Kisah tentang Rambut Si Penghuni Gubuk

M. Irfan Ilmie

Bagi wanita, rambut adalah mahkota. Saking antusiasnya, sebagian wanita rela menghabiskan harta dan waktunya untuk menjaga keindahan mahkota. Namun hal itu tidak berlaku bagi Made Murniasih. Perempuan yang tinggal di Jalan Kenyeri Nomor 12, Semarapura, Bali, itu rela digunduli suaminya, Putu Eka Sucipta.

Pemelontosan kepala istri oleh suami itu bukan ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pelakunya dapat dihukum penjara selama lima tahun atau denda sebesar Rp15 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Justru pasangan suami-istri yang tinggal di gubuk kecil di Ibu Kota Kabupaten Klungkung itu saling menyerahkan diri, melucuti mahkotanya masing-masing. Tidak tanggung-tanggung pasangan suami-istri yang sama-sama berusia 39 tahun itu juga menggunduli kedua anak kembarnya berusia enam tahun. Tanpa sedikit pun rasa sesal, Murniasih tersenyum di depan juru foto saat digunduli suaminya sambil menimang Komang Sumartana dan Ketut Sumardana.

Begitulah kira-kira gaya kaum marginal mengekspresikan sebuah kemenangan. “Ini janji kami sekeluarga kalau Jokowi (Capres Joko Widodo yang berpasangan dengan Cawapres Jusuf Kalla pada Pilpres 2014) menang,” kata Eka Sucipta setelah membayar kaul atas kemenangan sang pujaannya itu, Senin (14/7).

Perilaku yang tergolong nekat namun unik itu diakuinya sebagai “janji suci” keluarga sederhana yang tinggal di gubuk berdinding gedek 2×2 meter. “Tak ada paksaan dari siapa pun, apalagi ada yang bayar,” tuturnya.

Murniasih sadar perilakunya bakal menyita perhatian publik. Namun dia bukan penganut aliran narsisisme yang butuh perhatian publik atau mencari-cari popularitas murahan. Sudah dua tahun lebih keluarga kecil itu meninggalkan kampung halamannya di Banjar (dusun adat) Bucu, Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Di Semarapura, mereka berusaha memperbaiki nasib. Murniasih keluar-masuk gang menjajakan bubur, sedangkan Eka Sucipta berkeliling kota menawarkan jasa sebagai tukang sol.

Dalam menentukan sikap politik, pasangan suami-istri itu memiliki pertimbangan yang sangat sederhana, tanpa harus memelajari visi dan misi kandidat, apalagi mengamati hasil survei tingkat elektabilitas. “Beliau baik, polos, dan kalem,” ujar Murniasih mengartikulasikan mimpinya tentang Jokowi sebagai pemimpin negara yang bersahaja.

Atas dasar itulah, dia menyatakan tidak ragu-ragu mencoblos pasangan nomor urut 2 yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada pilpres 9 Juli lalu itu. “Mudah-mudahan Pak Jokowi nantinya tetap memperhatikan rakyat miskin,” kata Murniasih menitipkan pesan kepada calon Presiden 2014-2019 yang didukungnya sepenuh hati itu.

Semurni Hati Nurani
Harapan Murniasih dan keluarganya itu sangat sederhana, sesimpel keinginan “wong cilik” mendapatkan perhatian dari penguasa, tanpa disertai konspirasi ala “dagang sapi”. Rambut yang dicukurnya pun tak perlu ditukar dengan materi karena mahkota kaum Hawa itu memang tak ternilai harganya.

Mungkin hanya Murniasih satu-satunya wanita pendukung Jokowi yang melampiaskan kebahagian bersama suaminya itu dengan caranya sendiri yang “nyeleneh”.  Apalagi sebagai orang yang sangat awam politik, dia tidak menggabungkan diri dengan organisasi atau komunitas apa pun, termasuk kelompok relawan pendukung Jokowi.

Ulahnya pun bukan dipengaruhi oleh pendukung Jokowi-JK di Kuta dan Singaraja yang sama-sama punya nazar mengobarbankan rambutnya lebih dulu. Namun di kedua tempat itu pelakunya kaum Adam semua. Mereka memang mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memenangkan Jokowi-JK selama proses pilpres berlangsung secara bertahap. Aksi itu mereka lakukan beberapa saat begitu perolehan suara Jokowi-JK mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa versi hitung cepat delapan lembaga survei, Rabu (9/7).

Gundul massal itu hampir mirip dengan momentum Pilkada Provinsi Bali pada 15 Mei 2013. Saat itu kader dan simpatisan PDIP merayakan pesta setelah pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bali, Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan, menang versi “quick count” dengan selisih kurang dari satu persen. Namun kegembiraan mereka tidak berlangsung lama karena hasil rekapitulasi suara mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, hingga KPU Provinsi Bali memenangkan pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta yang selisihnya hanya 996 suara.

Pilpres 2014 tentu berbeda dengan Pilkada Bali 2013. Berdasarkan rekapitulasi KPU Provinsi Bali, Jumat (18/7), Jokowi-JK meraih 1.535.110 suara atau 71,42 persen yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Sementara Prabowo-Hatta yang dicalonkan Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang, serta didukung oleh Partai Demokrat itu hanya mendapatkan 614.241 suara (28,58 persen) dari masyarakat Pulau Dewata.

Wayan Koster selaku Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Provinsi Bali melarang para pendukung, simpatisan, dan relawan menggelar pesta kemenangan. “Kami sudah memberikan arahan dan instruksi agar tidak melakukan syukuran sampai selesainya proses dan tahapan rekapitulasi di KPU Pusat pada 22 Juli nanti,” kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Klungkung yang bakal duduk di kursi DPR untuk periode ketiganya itu.

