat Teruna Sari. “Malam Nyepi tahun lalu, kami malah kumpul-kumpul di jalan depan banjar (dusun adat),” ujarnya. (*)

Mengukur Kekuatan Politik Mendobrak WTO

Oleh M. Irfan Ilmie

“If goods don’t cross borders, soldiers will”.

Diktum teoretikus liberal kuno Prancis Frederic Bastiat yang menyatakan, “kalau barang tidak bisa masuk ke perbatasan, maka yang akan masuk adalah balatentara,” itu mengingatkan sejarah masa lalu ketika kapal perang Amerika Serikat “Black Ship” mengancam Jepang agar membuka negaranya bagi perdagangan bebas dan menerima tarif bea masuk nol persen. Hal yang sama juga dilakukan Inggris dengan melancarkan perang opium untuk memaksa China membuka akses perdagangan bebas.
Oleh sebab itu pula bukan hal yang berlebihan, jika Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Roberto Azevedo di sela-sela kesibukannya mempersiapkan Konferensi Tingkat Menteri WTO di Nusa Dua, Bali, Senin (2/12) pagi, mengutus deputinya, Karl Brauner, untuk pergi ke Kuta.

Bukan faktor jarak Nusa Dua–Kuta yang hanya 15 kilometer atau dapat ditempuh perjalanan darat dalam tempo kurang dari 30 menit, namun mengirim utusan WTO ke Hotel Patra Jasa pagi hari itu sangat penting, mengingat “Paket Bali” yang bakal dibahas di KTM sebagai taruhannya. Sebab, di salah satu ruangan hotel yang berada di sekitar kompleks Bandara Ngurah Rai, telah berkumpul 163 anggota parlemen dan peneliti dari 39 negara anggota WTO. “Kami menganggap pertemuan ini sangat penting,” kata Brauner tanpa basa-basi saat mengawali sambutan pembukaan Konferensi Parlemen Organisasi Perdagangan Dunia (PCWTO) itu.

Di depan anggota parlemen, termasuk delapan anggota DPR-RI, dia memaparkan kemajuan-kemajuan WTO di bawah kepemimpinan Azevedo, terutama sikapnya yang terbuka terhadap kritik dan menjamin transparansi di setiap pembahasan regulasi dan kesepakatan perdagangan global. “WTO terbuka terhadap kritik, termasuk adanya keluhan mengenai Green Room yang acap kali pemilihan keanggotaannya tidak jelas dan penuh rahasia,” ujarnya.

Brauner menyatakan bahwa pola-pola seperti itu sudah ditinggalkan. “Bahkan setiap kali pembahasan, kami melibatkan 200 orang dengan menunjukkan naskah yang secara terbuka bisa mereka lihat perubahannya kata per kata,” ucapnya meyakinkan hadirin bahwa praktik Green Room sudah tidak akan terlihat lagi di Bali selama KTM WTO berlangsung pada 3-6 Desember 2013.

Ia pun menjamin negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang bisa membuka akses pasar berbagai komoditas, kecuali persenjataan, dapat disepakati dalam KTM ke-9 di Nusa Dua itu. “Kami berusaha membantu penyederhanaan sistem birokrasi perdagangan di negara-negara berkembang. Bahkan negara-negara di Afrika meminta masalah ini harus berhasil dirumuskan di Bali,” katanya.
Masalah pertanian dan ketahanan pangan yang merupakan bagian dari “Paket Bali”, lanjut dia, tidak akan mengakibatkan kerugian bagi negara berkembang dan negara terbelakang. “Oleh sebab itu, saya berharap Anda di parlemen mau menggunakan pengaruh politiknya di sini untuk mencapai kesepakatan ‘Bali Paket’,” ujar Brauner mengakhiri pidatonya.
Lain lagi dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang terlihat santai dengan mengenakan kemeja batik lengan pendek warna cokelat di hadapan anggota parlemen, termasuk panitia, yang semuanya mengenakan stelan jas lengkap (full dress). “Kami ingin menjadikan Bali sebagai titik balik WTO. Sangat tragis, bila delegasi pulang dari Bali tidak menghasilkan apa-apa,” kata Gita selaku Ketua Panitia Penyelenggara KTM ke-9 itu.
Peserta Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat itu berharap dukungan dari anggota parlemen dari berbagai belahan dunia dengan menyatakan bahwa Paket Bali sebagai miniatur sekaligus jalan keluar atas rumitnya implementasi Putaran Dhoha.
Nasionalisme dan Kedaulatan Pangan
Namun pernyataan Brauner dan Gita itu tidak serta-merta membuat anggota parlemen dari berbagai negara percaya. Ketua DPR-RI Marzuki Alie malah meminta WTO menghargai semangat nasionalisme setiap negara anggotanya. “Nasionalisme harus ditumbuhkan dalam diri WTO agar perjanjian perdagangan tidak merugikan satu negara dengan negara lainnya,” kata rival Gita Wirjawan itu dalam Konvensi Capres Demokrat itu.

