Oleh M. Irfan Ilmie

Perahu-perahu kelotok yang bersandar dan berderet di bibir Pantai Pamuna, siang itu, seakan menjadi lambang tak adanya kegiatan berarti para nelayan.
Gelombang Laut Jawa siang itu relatif tenang dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Namun para nelayan di Pulau Bawean dan Pulau Gili, Jawa Timur tetap saja tidak melaut.

“Tak ada ikan,” kata Saleh (45) di sela-sela kesibukannya menambal lambung perahunya di pantai timur Pulau Bawean itu tanpa ekspresi.

Selama tidak ada ikan, para nelayan di Pantai Pamuna menyibukkan diri dengan memperbaiki perahu dan pukat.  Sebagian lainnya memilih bercocok tanam.

Dibandingkan dengan beberapa wilayah di Pulau Bawean, lahan pertanian di sekitar Pantai Pamuna relatif lebih subur karena dukungan saluran irigasi yang lebih optimal.

Para nelayan di Dusun Pamuna, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, memiliki gantungan hidup sampingan di sawah. Padi di sekitar pantai itu sudah mulai menguning. Berarti hanya tinggal menghitung hari lagi mereka akan panen.

Namun tidak sedikit penduduk di desa itu yang hanya bisa mengandalkan hidupnya di lautan. Di saat sepi ikan seperti sekarang, mereka tetap saja melaut karena tak punya pilihan lain.

Hal itu, misalnya, dilakukan Irwan Saputra. Ditemani seorang rekannya, pria berusia 27 tahun itu memacu perahu kelotoknya untuk mengarungi Laut Jawa yang sore itu gelombangnya sudah mulai meninggi.

Setelah berlayar sekitar 1,5 jam, dimatikannya mesin tempel perahu. Agar tidak terombang-ambing arus gelombang, sauh pun ditancapkannya di dasar laut.

Irwan bersiap-siap melakukan penyelaman dengan peralatan seadanya, kacamata dan masker. Masker yang menutupi mulut dan hidungnya itu tersambung dengan selang panjang pada katup tabung yang diletakkan di atas perahu. Masker itu bisa membantunya bernapas di dalam air, meski dalam waktu yang sangat terbatas.

Sambil mengitari terumbu karang di kedalaman 15 meter hingga 25 meter, tangan-tangan cekatan pria berambut ikal itu memungut binatang laut yang kulitnya berbulu dan besarnya seukuran mentimun muda.

Satu per satu teripang (Holothusia edulis) yang berhasil dipungutnya itu dimasukkannya ke dalam “wangsal”, sebuah wadah tertutup yang terbuat dari rajutan senar, mirip sebuah jaring ikan.

Sesekali kepalanya menyembul ke permukaan air untuk sekadar mengambil napas, dalam sekejap tubuh pria yang dikaruniai seorang anak itu lenyap di hamparan luas Laut Jawa.

Maut mengancam

Meski penuh risiko, perantau asal Kampung Rote, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu tetap menekuni pekerjaannya untuk menghidupi istri dan seorang anaknya yang tinggal di Dusun Satu, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean.

Hampir setiap hari Irwan menyelami Laut Jawa yang mengitari gugusan Pulau Bawean. “Yang penting hati-hati, kalau badan kurang sehat, lebih baik tak usah menyelam,” kata suami Linda Zulvia itu menuturkan.

Penyelaman yang dilakukan dengan peralatan seadanya itu sangat berisiko. Mereka bisa mengalami kelumpuhan yang berakhir dengan kematian.

Penyelaman dengan hanya menggunakan bantuan udara melalui kompresor berisiko terkena keracunan nitrogen (decompression sickness maupun nitrogen narcosis).

Penyakit dekompresi itu terjadi akibat seseorang terlalu lama berada di bawah laut, apalagi jika arus sedang deras. Kondisi ini membuat tulang, otot, dan persendian melemah.

Kebiasaan penyelam naik ke permukaan laut terlalu cepat, mendahului kecepatan gelembung udara yang diembuskannya, dapat berakibat fatal.

Gelembung gas yang terbentuk dalam jaringan tubuh dapat menghentikan aliran darah yang dapat dirasakan seperti orang kesemutan. Jika pembuluh ke otak atau saraf tersumbat, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kelumpuhan.

Bagi Irwan, hal itu bukan ancaman yang menakutkan, apalagi saat ini harga teripang sedang bagus, yakni Rp200ribu-Rp300ribu per kilogram. Tentu sebuah nilai nominal yang menggiurkan, di saat lautan sedang tidak banyak ikan.

“Kami pernah mendapatkan ancaman maut yang lebih serius dari sekadar di gelombang dan arus di bawah laut,” katanya mengenang peristiwa pengeroyokan yang nyaris merenggut nyawanya di Pulau Gili lima tahun silam.