Koster menganggap pentingnya larangan itu untuk menghindarkan loyalis Jokowi dan simpatisan PDIP di Bali dari gesekan-gesekan dengan pendukung pasangan Prabowo-Hatta yang juga mengklaim kemenangan. Namun imbauan Koster yang instruktif itu tentu bukan untuk Murniasih yang sama sekali tidak terikat secara struktural dengan garis partai politik mana pun, termasuk parpol pimpinan Koster di Kabupaten Klungkung. Kenginan Murniasih tidak saja didasari kasih sayang kepada sang suami. Niat Murniasih semurni suara hati nurani. (*)

Peringatan Dini dari Nusa Penida

M. Irfan Ilmie

Hasil Pemilihan Presiden 2014 berdasarkan rekapitulasi suara oleh setiap panitia pemungutan suara (PPS) di Nusa Penida, Bali, Kamis (10/7), di luar dugaan. Perolehan suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, justru jeblok di pulau yang menjadi penyumbang suara terbanyak untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 itu,

Prabowo selaku pendiri Gerindra yang menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa hanya meraih 12.085 suara. Sementara rivalnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla, mampu meraih simpati masyarakat Nusa Penida dengan mendapatkan 15.579 suara. Dalam pileg 9 April, Gerindra menjadi pemenang di gugusan pulau di sebelah tenggara daratan Bali itu dengan meraih 11.531 suara.

Perolehan suara Gerindra itu sekaligus menyingkirkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (8.944) dan Partai Hati Nurani Rakyat (4.261). Baru pada Pemilu 2014, PDIP yang selalu menjadi pemenang sejak 1999, harus mengakui keunggulan Gerindra. Gerindra juga menyumbang kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Klungkung periode 2014-2019.

Keunggulan Gerindra dan keruntuhan PDIP itu sudah terbaca sebelum Pemilu 2014 digelar. Dua kader Gerindra asal Nusa Penida, Nyoman Suwirta dan Made Kasta, sukses menduduki kursi Bupati dan Wakil Bupati Klungkung periode 2013-2018 setelah mengalahkan kader PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar yang lebih dulu berkuasa.

Atas catatan kegemilangan itu pula Prabowo-Hatta menunjuk Suwirta-Kasta sebagai ketua dan sekretaris tim pemenangan untuk melanjutkan dua kesuksesan sebelumnya. Sayangnya, kegemilangan Gerindra dan keberhasilan Suwirta-Kasta tidak terulang pada pilpres. Prabowo-Hatta hanya menang di enam desa, yakni Tanglad, Sekartaji, Toyapakeh, Pejukutan, Bunga Mekar, dan Batukandik.

Sementara Jokowi-JK unggul di 10 desa di kepulauan itu, yakni Kutampi Kaler, Kutampi, Batununggul, Klumpu, Ped, Lembongan, Batumadeg, Jungut Batu, Sakti, dan Suana. “Meskipun daerah kepulauan, masyarakat kami sudah sangat cerdas dalam menentukan pilihan politik,” kata Gede Wicaksana, tokoh masyarakat Nusa Penida, Kamis. Masyarakat Nusa Penida yang jauh dari sentuhan kemajuan pembangunan lebih mengutamakan faktor realitas dibandingkan fanatisme sesaat.

Peringatan Dini
Boleh jadi, ucapan Gede Wicaksana itu peringatan diri bagi Suwirta-Kasta yang sudah hampir setahun duduk di kursi tampuk kepemimpinan Kabupaten Klungkung yang beribu kota Semarapura di daratan Bali itu. Posisinya yang terpisahkan oleh Selat Badung, menjadikan masyarakat yang mendiami gugusan pulau di Nusa Penida tidak seperti masyarakat di daratan Pulau Bali pada umumnya.

Kemiskinan dan pengangguran tidak pernah lepas dari deraan masyarakat di pulau yang berjarak sekitar 11 kilometer arah tenggara Pulau Bali itu. Kebutuhan pangan, utamanya beras, dan ketersediaan energi masih menjadi persoalan tersendiri karena sangat bergantung pada kondusivitas cuaca di perairan. Hanya perikanan, rumput laut, dan pariwisata yang menjadi penopang hidup mereka selama ini. Namun dalam beberapa bulan terakhir, nelayan ogah melaut karena gelombang dan angin yang mulai mengganas.

Begitu juga rumput laut sudah bukan menjadi komoditas andalan akibat serangan hama yang bertub-tubi. “Sudah hampir setahun hasil panennya buruk karena hama,” kata Nyoman Risna (41), warga Desa Jungut Batu.

Sektor pariwisata yang lebih banyak dikembangkan oleh investor asing tidak didukung oleh ketersediaan energi yang mencukupi. Sejumlah akomodasi pariwisata bertaraf internasional di Nusa Lembongan harus bersusah-payah untuk menciptakan suasana gemerlap di kepulauan itu karena beberapa kali terkena pemadaman bergilir.

Pemadaman bergilir itu tak bisa dielakkan karena salah satu mesin pembangkit milik PT Perusahaan Listrik Negara rusak, sedangkan dua mesin penggantinya berkapasitas 4,8 megawatt mengalami kendala pengiriman dari Pelabuhan Benoa, Denpasar.

Demikian pula dengan ketersediaan air bersih yang sedari dulu masyarakat Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan mengonsumsi air payau. “Kalau kawasan Pecatu (Kabupaten Badung) yang berbukit dan tandus saja bisa tersedia air dan listrik yang melimpah, kenapa di sini tidak? Di sini kontribusi sektor pariwisata juga sangat besar,” kata Gede Suryawan selaku Kepala Desa Jungut Batu, Kecamatan Nusa Penida.

Masyarakat Nusa Penida masih menyimpan harapan dan optimisme atas kepemimpinan duet Suwirta-Kasta di Kabupaten Klungkung hingga empat tahun ke depan. Namun bukan berarti sikap politik masyarakat Nusa Penida harus sama dengan dua pemimpin daerahnya yang berasal dari kepulauan itu. “Figur sangat menentukan. Masyarakat Nusa Penida punya satu keinginan untuk berubah tanpa bisa dipengaruhi siapa pun,” kata Gede Wicaksana, tokoh masyarakat Nusa Penida, menambahkan. (*)

Beda Kampung Jawa, Lain Pula Kampung Bugis

Oleh M. Irfan Ilmie

Dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Provinsi Bali tidak terbendung hingga empat kali penyelenggaraan pemilihan umum digelar sejak era reformasi. Meskipun perolehan suaranya tak sesignifikan Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, PDIP masih menjadi partai politik yang mendapatkan kursi terbanyak, yakni 24 dari 55 kursi di DPRD Provinsi Bali periode 2014-2019 sebagaimana hasil pemilu legislatif 9 April lalu.