Kepada jajaran eksekutif WTO, Marzuki mengingatkan bahwa yang hadir dalam PCWTO adalah representasi rakyat. “Tentu mereka ingin tahu, apakah kesepakatan yang dihasilan di Bali ini menyejahterakan rakyat mereka? Kalau tidak, untuk apa ada WTO?” kata Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat itu berapi-api.

Ia mengisyaratkan bahwa perdagangan bebas tidak boleh mengorbankan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, Marzuki menginginkan Indonesia memperjuangan masalah kedaulatan pangan di WTO, bukan sekadar ketahanan pangan.
Mengutip pernyataan pengamat ekonomi global Bonnie Setiawan bahwa “selama ini pendekatan WTO terbatas pada ‘food security’, padahal yang jauh lebih penting adalah ‘food sovereignty’”, maka sudah barang tentu negara-negara berkembang selalu kesulitan mencukupi kebutuhan domestiknya. “Kebijakan ‘food security’ inilah yang menyebabkan ketergantungan pangan Indonesia kepada pihak asing sangat besar,” ujarnya dalam perbincangan di Denpasar, Jumat (30/11) malam.

Persoalan pangan ini pula yang memicu delegasi India menolak berunding di ajang KTM ke-9. “Tidak akan ada negosiasi atau kompromi terkait ketahanan pangan. Publik butuh pasokan keamanan cadangan pangan dan aturan WTO harus dikoreksi,” kata Menteri Perdagangan dan Perindustrian India Anand Sharma di Nusa Dua, Rabu (4/12), menanggapi kebijakan WTO mengenai subsidi lebih dari 10 persen dari output nasional selama empat tahun tersebut.
Sikap India itu memantik reaksi keras dari peserta PCWTO. Apalagi India juga menarik diri dari ajang pertemuan di Kuta, Kamis (5/12), itu. “Kalau ingin negosiasi, tentu harus bertemu. Kalau bertemu, tentu harus mau kompromi,” kata Jorg Leichtfried selaku juru bicara Parlemen Eropa pada PCWTO itu mengkritik sikap India.

Indonesia juga menyayangkan sikap keras kepala India itu. “Tanpa India, PCWTO tetap solid. Biarlah India akan menghadapi negara-negara WTO, termasuk di dalamnya ada negara miskin, negara berkembang, dan negara maju,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR-RI Surahman Hidayat.

Namun delegasi Indonesia lainnya di PCWTO, Nurhayati Ali Assegaf, tetap menantikan sikap fleksibel India.  “Kami bisa menjembatani kepentingan India dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui rumusan ‘Bali Outcome’,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI yang juga salah satu pengurus Perempuan Serikat Parlemen Internasional (IPU) itu.

Sepintas lalu, “Bali Outcome” berisi enam kesepakatan yang dihasilkan para politikus di ajang PCWTO belumlah terlalu kuat untuk mendobrak pintu-pintu KTM WTO. Seruan parlemen mengenai prinsip nondiskriminasi, perdagangan internasional sebagai alat pendorong pembangunan, keselarasan perjanjian perdagangan, negosiasi perdagangan untuk barang dan jasa, keterlibatan negara berkembang dalam proses negosiasi perdagangan bebas, dan mengakomodasi keterlibatan parlemen dalam sistem perdagangan internasional, itu bagaikan angin lalu bagi pembuat kebijakan di WTO.

Buktinya, KTM WTO pun beberapa kali “deadlock”. Bahkan sempat molor sehari dari jadwal yang telah ditetapkan, meskipun pada akhirnya KTM WTO membuahkan Paket Bali. Paket Bali yang berisikan tiga poin utama, yakni fasilitasi perdagangan untuk mengurangi biaya-biaya dan kepastian bisnis, subsidi pertanian di negara berkembang selama empat tahun, dan pembukaan pasar untuk negara miskin, itu baru bisa disepakati Sabtu (7/12).
Rumitnya menemukan kata sepakat itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah diakui oleh Sekretaris Jenderal Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) Mukhisa Kituyi. “Kami sudah bekerja keras, tapi hasilnya memang tidak maksimal. Padahal perdagangan itu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Memang kami melihat setelah Paket Bali nanti akan ada pergeseran program dari perdagangan ke pembangunan,” ujar Menteri Perdagangan dan Industri Kenya periode 2002-2007 itu. (*)

Konser Mini ala Raja Mengwi

M. Irfan Ilmie

Sepintas panggung di Jaba Pura Lingga Bhuwana, Mangupura, masih lekat dengan formalitas, seperti adanya podium berlogo Pemerintah Kabupaten Badung di pojok depan sebelah kiri. Formasi para penabuh gamelan berseragam putih-hitam juga menambah kesan formal panggung yang terhampar di halaman pura Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung itu. Apalagi, posisi tempat duduk para tamu undangan yang lurus menghadap panggung.