Kedatangan anak pasangan Adam Malelak dan Anna Baleng dari NTT ke pulau itu dianggap membawa misi tertentu. Namun berkat pertolongan tokoh agama di Pulau Gili, jiwa Irwan terselamatkan. Warga Pulau Gili pun akhirnya memperkenalkan seorang perempuan yang kini menjadi pendamping hidupnya di Pulau Bawean itu.

“Nggak tahu, sampai kapan saya harus menyelam,” kata pria yang berkeinginan bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi itu.

Lain Iwan lain pula Maksum. Pria berusia 46 tahun itu memilih mundur dari profesi yang ditekuninya selama hampir 25 tahun setelah sebagian organ tubuhnya mengalami gangguan.

“Saya sudah tidak kuat lagi melakukan apa-apa,” kata Maksum saat ditemui di rumahnya di Desa Sawah Laut, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean.

Di benaknya masih tersimpan keinginan untuk menyelam lagi, mengingat harga teripang yang terbilang bagus untuk ukuran seorang nelayan.

“Mungkin kalau anak dan istri tidak mencegah, saya sudah menyelam. Terus terang, saya tergiur dengan harga teripang saat ini,” katanya sambil mengubur dalam-dalam keinginannya itu.

Bara konflik

Selain menyimpan aneka satwa laut terutama teripang yang bisa menopang perekonomian sebagian masyarakat, di bawah perairan Bawean itu terdapat kekayaan alam yang harus tetap dilestarikan sepanjang masa, yaitu terumbu karang.

Bahkan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jawa Timur menaruh harapan besar terumbu karang di perairan Bawean tetap terjaga kelestariannya.

“Hanya di Bawean terumbu karang kondisinya lebih bagus dibandingkan dengan daerah lainnya di Jatim,” kata Kepala Diskanla Jatim Kardani.

Dulunya, di Jatim banyak ditemukan terumbu karang yang masih bagus, mulai dari pesisir Tuban, Lamongan, Situbondo, Banyuwangi (Laut Jawa), Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan (Samudra Hindia).

Namun terumbu karang di daerah-daerah pesisir itu kini sudah punah akibat kegiatan para nelayan yang menggunakan bahan kimia jenis potasium, nitrogen, dan pencemaran.

“Praktis, di Jatim kini hanya tinggal 40 persen terumbu karang yang masih hidup. Paling banyak berada di perairan Pulau Bawean,” kata Kardani saat ditemui di sela-sela rapat koordinasi dengan pejabat Diskanla se Jatim di Surabaya, beberapa hari lalu.

Tapi, nasib terumbu karang di perairan Bawean tak beda jauh dengan terumbu karang di daerah lain yang perlahan-lahan punah akibat ulah manusia.

Kelestarian terumbu karang di perairan Bawean, terutama di sekitar Pulau Gili, Pulau Noko, dan Pulau Bawean terancam kepunahan akibat aktivitas para pemburu teripang.

Bahkan, keberadaan para pemburu teripang menyulut bara konflik horizontal. Para nelayan yang hanya menggantungkan hidup dengan menangkap ikan tidak suka dengan kegiatan para pemburu teripang yang membawa nitrogen untuk membantu pernapasan.

Bakan tak segan-segan para nelayan itu mengambil sikap “main hakim sendiri” terhadap para pemburu teripang. “Sudah diperingatkan, tapi tetap saja melakukan hal itu, terpaksa kami menyelesaikannya dengan cara kami sendiri,” kata Agung Abdullah (35), nelayan Pulau Gili.

Nitrogen yang dibawa oleh para pemburu teripang itu mengakibatkan terumbu karang tererosi dan materialnya terbawa hingga ke pantai. “Kalau terumbu karang banyak yang rusak, sudah barang tentu jarang ikan. Selama ini ikan di sini melimpah karena banyaknya terumbu karang yang cocok jadi tempat persembunyian ikan,” katanya.

Hingga kini, Diskanla Jatim tak mampu menengahi konflik antara para pencari teripang dengan nelayan di perairan Bawean itu, bahkan cenderung melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

“Itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Kalau itu terjadi di Pulau Bawean, berarti yang bertanggung jawab Pemkab Gresik,” kata Kardani.

“Boleh-boleh saja mencari teripang, tapi jangan lupa dengan hayati laut yang tetap harus dilindungi. Jangan sampai terumbu karang itu rusak semua gara-gara aktivitas para pencari teripang,” katanya menambahkan.

Ia mengaku, terbatasnya jumlah personel, yakni sembilan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan 18 petugas pengawasan laut, menjadi alasan utama bagi Diskanla Jatim dalam mengawasi kelestarian terumbu karang. (*)

COPYRIGHT © 2009

oleh M. Irfan Ilmie

          Surabaya - Guru besar Linguistik Fakultas Bahasa dan Seni Unversitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Dr. Kisyani Laksono, mengemukakan, perkembangan Bahasa Indonesia berada di tangan masyarakat.