Pada Pilpres 2014, partai politik berlambang kepala banteng gemuk dalam lingkaran yang mencalonkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui koalisi dengan Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Berdasarkan rekapitulasi suara sementara, pasangan nomor urut 2 itu di Bali mengungguli pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang serta didukung oleh Partai Demokrat.

Terlepas dari keunggulan sementara Jokowi-JK di Bali ada fenomena menarik yang terjadi di tengah-tengah komunitas muslim dalam perhelatan politik lima tahunan itu. Di pulau yang berpenduduk mayoritas beragama Hindu itu terdapat sejumlah komunitas muslim. Di Kota Denpasar saja ada Kampung Jawa  yang berada di lingkungan Desa Adat Wanasari, Kampung Bugis (Serangan), dan Kepaon (Pamogan).

Kampung Jawa dan Kepaon lebih banyak dihuni oleh muslim pendatang dari Pulau Jawa dan Pulau Madura, sedangkan umat Islam yang mendiami Kampung Bugis bernenek moyang yang berasal dari Makassar. Komunitas muslim dari beragam etnis itu secara turun-temurun mendiami lahan yang dihibahkan oleh Raja Pemecutan, salah satu kerajaan terbesar di Bali sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun silam.

Pada Pilpres 2014, Rabu (9/7), pasangan Prabowo-Hatta berjaya di Kampung Jawa. Dari empat tempat pemungutan suara yang ada, pasangan nomor urut 1 tersebut meraih suara mayoritas di tiga TPS. Di TPS 15 Prabowo-Hatta meraih 167 suara, sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut 2 memperoleh 121 suara.

Lalu di TPS 16 Prabowo-Hatta mendapatkan 182 suara, sedangkan Jokowi-JK dengan 124 suara. Kemudian di TPS 18 Prabowo-Hatta meraih 236 suara, sedangkan Jokowi-JK hanya 122 suara. Hanya di TPS 17, Prabowo-Hatta harus mengakui keunggulan Jokowi-JK meskipun terpaut tiga suara, yakni 115 melawan 118.

Kemenangan Prabowo-Hatta di Kampung Jawa tidak bisa dilepaskan dari peran serta PKS yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih itu. Pada pemilu legislatif 9 April 2014, PKS meraih suara terbanyak di Kampung Jawa. Bahkan seorang caleg PKS meraih 2.000 suara di permukiman padat penduduk di tengah-tengah Kota Denpasar itu. “Dulu perolehan suara saya mencapai angka 2.000. Sekarang saya tidak berani menargetkan angka itu untuk kemenangan Prabowo-Hatta,” kata Umar Dhani, caleg terpilih PKS untuk DPRD Kota Denpasar periode 2014-2019.

Dalam pilpres kali ini, dia berpikir realistis. “Pendukung Jokowi di sini juga banyak. Sangat tidak mungkin Prabowo menang telak,” ujarnya di sela-sela kesibukannya berkeliling TPS di Kampung Jawa untuk mencatat perolehan suara kedua pasangan calon, Rabu (9/7). Namun bukan berarti caleg yang berasal dari Kampung Jawa itu tinggal diam. “Kami tetap bekerja dengan harapan suara pasangan yang didukung partai kami mendapatkan suara sebanyak-banyaknya,” kata Umar Dhani menampik tudingan mesin politik Prabowo tidak bekerja maksimal.

 

Ikatan Emosional

Lain halnya di Kampung Bagus yang justru dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK. Permukiman kecil di tengah-tengah Pulau Serangan yang dihuni sekitar 350 jiwa umat Islam itu memiliki TPS tersendiri. “Kalau pileg kemarin, warga kami memilih di beberapa TPS. Sekarang kami punya TPS tersendiri,” kata Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Serangan, Muhadi.

TPS 7 Kelurahan Serangan khusus diperuntukkan bagi 256 umat Islam yang tinggal di Kampung Bugis. Di TPS itu pasangan Prabowo-Hatta hanya meraih 92 suara, terpaut jauh di bawah perolehan suara Jokowi-JK yang mencapai 135 suara. “Pileg kemarin kami tidak bisa memastikan ke partai mana suara warga Kampung Bugis diberikan karena mereka memilih di beberapa TPS,” ujar Muhadi.

Namun jika melihat Pilkada Provinsi Bali 2013, suara masyarakat Kampung Bugis diberikan kepada pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan dari PDIP yang dikalahkan oleh pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta dari Demokrat dan Golkar itu, bisa menjadi salah satu keterkaitan kemenangan Jokowi-JK. Akan tetapi, dukungan tersebut juga tak lepas dari ikatan emosional dan historis karena Jusuf Kalla dari daerah asal nenek moyang mereka. (*)

Skandal Asmara di Pulau Cinta

Oleh M. Irfan Ilmie

Bali punya julukan baru selain Pulau Surga, Pulau Dewata, dan Pulau Seribu Pura setelah bintang fim Hollywood Julia Roberts menjalani proses pengambilan gambar film berjudul “Eat, Pray, and Love” karya Elizabeth Gilbert. Roberts yang berperan sebagai Elizabeth Gilbert, sang penulis novel sesuai judul film itu, menemukan cintanya kembali di Bali, setelah melanglang buana ke Italia dan India untuk menghapus jejak asmara masa lalunya.