Dua penyanyi perempuan dan satu pria di atas panggung pun seakan kesulitan menghilangkan kesan resmi, setidaknya tergambar dari kostum mereka. Di tambah lagi “bebondresan” yang dibawakan tiga pelawak Bali boleh dibilang gagal mencairkan suasana Jumat (30/8) malam itu. Padahal panggung tersebut disediakan untuk memberikan hiburan kepada pegawai Pemkab Badung dan jajaran forum pimpinan daerah saat melepas Wakil Bupati Ketut Sudikerta yang baru saja dilantik sebagai Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018 mendampingi Gubernur petahana Made Mangku Pastika.

Sudikerta yang seharusnya malam itu menjadi bintang justru terkesan canggung. Gayanya yang lepas dan suka tampil apa adanya sama sekali tidak terlihat di panggung itu.  Upayanya mencairkan suasana dengan meminta izin berpidato tidak di atas mimbar yang disediakan panitia juga terlihat sia-sia. Malah pidatonya yang saat itu didampingi istri, Ida Ayu Ketut Sri Sumaitini, dan putri bungsunya, Made Ayu Dwinda Maharani Putri, terkesan kaku.

Hadirin pun seakan maklum karena mungkin saja suasana hati pria asal Pecatu, Kuta Selatan, yang saat itu mengenakan atasan warna gelap senada dengan celananya, bercampur aduk, antara sedih, haru, dan bahagia. Duet Sudikerta dan istri membawakan lagu “Madu dan Racun” karya almarhum Ari Wibowo juga belum bisa mencairkan suasana di pelataran pura yang megah itu. Begitu juga tembang tradisional Bali berjudul “Selem-Selem Manis” yang mereka bawakan sebelum turun dari panggung belum juga mengubah suasana menjadi lebih bergairah. Padahal lagu itu sangat menyentil Sudikerta yang memang hitam manis. Apalagi sebelum menyanyikannya bersama istri, Sudikerta memberikan intro, “Lagu ini kesukaan anak saya.”

Kalau pun ratusan penonton memberikan aplaus atas penampilan Sudikerta dan keluarga kecilnya itu, kesannya biasa-biasa saja. Tepuk tangan miskin makna. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu menyadari bahwa panggung itu bukan miliknya.

Apalagi tidak ada dalam literatur yang mewajibkan seorang politikus ulung piawai menghibur masyarakat. Kecuali hanya orang-orang tertentu yang multitalenta, seperti Presiden SBY yang juga pandai bernyanyi dan mahir memainkan alat musik atau mungkin selebritas lain yang kini duduk di kursi parlemen.

Bakat “sampingan” orang-orang seperti itu memang menjadi modal tersendiri dalam meraih simpati masyarakat, meskipun bukan sebagai hal yang utama.

Panggung Sang Raja
Suasana benar-benar mencair tatkala Bupati Badung Anak Agung Gde Agung tampil di atas panggung. Kebersamannya dengan Sudikerta selama delapan tahun 24 hari memimpin Kabupaten Badung dikemasnya dalam sebuah kisah yang menyegarkan dan sesekali mengharukan.

Audiens mafhum perjalanan hidup Sudikerta, terutama di panggung politik penuh heroisme. Namun gaya penyampaian Gde Agung di panggung itu membuat penggalan demi penggalan cerita perjalanan “sang partner” menjadi lebih dinamis dan inspiratif diselingi kekonyolan-kekonyolan yang mengocok perut hadirin. “Pak, saya sudah siap difoto dengan daster ini,” kata Gde Agung menirukan ucapan Sudikerta sambil memegang kepala sebelum foto bersama untuk keperluan baliho pasangan Cabup-Cawabup Badung pada Pilkada 2005.

Kejadian konyol itu diingat-ingat terus oleh Gde Agung yang sebelum terpilih menjadi Bupati Badung periode pertama 2005-2010 berprofesi sebagai notaris yang selalu berhubungan dengan Sudikerta, pria asal daerah perbukitan di bagian selatan Pulau Dewata.

“Sampai-sampai istri saya bilang kepada Pak Sudikerta, mungkin Pak salah membawa daster? Mestinya yang dibuka daster istri di rumah,” ucap Gde Agung disambut “Gerrrhhhhh…..!” ratusan undangan yang memadati halaman pura.