         “Perkembangan Bahasa Indonesia itu berada di tangan masyarakat, bukan Pusat Bahasa atau lembaga lainnya,” kata anggota Tim Pemetaan Bahasa Daerah Pusat Bahasa itu di Surabaya, Minggu.

         Menurut dia, masyarakat berhak menentukan sebuah kosakata layak digunakan sebagai bahasa sehari-hari atau tidak.

         “Termasuk kosakata yang bisa dimasukkan ke dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), juga berdasarkan perkembangan yang terjadi di masyarakat,” katanya menegaskan.

         Ia mencontohkan kata “radar”, yang merupakan singkatan dari kata asing “Radio and Range” telah diterima sebagai sebuah kosakata di dalam KBBI.

         “Apalagi kalau sekadar kata ‘differential abilities’ yang disingkat menjadi difabel, sebagai pengganti kata penyandang cacat, sangat bisa diterima di dalam KBBI. Sebenarnya kata ini sudah lama ada,” kata Kisyani.

         Namun menurut dia, kata itu baru dimasukkan dalam KBBI Edisi Keempat, setelah kosakata “difabel” semakin banyak digunakan masyarakat, terutama kalangan media massa.

         “Tapi yang perlu diingat, penentu akhir dari sebuah kosakata itu adalah masyarakat dan tidak tertutup kemungkinan sebuah kosakata baru itu akan mati, karena tidak banyak digunakan oleh masyarakat,” katanya menjelaskan.

         Kemudian dia mencontohkan kata “sangkil” yang biasa digunakan untuk menyebutkan sesuatu berdaya guna atau efisien dan kata “mangkus” yang memiliki arti mujarab atau mustajab.

         “Dua kosakata ini dulu sering dimunculkan oleh surat kabar nasional. Tapi apa yang terjadi? Kedua kosakata ini tidak banyak dikenal dan dipergunakan masyarakat, dan akhirnya kedua kosakata ini mati,” katanya mengungkapkan.*

oleh M. Irfan Ilmie

       Surabaya – Ratusan bahasa daerah di Indonesia, keberadaannya hingga saat ini terancam punah karena sudah jarang sekali digunakan.

        “Ada ratusan bahasa daerah yang sebelumnya berkembang di sejumlah wilayah di Indonesia, kini keberadaannya terancam punah,” kata anggota Tim Pemetaan Bahasa Daerah Pusat Bahasa, Prof. Dr. Kisyani Laksono, di Surabaya, Minggu (5/4).

        Pada bulan Oktober 2008, Tim Pemetaan Bahasa Daerah Pusat Bahasa telah berhasil memetakan 442 bahasa daerah. “Namun ratusan yang lain, sampai sekarang susah dipetakan,” katanya.

        Ratusan bahasa daerah yang terancam punah itu, kebanyakan berada di Papua dan Maluku, sebagaimana hasil pemetaan Tim Pemetaan Bahasa Daerah Pusat Bahasa selama tahun 2008.

        “Beberapa bahasa daerah yang mendekati kepunahan itu, rata-rata penuturnya tinggal satu hingga dua orang. Itu pun sudah berusia lanjut, sehingga susah sekali untuk dikembangkan,” katanya.

        Meskipun demikian, lanjut Kisyani, Tim Pemetaan Bahasa Daerah Pusat Bahasa masih akan melakukan pemetaan lagi untuk mendapatkan kemungkinan bahasa daerah yang mendekati kepunahan itu bisa dikembangkan lagi.

        “Tentu saja, kami juga akan melibatkan tokoh masyarakat untuk mendorong perkembangan bahasa daerah itu,” kata Guru Besar Linguistik Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu.

        Sebelum terjun ke lapangan, Tim Pemetaan Bahasa Daerah Pusat Bahasa telah mempelajari beberapa literatur sejarah dan cerita rakyat sebagai referensi keberadaan sebuah bahasa daerah.*

oleh M. Irfan Ilmie

Gumpalan-gumpalan awan hitam yang bergelayut itu tiba-tiba luruh membasahi besi batang landasan kereta api, klakson lokomotif yang meraung-raung pun tertelan gemuruh air yang berjatuhan ke bumi.
Sore itu, kendaraan yang melintas di Jalan Brigjen Katamso Kediri, Jawa Timur, tak sepadat biasanya. Kendaraan-kendaraan roda dua menepi sambil menanti hujan itu pergi.

Hanya beberapa kendaraan roda empat saja yang berani menembus derasnya hujan, termasuk bus Harapan Jaya yang membawa sejumlah penumpang dari arah Tulungagung menuju Surabaya.