Film yang pengambilan gambarnya dilakukan di Ubud, Kabupaten Gianyar, dan Pantai Padang-Padang, Kabupaten Badung, pada 2010 itu sukses menjadikan Bali sebagai ikon Pulau Cinta. Begitu dahsyatnya julukan itu sampai-sampai selebriti dan kaum sosialita lainnya ramai-ramai merayakan pernikahannya di Bali. Bahkan pasangan artis Tiongkok Yang Mi dan Hawick Lau mengakhiri masa lajangnya di pulau yang banyak memiliki keindahan panorama alamnya itu.

“Betapa melalui film itu memang daerah kita menjadi tempat untuk menemukan cinta sejati. Bali itu pulau penuh cinta,” demikian Gubernur Bali Made Mangku Pastika setiap kali memperkenalkan julukan baru untuk daerahnya. Ikon Pulau Cinta itu selaras dengan konsep Tri Hita Karana sebagai falsafah hidup orang Bali mengenai trilogi hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.

Namun masyarakat Pulau Bali terhenyak mana kala mendengar kabar bahwa kasus mutilasi di Kabupaten Klungkung dilandasi oleh jalinan asmara.  Sejak pertama kali ditemukan bungkusan plastik warna hitam berisi kepala manusia dalam kondisi tidak utuh di pinggir Jalan Bukit Jambul, Kabupaten Klungkung, Selasa (17/6), masyarakat heboh.

Keresahan makin terasa ketika ditemukan lagi bungkusan berisi beberapa potongan kaki dan lengan manusia yang berjarak sekitar 400 meter dari lokasi penemuan kepala. Tidak saja lokasi penemuan potongan tubuh manusia di wilayah perbatasan Kabupaten Klungkung-Kabupaten Karangasem, RSUP Sanglah, Denpasar, pun didatangi masyarakat yang ingin mengetahui identitas korban.

Tercatat tiga orang asal Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Karangasem yang merasa kehilangan keluarga menyediakan diri untuk diperiksa DNA-nya guna dicocokkan dengan DNA mayat yang sampai Rabu (18/6) pagi belum diketahui identitas dan jenis kelaminnya itu.

Beberapa jam kemudian rumah sakit rujukan terbesar di Bali itu memastikan korban mutilasi berjenis kelamin perempuan berusia 20-40 tahun dengan tinggi badan 120-150 centimeter. “Jika dilihat dari kulit dan gigi yang terawat, besar kemungkinan korban dari kelas menengah,” kata Kepala Laboratorium Forensik RSUP Sanglah, dr Dudut Rustyadi, untuk menepis anggapan bahwa korban seorang gelandangan.

Walau begitu, misteri tersebut belum tersingkap. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali Brigadir Jenderal I Gusti Ngurah Raharja Subyaktha harus turun langsung ke lapangan memimpin operasi penyelidikan kasus itu. Operasi itu terkesan sangat istimewa karena melibatkan ratusan personel dari Polres Klungkung, Polres Karangasem, dan Polres Bangli. “Ini termasuk kejahatan luar biasa sehingga perlu perhatian khusus. Pelaku berbuat kejahatan dengan tingkat kesadisan tinggi,” ujarnya saat memimpin penelusuran jejak mutilasi di Mapolres Klungkung di Semarapura, Rabu (18/6).

Asmara Berujung Tragis

Kerja keras polisi yang tak kenal kata menyerah selama sepekan akhirnya membuahkan hasil setelah pelaku bernama Fikri (26) tertangkap selepas makan malam di Jalan Dharmawangsa, Semarapura, Minggu (22/6) pukul 19.30 Wita. Sampai saat ini pelaku masih menjalani perawatan secara intensif di Mapolres Klungkung. Namun dari hasil pemeriksaan sementara menyebutkan bahwa pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai sopir di Pengadilan Agama Kabupaten Klungkung itu terbakar api asmara yang mendorongnya berbuat sadis terhadap orang yang pernah dicintainya itu. “Antara korban dan pelaku memang punya hubungan asmara,” kata Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Benny Mokalu saat memberikan keterangan pers di Mapolres Klungkung, Senin (23/6).

Sejauh mana hubungan asmara yang melatarbelakangi tragedi itu, sampai sekarang polisi masih melakukan penyelidikan dan penyidikan secara intensif dengan meminta keterangan pelaku dan saksi-saksi serta mengumpulkan barang bukti. “Pengakuan pelaku berubah-ubah. Masih kami dalami terus,” kata Kepala Polres Klungkung Ajun Komisaris Besar Ni Wayan Sri Yudatni Wirawati menanggapi pertanyaan wartawan mengenai intensitas hubungan pelaku dan korban.

Saat melakukan perbuatan sadis, pelaku masih berstatus suami sah dari seorang perempuan asal Klungkung yang memberinya seorang anak berusia tiga tahun. Sementara korban, Diana Sari, berstatus janda beranak satu. Keduanya sama-sama berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pelaku baru 1,5 bulan tinggal di Bali karena memang istrinya berasal dari Klungkung.

Sebelum bekerja sebagai tenaga honorer di PA Kabupaten Klungkung, Fikri yang akrab disapa Eki itu mengabdi di kantor Muhammadiyah di Sumbawa selama empat tahun. Diana yang akrab disapa Nana baru sebulan menempati rumah kos di Jalan Kenyeri IX, Semarapura, atas bantuan Eki sebagai kekasih gelapnya. “Yang menyewa kos memang Fikri,” kata Wayan Netra pemilik rumah kos yang dijadikan tempat oleh pelaku untuk memotong anggota tubuh pacar gelapnya itu.

Pada saat mutilasi itu terjadi Senin (16/6), Wayan Netra sempat menelepon Eki untuk menanyakan kepastian perpanjangan sewa rumah kos bertarif Rp425 ribu per bulan itu. “Saat itu dia menjawab, akan memberikan kepastian keesokan harinya,” ujarnya.