Pada saat itu, lanjut Gde Agung, Sudikerta masih belum menyadari kesalahan pengucapan “daster” yang seharusnya “destar” atau penutup kepala pria sebagai pelengkap pakaian tradisional Bali. “Mungkin begitu, orang-orang bukit,” tambah Bupati yang makin membuat hadirin terpingkal-pingkal, termasuk Sudikerta dan keluarganya.
Sebelum mengakhiri cerita, Gde Agung mengeluarkan dompet dari saku celananya. “Saya ambil dompet bukan untuk memberikan uang kepada Pak Sudikerta. Percuma! Sama halnya  ‘nguyahin segara’ (menggarami lautan),” selorohnya.

Dikeluarkanlah secarik kertas dari dompet berwarna hitam itu. Dibacalah puisi yang disadur dari karya sastra Inggris kuno. “Puisi ini pernah saya baca ketika pertama kali saya terpilih sebagai Bupati bersama Pak Sudikerta,” ucap ‘penglingsir’ Puri Mengwi itu.

Usai berpuisi, Bupati berkumis lebat itu melangkah beberapa meter untuk mendekat ke dua penyanyi perempuan. Tapi seorang diri menyanyikan lagu “Kaulah Segalanya” ciptaan Tito Sumarsono yang dipopulerkan Ruth Sahanaya pada awal 1990-an.

Tangan kanannya selalu mengarah kepada Sudikerta yang duduk bersama jajaran Forpimda setiap kali lagu yang dilantunkannya itu sampai pada refrain, “…kaulah segalanya untukku…kaulah curahan hati ini….tak mungkin ku melupakanmu…”

Aplaus panjang mengiringi Gde Agung saat menuruni anak tangga panggung. “He…he…biar nggak pusing mikirin politik terus,” katanya kepada beerapa pegawai yang berdiri berjajar di belakang kursi undangan.
Pertunjukan masih belum usai. Kali ini Bupati yang malam itu mengenakan kemeja lengan panjang warna biru muda dipadu celana warna gelap naik panggung lagi. Dia didapuk menyerahkan tumpeng dan kue ulang tahun kepada Sudikerta yang genap berusia 46 tahun pada tanggal 29 Agustus 2013 atau bertepatan dengan pelantikannya sebagai Wakil Gubernur Bali di Denpasar sehari sebelumnya. “Tidak apa-apa ulang tahun dirayakan belakangan daripada mendahului tanggal,” ujar Bupati yang kala itu didampingi istri, Ratna Gde Agung, sebelum menyerahkan potongan tumpeng dan kue tart kepada Sudikerta.

Setelah bersama-sama menyanyikan lagu wajib ulang tahun. Gde Agung tak kunjung turun dari panggung. Diraihnya pelantang dari tangan pembawa acara. “Saya mau nyanyi lagi. Kali ini saya akan bawakan lagu berjudul ‘Walk Away’,” katanya beberapa saat sebelum meminta pemain organ tunggal mencocokkan kunci nada.

Lagu bertempo rendah itu selaras dengan karakter suara Gde Agung yang bariton. Aplaus panjang pun sangat pantas untuk pria yang usianya tidak muda lagi itu, tetapi tetap enerjik dan komunikatif di atas panggung. Berkali-kali mengeluarkan sapu tangan untuk mengelap peluh di wajahnya, tetapi Bupati tetap bersemangat untuk menyanyi lagi. Kali ini dia berduet dengan istrinya untuk melantunkan lagu “Setangkai Anggrek Bulan”.
Gde Agung-Ratna melambungkan memori para penonton pada duet Broery Marantika-Emilia Contessa yang turut memopulerkan lagu ciptaan A Riyanto itu pada era 1970-an. Penonton pun mengiringinya layaknya sebuah paduan suara.

Ratusan kursi lipat yang disediakan panitia saat itu memang melompong. Tapi, di antara taman dan “wantilan” pura berdiri berjajar ratusan pejabat dan pegawai Pemkab Badung.  Mereka memilih tempat itu untuk menghindari sorotan lampu yang memang mengarah ke kursi-kursi undangan. Dengan bersembunyi di tempat remang-remang, mereka lebih bebas tertawa atau bahkan terbahak-bahak menyaksikan aksi panggung Sang Bupati yang sesekali memadukan  gaya Broery Marantika dan Frank Sinatra.

Jarak antara panggung dan tempat berdiri para pegawai dan pejabat itu seolah-olah sekat feodalisme, mengingat yang membuat mereka terpingkal adalah trah Raja Mengwi yang saat ini memerintah di kabupaten terkaya di Pulau Seribu Pura itu. (*)

Akulturasi Hindu-Islam di Bali

Oleh M. Irfan Ilmie

Tiada hari tanpa ritual, tiada tradisi tanpa budaya. Ritus yang terjalin berkelindan dengan kultur telah melekat sebagai identitas agung masyarakat Bali. Pulau Dewata bukan hanya sebagai tempat yang nyaman untuk berpelesir sebagaimana orang sering kali mempelesetkan BALI dengan istilah BAnyak LIbur.