Korban sendiri dikenal ramah dan pandai bergaul. “Banyak tamu pria datang ke kosnya Nana. Mereka ganteng-ganteng. Maklum Nana memang cantik,” tutut Wayan Murka (60) yang tinggal berhadapan dengan rumah kos yang ditempati korban. Namun Wayan Netra dan Wayan Murka tidak tahu persis mengenai kemungkinan korban dalam kondisi hamil, mengingat beredar informasi bahwa di antara potongan tubuh yang ditemukan terdapat janin. “Tahunya dia janda asal Sumbawa beranak satu,” kata Wayan Murka.

Jalinan asmara berujung maut bukan kali ini saja terjadi. Pada bulan yang sama, pasangan selingkuh juga berniat mengakhiri hidup dengan cara menceburkan diri ke sungai di Jalan Gatot Subroto Timur, Denpasar, berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nomor polisi AE-5795-VH.

Niat bunuh diri yang terjadi, Selasa (3/6), itu berasal dari Jaelani (31), warga Madiun, Jawa Timur, setelah hubungan gelapnya dengan Nur Imamah (29) asal Jember, Jatim, terbongkar oleh pasangan sahnya masing-masing. Motor yang dikendarainya secara tiba-tiba dibelokkan ke tebing sungai sebelum melintasi jembatan Trenggana di Jalan Gatot Subroto Barat. Jaelani tewas setelah satu jam menjalani perawatan di RSUP Sanglah akibat luka parah dan tubuhnya kemasukan air sungai, sedangkan Nur Imamah hanya mengalami luka lecet. Keduanya sama-sama memiliki pendamping hidup dan tinggal berdekatan di bilangan Jalan Teuku Umar, Denpasar. *

Janggan Harvesting The Wind, Visualisasi Kebanggaan “Rare Angon”

Oleh M. Irfan Ilmie

Layang-layang bukan sekadar ornamen di hamparan birunya langit Pulau Bali pada musim kemarau seperti sekarang, melainkan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat setempat.

Sebagian anak muda di 1a0d265db8ef0434c0b22f2ff0576c0cBali mencoba mengaktualisasikan fenomena budaya yang terancam punah itu. Layang-layang yang biasa mengawang, diangkatnya ke layar lebar melalui film dokumenter berjudul “Janggan Harvesting The Wind”.

Pemutaran film perdananya bertepatan dengan umat Hindu merayakan Umanis Galungan, Kamis (22/5). Hal itu pula yang menyebabkan tiga ruang pertunjukan di Denpasar Cineplex penuh oleh penonton, baik tua maupun muda, berbaur tanpa membedakan warna kulit dan latar belakang suku bangsa. Film berdurasi satu jam 18 menit itu bercerita tentang perjalanan Janggan sebagai salah satu jenis layang-layang tradisional sejak dulu kala.

Kisah dalam film tersebut dibuka oleh rasa penasaran Petra Moerbeek, mahasiswi asal Belanda, atas foto layang-layang Janggan pada tahun 1918. Foto itu dia dapatkan dari leluhurnya di Amsterdam, Belanda, yang pernah bertugas di Indonesia saat masa penjajahan.

Berbekal foto tersebut, Petra menjejakkan kakinya ke Bali. Dari pelayan hotel tempatnya menginap di kawasan Sanur, Denpasar, Petra mendapatkan nomor kontak Anak Agung Yoka Sara, produser film dokumenter tersebut yang juga “rare angon” atau penggemar layang-layang.

Petra tidak hanya menemui sekelompok anak muda yang gemar bermain layang-layang, tetapi juga mendengarkan cerita para sesepuh dari Puri Gerenceng, Banjar Abian Timbul, dan tokoh-tokoh dusun adat di Bali sebagai peletak dasar tradisi permainan tersebut.

Bahkan, mahasiswi berusia 19 tahun yang fasih berbahasa Indonesia itu terlibat langsung membantu anggota “sekaa” (kumpulan anak muda) merancang dan membangun Janggan, termasuk ritual-ritual keagamaan, baik sebelum maupun setelah festival layang-layang digelar di Pantai Padanggalak, Denpasar, digambarkan secara apik dalam film garapan sutradara Erick Est tersebut. “Film ini memotret sejarah Janggan sejak 1918 hingga 2012. Selama masa itu, Janggan tidak hanya menghiasi langit Bali tiap musim layangan tiba, tetapi juga adu gengsi antar-`sekaa rare angon`,” kata Yoka Sara.

Menurut dia, sejarah tersebut tidak hanya direpresentasikan oleh warna-warni ekor Janggan yang panjangnya mencapai 240 meter, tetapi juga melalui pencarian jejak falsafah di balik fenomena tradisi masyarakat Pulau Dewata. Film yang pembuatannya dimulai pada bulan September 2012 hingga Oktober 2013 merefleksikan layang-layang sebagai bagian dari budaya masyarakat Bali berikut perbedaan pembuatan, bahan, dan hal-hal yang terkait lainnya.

“Hingga saat ini belum ada satu pun media, baik visual maupun tekstual, yang telah mendokumentasikan proses di balik megahnya Janggan. Akibatnya, tidak banyak pula generasi muda yang tahu proses di balik pembuatan Janggan, kecuali penyampaian secara lisan secara turun-temurun,” ujar Yoka Sara.

Menatap Cannes
Secara umum film yang bakal diikutsertakan dalam Festival Film Cannes, Prancis, mampu memberikan gambaran secara visual mengenai seluk-beluk pembuatan layang-layang raksasa itu yang sudah menjadi bagian ritual dan budaya masyarakat Bali.

Namun sayang, film tersebut kurang memberikan tempat kepada sebagian masyarakat yang kontra atau terusik oleh layang-layang. Apalagi, festival tahunan di Padanggalak telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Peristiwa tewasnya seorang bocah akibat tertimpa Janggan saat asyik menonton Festival Layang-Layang di Pantai Padanggalak pada tanggal 15 Juli 2012 hanya digambarkan melalui potongan-potongan berita di media “online”.

Film itu juga masih menonjolkan arogansi anggota “sekaa rare angon” saat berkonvoi di jalan raya sambil mengusung layang-layang yang lebarnya melebihi bak truk, sedangkan pengguna jalan lainnya pasrah di tengah kemacetan arus lalu lintas.