Tetapi, bisa jadi pelesetan itu benar adanya karena memang hari libur di Bali lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain di pelosok nusantara. Daerah-daerah lain hanya punya hari libur nasional dan cuti bersama yang seluruhnya berjumlah 17 hari, sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013.

Di Bali selain libur sesuai dengan SKB Tiga Menteri itu, masih ada 21 hari libur fakultatif sepanjang 2013, berkaitan dengan ritual agama Hindu yang ditetapkan melalui Surat Edaran Gubernur Bali tertanggal 10 Oktober 2012. Instansi pemerintahan dan sekolah diliburkan pada hari-hari yang ditetapkan dalam SE Gubernur Bali itu. Kalau dijumlahkan antara hari libur nasional, cuti bersama, dan libur fakultatif, maka jumlah hari libur di Bali selain hari Minggu sebanyak 38 hari.

Maka dari itu, tidak salah orang mempelesetkan BALI menjadi BAnyak LIbur, karena memang kenyataannya jumlah hari libur bagi masyarakat Bali jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat lain di negeri tercinta ini.

Namun, masyarakat Bali yang mayoritas memeluk agama Hindu tidak serta-merta menjadikan hari libur itu untuk melali atau bertamasya. Mereka memanfaatkannya untuk bersembahyang, piodalan, atau berbagai ritual lainnya pada hari-hari suci, baik yang ditetapkan melalui SE Gubernur Bali maupun tradisi yang berlaku di desa/dusun adat.

Kohesivitas Krama Tamiu
Agama dan budaya yang terbangun secara kohesif dan inheren telah menjadi ruh bagi kehidupan masyarakat Bali, apa pun agamanya. Bahkan umat Islam sebagai krama tamiu di Bali pun “tanpa sungkan-sungkan” mengadopsi beragam ritual umat Hindu.

Akulturasi Hindu-Islam di Bali

Sejumlah tokoh Hindu dan Islam berbaur dalam pawai malam Takbiran dengan iringan gamelan “Baleganjur” yaitu gamelan khas Bali di Masjid Al Muhajirin, Kepaon, Denpasar, Bali, Rabu (7/8). (Antara Foto/Nyoman Budhiana/nym/2013)

Tentu “tanpa sungkan-sungkan” di atas bukan bermakna konotatif karena umat Islam di Bali sebagai kaum urban mampu menjunjung tinggi kearifan budaya lokal. Di lain pihak, umat Hindu sebagai “krama Bali” juga apresiatif terhadap adopsi budaya oleh umat Islam itu.

Tengok saja tradisi ngejot saat Lebaran di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Tradisi itu diadopsi oleh umat Islam di perkampungan muslim tersebut dari akar budaya umat Hindu.

“Ini budaya nenek moyang. Jika hari besar Islam, umat Hindu yang ngejot, sedangkan pada hari-hari raya umat Hindu, kami-kami yang muslim ini yang ngejot,” kata H Bisri sebagai tokoh masyarakat perkampungan muslim Pegayaman, Kamis (8/8).

Ngejot adalah tradisi mengantar makanan kepada kerabat. Di Jawa tradisi itu biasa disebut dengan ater-ater. Masyarakat Pegayaman yang beragama Hindu mendapat berkah ngejot dari kerabatnya yang muslim pada saat Lebaran, Maulid Nabi, atau Idul Adha. Sebaliknya jika hari raya keagamaan Hindu, umat Islamlah yang mendapat limpahan makanan.

“Masyarakat sini hidup rukun, meskipun beda keyakinan,” tutur Bisri menggambarkan harmonisasi Hindu-Muslim di wilayah Bali utara itu.

Selain ngejot, umat Islam di Bali juga memiliki tradisi megibung atau makan bersama-sama dalam satu tempat dan waktu tertentu.

Komunitas muslim di Kepaon, Kota Denpasar, telah menjadikan megibung sebagai ritual rutin setiap tanggal 10 Ramadhan. Pada hari kesepuluh bulan puasa, umat Islam berkumpul di Masjid Al Muhajirin, Kepaon, untuk buka bersama dengan menu utama nasi tumpeng lengkap dengan daging sapi dan ayam cincang.

Menariknya, daging sapi dan daging ayam cincang itu dibumbui kedonteng yang merupakan racikan dari rempah-rempah lengkap sebagai penyedap utama sajian khas pada Hari Raya Galungan dan Kuningan.

Rempah-rempah itu terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kencur, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, kapulaga, jeruk, dan kelapa.

Sebelum memulai buka puasa, warga kampung muslim di Kepaon itu disuguhi minuman brungkul yang berbahan dasar santan, gula pasir, tepung tapioka, dan cengkih.

Semua makanan itu dibuat oleh para ibu rumah tangga di lingkungan Kepaon Kaja, Kepaon Tengah, dan Kepaon Kelod.

“Dalam bahasa Bali megibung atau mepatung berarti makan bersama dalam satu wadah. Makanya kami menyebut tradisi tersebut adalah megibung yang merupakan warisan leluhur untuk mempererat tali persaudaraan antarwarga,” kata H Ishak Ibrahim selaku takmir masjid Al Muhajirin di sela-sela acara “megibung”, Jumat (19/7) lalu.

Megibung diperkirakan mentradisi sejak ajaran Islam merambah Kepaon pada 1362 Hijriah. Saat itu Kepaon masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pemecutan.

Megibung di Kepaon berbeda dengan di Kampung Sindu Punia, Kabupaten Karangasem. Komunitas muslim di lereng Bukit Punia itu “megibung” di teras masjid selepas shalat Idul Fitri.

Kaum muslimat di kampung itu yang menyajikan sagi berisi nasi dan lauk-pauk, buah-buahan, dan jajanan pasar.

Masakan yang disajikan pun khas Bali yang identik dengan daging cincang atau lawar, satai plecing, pepes ikan, kacang, dan urap-urap.

Bedanya, lawar yang disajikan ibu-ibu komunitas muslim Kampung Sindu Punia berasal dari daging ayam. Megibung umat Hindu biasanya dilengkapi lawar Bali yang khas terbuat dari daging babi.

Sagi itulah yang kemudian dimakan beramai-ramai di teras masjid Attaqwa seusai Shalat Id. Untuk makanan penutup disuguhkan pula dodol dan jaje uli.

“Warga kami di sini terikat dalam satu kekerabatan antara yang Islam dan Hindu. Bahkan di antara warga kami ada yang berbeda keyakinan, tapi masih sedarah,” kata H Suemi selaku Kepala Kampung Sindu Punia.

Masjid At-Taqwa sendiri berdiri di atas lahan hibah dari Raja Karangasem dahulu kala.

“Selain Lebaran, megibung biasa kami gelar pada saat Mauludan yang orang-orang sini menyebutnya ngusaba`,” ujarnya.

Pada saat Mauludan, komunitas muslim di Kampung Sindu Punia melakukan tradisi potong rambut. “Dahulu kala mereka juga potong gigi seperti tradisi metatah bagi umat Hindu di Bali. Namun sekarang sudah tidak lagi,” ujarnya.

Menurut Suemi, warga Kampung Sindu Punia yang muslim dulunya juga menyandang nama depan Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut seperti umat Hindu di Bali pada umumnya untuk menandai anak pertama, kedua, dan seterusnya.

Kampung Sindu Punia sudah ada sejak 600 tahun silam. Di kampung itu juga terdapat makam sesepuh mereka, Datuk Nurudin. Datuk Nurudin itulah yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di Pulau Dewata bagian timur itu. “Makam itu selalu ramai penziarah pada hari Jumat,” tutur Suemi.

Umat Hindu di Bali pun juga larut dalam suasana Lebaran. Para pecalang tidak saja mengamankan masjid atau lapangan yang dijadikan tempat shalat Idul Fitri, melainkan juga bersiaga di posko mudik Lebaran dan terminal. Pada malam Lebaran, pecalang turut mengawal pawai takbiran warga kampung Kepaon, Denpasar. Bahkan, lantunan takbir dan tahmid juga semakin berwarna oleh iringan baleganjur yang biasa mengiringi ritual keagamaan umat Hindu.

Siang harinya, mereka beranjang sana ke rumah kerabat atau rekan kerja yang merayakan Lebaran, seperti yang terlihat di sekitar kawasan Wanasari, Denpasar. “Di sela-sela kesibukan, saya sempatkan silaturahmi dengan kerabat dan rekan kerja,” kata Wayan Jelo, petugas keamanan toko souvenir di Jalan Bypass Ngurah Rai saat beranjangsana di rumah kerabatnya di Wanasari.

Akulturasi Hindu-Islam di Bali tidak sebatas pada ritual dan tradisi. Bahkan kini sudah merambah pada model bangunan rumah ibadah. Tidak sedikit bangunan masjid di Bali yang berbentuk limas seperti candi. Dan, tidak sedikit pula masjid di Bali yang menyatu dengan bangunan pura, seperti di Kuta Permai, Kabupaten Badung; Buluh Indah, Kota Denpasar; atau Pura Langgar di Kabupaten Bangli. (*)

Lembah Angseri, Bukan Sekadar Bugar

Oleh M. Irfan Ilmie

Angseri adalah nama sebuah desa adat di Kecamatan Baturiti yang berjarak sekitar 20 kilometer arah utara Ibu Kota Kabupaten Tabanan atau sekitar 40 kilometer dari Denpasar. Sepanjang mata memandang terbentang luas hamparan hijau khas pegunungan tropis. Selain tanaman padi, tanah tadah hujan di lereng Gunung Batukaru itu mampu menyuburkan berbagai jenis tanaman hortikultura.