Dari segi pengambilan gambar, film tersebut juga terkesan membosankan karena keterangan narasumber lebih mendominasi ketimbang figur layang-layang yang menjadi kebanggaan masyarakat dusun adat. Masyarakat luas tentu ingin mengetahui detail pembuatan badan layang-layang, “tapel” (kepala dan hiasan), dan “buntut” (ekor) yang dikerjakan secara terpisah oleh beberapa ahli.

Selain itu, gambar narasumber sering kali terpotong, terutama pada bagian kepala, termasuk wajah Petra sebagai tokoh utama dalam film tersebut juga sering kali tidak utuh. Padahal, eksotisme Petra sebagai warga negara Belanda keturunan pribumi layak ditampilkan secara utuh. Begitu pula, latar belakang ketertarikannya pada layang-layang sebagai permainan tradisional yang tertelan modernitas teknologi.

Walau begitu, film karya sineas lokal Bali yang pertama itu layak diapresiasi. “Film ini bisa meningkatkan motivasi generasi muda dalam mendokumentasikan ekspresi kebudayaan khas Bali yang mengandung banyak nilai sejarah, budaya, dan spiritual. Film ini bisa menjadi media informasi dunia luar akan beragamnya budaya Bali,” kata Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara sebelum menonton bareng “Janggan Harvesting The Wind” itu.

Film yang narasinya diisi oleh Sandrina Malakiano itu juga memberikan pesan tentang gotong royong dan semangat pantang menyerah layaknya Janggan yang tangguh menghadapi tiupan angin di atas langit. “Kuasa matahari menjadi kawan, bukan lagi lawan yang mampu menyilaukan mata mereka,” komentarnya mengenai heroisme “Rare Angon”. (*)

Jeda Kampanye dan Polah Tingkah Kaum Urban

M. Irfan Ilmie

Balai-balai banjar di Kota Denpasar dipadati orang berpakaian putih-putih saat matahari sudah meninggi di ufuk timur. Yang perempuan mengenakan kebaya lengkap dengan selendang yang dililitkan di pinggang dan rambut diikat membentuk sanggul agar lehernya terlihat jenjang. Kemeja menjadi ciri tersendiri bagi kaum pria dengan “kamen” atau kain panjang sebatas lutut lengkap dengan destar di kepala dan selendang di pinggang.

Dominasi warna putih bukan hanya melambangkan kesucian jiwa, melainkan juga meluruhkan kelas sosial masyarakat Pulau Dewata yang sejatinya belum beranjak dari sistem kasta. Dari balai-balai dusun adat itu mereka menyebar ke arah timur menuju Pantai Sanur atau Pantai Padanggalak dan ke selatan menuju Pantai Kuta untuk melakukan Melasti, Jumat (28/3). Dari pagi hingga sore hari pantai-pantai yang dikenal sebagai tujuan wisata favorit itu dipadati oleh lautan manusia berbaju putih lengkap dengan pernik-pernik ritual yang diusung dari balai banjar atau pura di desanya.

Genta di tangan para “sulinggih” saat memimpin upacara Melasti seakan menjadi penanda usainya ingar-bingar kampanye politik untuk sejenak waktu. Praktis sejak Jumat (28/3) hingga Selasa (1/4) di Bali panggung politik menjelang Pemilu 2014, baik di lapangan terbuka maupun kegiatan “simakrama”, ditiadakan sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Bagi para calon anggota legislatif dan pengurus partai politik di Pulau Seribu Pura itu berkurangnya waktu lima hari selama masa kampanye Pemilu 2014 bukan persoalan serius karena semata-mata mereka ingin menjaga kekhidmatan dan kekhusyukan umat Hindu mempersiapkan diri menyambut Tahun Baru Caka 1936. Para peserta Pemilu 2014 di Bali pun menaati imbauan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) agar tidak memanfaatkan momentum Hari Raya Nyepi dengan menyisipkan kepentingan politik.

PHDI justru mengajak semua pihak mendinginkan situasi politik menjelang pesta demokrasi lima tahunan itu. “Nyepi kali ini momentum penilaian masyarakat tentang harmonisasi ritual dan politik,” kata Ketua PHDI Provinsi Bali Dr I Gusti Ngurah Sudiana. Malam Pengurupukan, Minggu (30/3) sebagai pengingat bagi umat Hindu untuk sejenak meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi pada esok harinya berlangsung khidmat.

Para peserta pemilu sejauh ini mematuhi imbauan MUDP untuk menahan diri dengan tidak menyampaikan pesan politik di sela-sela Parade Ogoh-Ogoh meskipun bukan rahasia umum bahwa mereka juga menjadi sponsor kegiatan tersebut. Parade Ogoh-Ogoh merupakan ajang kreativitas dan wadah kebebasan berekspresi umat Hindu dalam memerangi angkara murka yang divisualisasikan melalui boneka raksasa terbuat dari “fiber glass” dan “stereofoam” beraneka warna. Tentu saja visualisasi itu berbiaya besar sehingga membutuhkan keterlibatan sponsor.

Ramai-Ramai Tinggalkan Bali

Kalau kontestan Pemilu 2014 mampu menahan dorongan syahwat politiknya pada saat Nyepi, berbeda dengan kaum urban di Pulau Dewata dalam menghadapi gejolak nafsu duniawinya. Mereka memilih meninggalkan tempatnya mencari nafkah saat umat Hindu di Bali pantang bekerja (amati karya), pantang menyalakan api (amati geni), pantang bepergian (amati lelungan), dan pantang bersenang-senang (amati lelanguan) dalam ritual sehari “Catur Tapa Brata Penyepian”.