Tak heran, jika petani di Desa Adat Angseri menjadi pemasok utama buah-buahan dan sayur-sayuran di Pasar Baturiti dan sentra agrobisnis Bedugul di samping juga turut berkontribusi dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Bali.
Lahan yang subur menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat desa adat itu. Sebagai bentuk syukur atas kelimpahan berkah, masyarakat setempat membangun Pura Pucak Tinggah. Pura ini menjadi salah satu pura kahyangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan persembahyangan oleh umat Hindu di jagat raya ini.

Berdasarkan cerita rakyat, Rsi Markandya pernah beristana di Pura Pucak Tinggah. Demikian pula Ida Hyang Pasupati yang pada masa-masa itu sempat beristana di Pura Pucak Semeru Agung. Hal itu dibuktikan dengan adanya pelinggih pesimpangan Pura Pucak Semeru Agung di areal Pura Pucak Tinggah. Pura itu juga diyakini sebagai tempat pertemuan antara Ida Bhatara Wisnu dan Ida Bhatara Brahma. Hal itu dibuktikan dengan adanya mata air berbagai jenis di sekitar pura, mulai dari dingin, suam, panas, hingga asam belerang.

Jalan berliku dan menanjak disertai pengelupasan pada bagian permukaannya sehingga kendaraan jenis apa pun yang melintas dipastikan  akan mengguncang tubuh penumpangnya. Hal itu menjadi sensasi tersendiri bagi pengunjung desa wisata yang menyimpan sumber air panas itu. Bagi penggemar “hiking” dan “trecking”, Desa Angseri lah surganya karena begitu lelah melahap terjalnya bebukitan, mereka bisa memperoleh kesegaran dan kenikmatan air suam mengandung belerang.

Air panas di desa itu bisa bersumber di mana saja. Namun, yang paling menarik adalah sumber air di dasar lembah. Mereka yang menuruni lembah serasa berada di tengah-tengah nirwana. Di dasar lembah, terdapat kolam penampungan air panas. Kolam air bersuhu rata-rata 40 derajat Celsius itu dibangun agak tinggi dari sungai yang airnya jernih dan dingin. Air jernih itu jatuh dari ketinggian sekitar 10 meter dan menerpa bebatuan cadas. Terkadang terpaannya menyerupai pelangi tatkala disambut bias sinar mentari sehingga makin menambah keindahan di lembah Angseri.

Kepuasan atas kesegaran tubuh dan keindahan alam serta kicauan beragam jenis burung itu semakin tak ternilai dibandingkan dengan tarif masuk yang dipatok oleh masyarakat Desa Adat Angseri yang hanya Rp5.000 untuk satu orang.

Apalagi masyarakat desa adat setempat juga memanjakan para pengunjung dengan dibangunnya kolam bebilik tertutup. Kolam beralaskan batu cadas dikelilingi dinding batu bata dilapisi semen berornamen bambu itu untuk memberikan keleluasaan pribadi bagi para pengunjung saat menikmati air hangat. Tarif sewa Rp10.000 untuk setiap 30 menit berada di dalam kolam tertutup tak berarti apa-apa dengan kesegaran yang didapat di dalam ruang yang memberikan jaminan privasi sekelas hotel berbintang.

Nuansa syahdu pun akan mengiringi sepasang kekasih di sela-sela berendam air hangat di dalam ruang tertutup. Demikian pula bagi mereka yang tak ingin auratnya tercuri pandang orang bukan muhrim, bilik kolam itu menjadi jawaban yang “mu’tabar”. Bilik-bilik itu laksana wadah bagi kaum ekshibisme romantisme sekaligus untuk kaum puritan yang menjaga kehormatan ragawinya. Bilik-blik kolam berarsitektur natural itu memang dibangun khusus untuk menampung dua sampai enam orang. Sayangnya, kemampuan masyarakat desa adat sejauh ini terbatas pada pembangunan enam unit bilik kolam sehingga pada saat-saat tertentu, para pengunjung harus bersabar menunggu giliran.