Golongan ini tidak tahan dengan situasi di Bali yang sunyi, sepi, gelap, dan tentu saja menyengsarakan karena serba terbatas dalam mengakses kebutuhan hidup meskipun cuma sehari. Bagi mereka lebih baik antre berjam-jam di pelabuhan penyeberangan asal bisa menginjakkan kaki di Jawa atau Lombok daripada berada di Bali yang benar-benar bersih tanpa polusi. Mereka cepat-cepat meninggalkan ceruk sumber penghidupannya agar tidak sampai terkejar oleh sinar mentari pagi Tahun Baru Caka. “Sebelum tengah malam sudah harus tiba di Ketapang (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur),” kata Jakfar Shodiq sebelum meninggalkan galeri batiknya di kawasan Batubulan, Kabupaten Gianyar, Minggu (30/3) siang.

Sejak Jumat (28/3) Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, dipadati oleh kendaraan bermotor yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang. Antrean meluber hingga 2 kilometer dari pintu gerbang Pulau Dewata di bagian barat itu. Pemandangan yang sama juga terlihat di pintu gerbang bagian timur. Bahkan, beberapa sopir menyeberang ke Pelabuhan Lembar, Lombok, sedangkan truknya diparkir di Pelabuhan Padangbai, Kabupaten Karangasem, karena tak terangkut kapal terakhir.

Ada pula yang jauh-jauh hari merencanakan pergi ke luar Pulau Bali dengan memburu tiket pesawat murah. “Lumayan dapat tiket promo Denpasar-Makassar hanya Rp699 ribu. Apalagi Nyepi kali ini masa liburnya panjang sampai Selasa (1/4),” kata Umar Ibnu ditemui di Bandara Ngurah Rai, Bali, Jumat (28/3) sore. Pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur, itu mengaku mendapat tumpangan dari temannya di Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk bersenang-senang di luar Bali. “Nyepi tahun lalu, saya malah ikut kapal Awu (salah satu kapal milik PT Pelni) ke Lembar (Lombok). Di sana saya juga mendapat tumpangan dari teman,” tutur pria yang bekerja di salah satu lembaga negara di Kota Denpasar itu.

Lain lagi dengan warga non-Hindu dari kalangan menengah di Bali. Mereka rela mengeluarkan Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk membeli paket Nyepi di hotel. Meskipun fasilitas agak terbatas, “menyepi” di hotel dianggapnya lebih manusiawi. Setidaknya berbagai jenis makanan sesuai dengan selera masih tersedia.

Namun, tidak semua kaum urban di Bali seperti itu, terutama bagi jiwa-jiwa yang sudah menyatu dengan alam Pulau Dewata. “Tidak ada sesuatu yang membebani. Dari tahun ke tahun, saya dan keluarga sudah terbiasa Nyepi di sini,” kata Imam Turmuzi yang sudah delapan tahun tinggal di Jalan Gatot Subroto VI/L Denpasar itu. Pada malam hari, pria asal Malang, Jawa Timur, itu bersama kaum urban lainnya turut berbaur dengan pecalang yang berpatroli di Dusun Adat Teruna Sari. “Malam Nyepi tahun lalu, kami malah kumpul-kumpul di jalan depan banjar (dusun adat),” ujarnya. (*)

Mengukur Kekuatan Politik Mendobrak WTO

Oleh M. Irfan Ilmie

“If goods don’t cross borders, soldiers will”.

Diktum teoretikus liberal kuno Prancis Frederic Bastiat yang menyatakan, “kalau barang tidak bisa masuk ke perbatasan, maka yang akan masuk adalah balatentara,” itu mengingatkan sejarah masa lalu ketika kapal perang Amerika Serikat “Black Ship” mengancam Jepang agar membuka negaranya bagi perdagangan bebas dan menerima tarif bea masuk nol persen. Hal yang sama juga dilakukan Inggris dengan melancarkan perang opium untuk memaksa China membuka akses perdagangan bebas.
Oleh sebab itu pula bukan hal yang berlebihan, jika Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Roberto Azevedo di sela-sela kesibukannya mempersiapkan Konferensi Tingkat Menteri WTO di Nusa Dua, Bali, Senin (2/12) pagi, mengutus deputinya, Karl Brauner, untuk pergi ke Kuta.

Bukan faktor jarak Nusa Dua–Kuta yang hanya 15 kilometer atau dapat ditempuh perjalanan darat dalam tempo kurang dari 30 menit, namun mengirim utusan WTO ke Hotel Patra Jasa pagi hari itu sangat penting, mengingat “Paket Bali” yang bakal dibahas di KTM sebagai taruhannya. Sebab, di salah satu ruangan hotel yang berada di sekitar kompleks Bandara Ngurah Rai, telah berkumpul 163 anggota parlemen dan peneliti dari 39 negara anggota WTO. “Kami menganggap pertemuan ini sangat penting,” kata Brauner tanpa basa-basi saat mengawali sambutan pembukaan Konferensi Parlemen Organisasi Perdagangan Dunia (PCWTO) itu.

Di depan anggota parlemen, termasuk delapan anggota DPR-RI, dia memaparkan kemajuan-kemajuan WTO di bawah kepemimpinan Azevedo, terutama sikapnya yang terbuka terhadap kritik dan menjamin transparansi di setiap pembahasan regulasi dan kesepakatan perdagangan global. “WTO terbuka terhadap kritik, termasuk adanya keluhan mengenai Green Room yang acap kali pemilihan keanggotaannya tidak jelas dan penuh rahasia,” ujarnya.

Brauner menyatakan bahwa pola-pola seperti itu sudah ditinggalkan. “Bahkan setiap kali pembahasan, kami melibatkan 200 orang dengan menunjukkan naskah yang secara terbuka bisa mereka lihat perubahannya kata per kata,” ucapnya meyakinkan hadirin bahwa praktik Green Room sudah tidak akan terlihat lagi di Bali selama KTM WTO berlangsung pada 3-6 Desember 2013.

Ia pun menjamin negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang bisa membuka akses pasar berbagai komoditas, kecuali persenjataan, dapat disepakati dalam KTM ke-9 di Nusa Dua itu. “Kami berusaha membantu penyederhanaan sistem birokrasi perdagangan di negara-negara berkembang. Bahkan negara-negara di Afrika meminta masalah ini harus berhasil dirumuskan di Bali,” katanya.
Masalah pertanian dan ketahanan pangan yang merupakan bagian dari “Paket Bali”, lanjut dia, tidak akan mengakibatkan kerugian bagi negara berkembang dan negara terbelakang. “Oleh sebab itu, saya berharap Anda di parlemen mau menggunakan pengaruh politiknya di sini untuk mencapai kesepakatan ‘Bali Paket’,” ujar Brauner mengakhiri pidatonya.
Lain lagi dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang terlihat santai dengan mengenakan kemeja batik lengan pendek warna cokelat di hadapan anggota parlemen, termasuk panitia, yang semuanya mengenakan stelan jas lengkap (full dress). “Kami ingin menjadikan Bali sebagai titik balik WTO. Sangat tragis, bila delegasi pulang dari Bali tidak menghasilkan apa-apa,” kata Gita selaku Ketua Panitia Penyelenggara KTM ke-9 itu.
Peserta Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat itu berharap dukungan dari anggota parlemen dari berbagai belahan dunia dengan menyatakan bahwa Paket Bali sebagai miniatur sekaligus jalan keluar atas rumitnya implementasi Putaran Dhoha.
Nasionalisme dan Kedaulatan Pangan
Namun pernyataan Brauner dan Gita itu tidak serta-merta membuat anggota parlemen dari berbagai negara percaya. Ketua DPR-RI Marzuki Alie malah meminta WTO menghargai semangat nasionalisme setiap negara anggotanya. “Nasionalisme harus ditumbuhkan dalam diri WTO agar perjanjian perdagangan tidak merugikan satu negara dengan negara lainnya,” kata rival Gita Wirjawan itu dalam Konvensi Capres Demokrat itu.

Kepada jajaran eksekutif WTO, Marzuki mengingatkan bahwa yang hadir dalam PCWTO adalah representasi rakyat. “Tentu mereka ingin tahu, apakah kesepakatan yang dihasilan di Bali ini menyejahterakan rakyat mereka? Kalau tidak, untuk apa ada WTO?” kata Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat itu berapi-api.

Ia mengisyaratkan bahwa perdagangan bebas tidak boleh mengorbankan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, Marzuki menginginkan Indonesia memperjuangan masalah kedaulatan pangan di WTO, bukan sekadar ketahanan pangan.
Mengutip pernyataan pengamat ekonomi global Bonnie Setiawan bahwa “selama ini pendekatan WTO terbatas pada ‘food security’, padahal yang jauh lebih penting adalah ‘food sovereignty'”, maka sudah barang tentu negara-negara berkembang selalu kesulitan mencukupi kebutuhan domestiknya. “Kebijakan ‘food security’ inilah yang menyebabkan ketergantungan pangan Indonesia kepada pihak asing sangat besar,” ujarnya dalam perbincangan di Denpasar, Jumat (30/11) malam.

Persoalan pangan ini pula yang memicu delegasi India menolak berunding di ajang KTM ke-9. “Tidak akan ada negosiasi atau kompromi terkait ketahanan pangan. Publik butuh pasokan keamanan cadangan pangan dan aturan WTO harus dikoreksi,” kata Menteri Perdagangan dan Perindustrian India Anand Sharma di Nusa Dua, Rabu (4/12), menanggapi kebijakan WTO mengenai subsidi lebih dari 10 persen dari output nasional selama empat tahun tersebut.
Sikap India itu memantik reaksi keras dari peserta PCWTO. Apalagi India juga menarik diri dari ajang pertemuan di Kuta, Kamis (5/12), itu. “Kalau ingin negosiasi, tentu harus bertemu. Kalau bertemu, tentu harus mau kompromi,” kata Jorg Leichtfried selaku juru bicara Parlemen Eropa pada PCWTO itu mengkritik sikap India.

Indonesia juga menyayangkan sikap keras kepala India itu. “Tanpa India, PCWTO tetap solid. Biarlah India akan menghadapi negara-negara WTO, termasuk di dalamnya ada negara miskin, negara berkembang, dan negara maju,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR-RI Surahman Hidayat.

Namun delegasi Indonesia lainnya di PCWTO, Nurhayati Ali Assegaf, tetap menantikan sikap fleksibel India.  “Kami bisa menjembatani kepentingan India dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui rumusan ‘Bali Outcome’,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR-RI yang juga salah satu pengurus Perempuan Serikat Parlemen Internasional (IPU) itu.

Sepintas lalu, “Bali Outcome” berisi enam kesepakatan yang dihasilkan para politikus di ajang PCWTO belumlah terlalu kuat untuk mendobrak pintu-pintu KTM WTO. Seruan parlemen mengenai prinsip nondiskriminasi, perdagangan internasional sebagai alat pendorong pembangunan, keselarasan perjanjian perdagangan, negosiasi perdagangan untuk barang dan jasa, keterlibatan negara berkembang dalam proses negosiasi perdagangan bebas, dan mengakomodasi keterlibatan parlemen dalam sistem perdagangan internasional, itu bagaikan angin lalu bagi pembuat kebijakan di WTO.

Buktinya, KTM WTO pun beberapa kali “deadlock”. Bahkan sempat molor sehari dari jadwal yang telah ditetapkan, meskipun pada akhirnya KTM WTO membuahkan Paket Bali. Paket Bali yang berisikan tiga poin utama, yakni fasilitasi perdagangan untuk mengurangi biaya-biaya dan kepastian bisnis, subsidi pertanian di negara berkembang selama empat tahun, dan pembukaan pasar untuk negara miskin, itu baru bisa disepakati Sabtu (7/12).
Rumitnya menemukan kata sepakat itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah diakui oleh Sekretaris Jenderal Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) Mukhisa Kituyi. “Kami sudah bekerja keras, tapi hasilnya memang tidak maksimal. Padahal perdagangan itu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Memang kami melihat setelah Paket Bali nanti akan ada pergeseran program dari perdagangan ke pembangunan,” ujar Menteri Perdagangan dan Industri Kenya periode 2002-2007 itu. (*)