Jikalau tidak terdapat antrean, bilik kolam itu bisa ditempati untuk berendam air hangat lebih dari 30 menit dengan menambah biaya sewa. “Kalau banyak yang antre, kami mohon maaf hanya untuk satu kali pemakaian selama 30 menit,” kata I Wayan Armanu yang menjaga bilik-bilik kolam itu. Durasi 30 menit bukan harga mati. Bagi mereka yang telah menghabiskan durasi itu bisa berendam di kolam umum sambil menunggu giliran mendapatkan bilik lagi.
Bagi mereka yang membawa balita, tidak perlu khawatir. Tepat di depan pintu masuk Wisata Air Panas Angseri terdapat kolam khusus anak-anak. Di sekeliling kolam itu juga terdapat arena bermain anak-anak.
Selepas memanjakan diri di dalam kolam air hangat, pengunjung tak perlu takut kelaparan karena di objek wisata itu juga dilengkapi warung yang menyediakan minuman hangat dan menu makanan siap saji.
Warung yang terjaga kebersihannya itu berada di pinggir jalan setapak menuju tempat parkir yang sedikit menanjak. Sambil menikmati makanan dan minuman, mata para pengunjung dimanjakan oleh pemandangan indah areal persawahan bertingkat dan dangau-dangau milik petani.
Infrastruktur yang terabaikan

    Berkah berupa keindahan alam yang dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa Adat Angseri untuk memanjakan masyarakat lainnya tampaknya bertepuk sebelah tangan.

Terabaikan

Kegigihan masyarakat Desa Adat Angseri dalam membangun objek wisata secara swadaya pada 2007 tidak berbanding lurus dengan perhatian pemerintah daerah setempat. Jalan sepanjang dua kilometer menuju Pura Kahyangan Pucak Tinggah dan Objek Wisata Air Panas Angseri dibiarkan rusak dan dalam dua tahun berjalan tidak ada upaya perbaikan. Parahnya lagi, jembatan di Banjar Dinas Tegeh putus sehingga kendaraan yang hendak menuju pura dan objek wisata itu harus melalui jembatan darurat yang modelnya mirip jembatan “bailey”.

“Jembatan itu putus akibat hujan yang menyebabkan tebing sungai runtuh sebulan yang lalu,” kata Ni Wayan Aditya saat ditemui di rumahnya yang rumahnya berjarak beberapa meter dari jembatan tersebut, Sabtu (19/5).
Selain itu, tidak ada kesungguhan dari pemerintah daerah setempat untuk menjadikan Objek Wisata Air Panas Angseri sebagai destinasi utama wisatawan domestik dan mancanegara.
Penunjuk arah menuju objek wisata itu dibuat ala kadarnya oleh masyarakat desa adat setempat. Hal ini yang mengakibatkan Objek Wisata Angseri tidak mampu bersaing dengan objek wisata lain di sekitarnya, seperti Danau Beratan di Bedugul yang dikenal luas hingga mancanegara.

“Selama ini wisatawan enggan datang kemari karena jalannya rusak. Hampir semua wisatawan yang datang kemari mengeluhkan kondisi jalan,” kata I Wayan Mangok selaku petugas loket objek wisata itu.
Ia menduga kerusakan jalan desa itu akibat kualitas aspalnya buruk, selain juga sering dilewati oleh truk pengangkut bambu dan hasil kebun lainnya. “Masyarakat desa adat sudah lama melaporkan kerusakan jalan ini, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan dari pemerintah,” kata I Wayan Sudita selaku petugas parkir objek wisata itu menambahkan.

Tak heran pula, jika objek wisata itu kurang dikenal masyarakat umum. Hal itu dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang sebatas hitungan jari. Menurut Mangok, pada musim liburan jumlah pengunjung tak pernah di atas angka 200 per hari.
Padahal untuk menemukan objek wisata itu tidaklah sulit. Ada dua rute pilihan bagi wisatawan dari arah Pura Taman Ayun atau Sangeh (Kabupaten Badung) tujuan Bedugul (Kabupaten Tabanan) yang hendak singgah ke Objek Wisata Air Panas Angseri.

Rute pertama, Mengwi-Luwus. Dari arah Pura Taman Ayun, Mengwi, sekitar dua kilometer selepas Luwus (pusat oleh-oleh Jogger Bali), di sisi kiri jalan terdapat tanda panah menuju Angseri. Dari Jalan Raya Luwus-Baturiti menuju Angseri jaraknya sekitar delapan kilometer. Rute kedua, Mengwi-Marga. Sesampainya di SPBU Mengwi, pengunjung bisa langsung belok ke kiri menuju Marga dan ikuti tanda panah menuju Angseri. Jaraknya dari SPBU Mengwi sekitar 20 kilometer.
Kerusakan jalan baru akan dijumpai pada ruas Banjar Tegeh-Angseri sepanjang dua kilometer, termasuk melewati jembatan darurat yang harus antre satu persatu, baik roda dua maupun roda empat. “Kalau jalannya memadai, saya yakin banyak wisatawan yang datang kemari,” kata Nandang, wisatawan asal Cimahi, Jawa Barat, saat ditemui di objek wisata itu.

Namun, lelahnya melewati jalan rusak dan menapaki turunan menuju lembah akan terbayar oleh sensasi kesegaran air hangat dalam menghimpun semangat menghadapi aktivitas pada hari-hari berikutnya.