Bus warna putih dengan garis jingga dengan nomor polisi AG-7493-UR itu melaju tergesa-gesa dengan harapan calon penumpang yang berderet di sebelah selatan Alun-alun Kediri bisa disapu bersih.

Nahas, bus yang dikemudikan Agung Setiawan itu “dilabrak” rangkaian Kereta Api (KA) Rapih Dhoho yang baru keluar dari kandangnya, Stasiun Kediri, akibat menyerobot pintu perlintasan di Jalan Brigjen Katamso.

Para penumpang bus itu mencelat, delapan di antaranya, termasuk Agung dan Undarwanto, kondektur, menemui ajal saat itu juga. Saking kerasnya benturan dua alat transportasi berbeda itu, rel yang terpendam di tengah Jalan Brigjen Katamso pun rusak tak berbentuk. Jalur kereta api Kertosono-Blitar pun lumpuh total selama dua hari.

Peristiwa kecelakaan kereta api seakan tak pernah ada habisnya. Kecelakaan maut di Kediri itu terjadi pada tanggal 23 Februari 2009, persis sebulan dari peristiwa kecelakaan KA Rajawali dan KA Antaboga bermuatan bahan kebutuhan pokok di persilangan Stasiun Kapas, Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2009 yang menewaskan dua orang penumpang.

Kendati kedua peristiwa tersebut tak berkaitan langsung, faktor penyebabnya memiliki kesamaan, yakni sama-sama akibat keteledoran (human error).

Sampai saat ini Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) belum merilis hasil penyelidikannya. Namun berdasar keterangan yang dihimpun petugas kepolisian, kecelakaan di Stasiun Kapas itu akibat masinis KA Rajawali tak mengindahkan isyarat yang diberikan petugas perjalananan kereta api.

Sementara di Kediri, sampai saat ini Supinto (43), petugas penjaga pintu perlintasan kereta api di Jalan Brigjen Katamso masih diperiksa secara intensif.

Karyawan PT KA itu yang biasanya bertugas sebagai pengawas jalan dan rel itu dianggap lalai karena tidak segera menutup pintu perlintasan sehingga bus Harapan Jaya leluasa menerobos.

Diskriminatif
Jika dicermati lebih jauh, kecelakaan maut yang terjadi di Kediri penyebabnya tidak sekadar faktor “human error”, melainkan ada persoalan yang lebih penting lagi menyangkut tingkat kesejahteraan para penjaga pintu kereta api itu sendiri.
Sejak lama pegawai rendahan di PT KA yang puluhan tahun mendarmabaktikan diri di pintu perlintasan kereta api itu merasakan adanya perlakuan diskriminatif.
Para penjaga pintu perlintasan kereta api di Jalan Brigjen Katamso itu hampir tak pernah mendapatkan penghasilan tambahan sebesar Rp6.000,00 per hari. seperti yang diperoleh para penjaga pintu kereta api yang berada di sekitar Depot Pertamina Kediri.

“Kami hanya mendapatkan imolemen (semacam uang lembur) dan tunjangan fungsional. Tapi teman-teman kami yang di utara mendapat tambahan uang makan harian,” kata Sunarko (55), penjaga pintu perlintasan Jalan Brigjen Katamso.

Kekecewaan Sunarko itu wajar, lantaran tugas dan tanggung jawab yang diembannya sama besar dengan penjaga di pintu perlintasan lainnya, termasuk yang berada di sekitar Depot Pertamina Kediri.
“Tugas kami ini sama-sama menyelamatkan nyawa orang lain, tapi mengapa ada perbedaan perlakuan?” kata pria yang sudah 34 tahun bekerja sebagai petugas penjaga pintu perlintasan kereta api itu.

Penjaga pintu perlintasan kereta api dengan masa kerja di atas 20 tahun rata-rata mendapatkan gaji sebesar Rp2,6 juta, termasuk imolemen Rp200 ribu dan tunjangan fungsional Rp75 ribu.

Adanya “hujan tak merata” itu dibenarkan Kepala Distrik Jalan dan Rel 74-B PT KA Kediri, Sudiono, yang membawahi para penjaga pintu perlintasan di sepanjang ruas Kediri-Ngujang itu.

“Perlintasan di sekitar Depot Pertamina berada di bawah tanggung jawab bidang operasional Stasiun Kediri. Di luar itu tanggung jawab Distrik,” katanya.

Bidang Operasional Stasiun Kediri membawahi tiga pos penjagaan, yakni Jalan Jagalan, Jalan Pattimura, dan Jalan Sultan Agung (Depot Pertamina). Mereka ini diistilahkan petugas di bawah sinyal karena lokasi pos mereka berada di antara dua tiang sinyal Stasiun Kediri.
Sedang Distrik 74-B juga membawahi tiga pos penjagaan, yaitu Jalan Brigjen Katamso, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Raya Kediri-Ngadiluwih atau pos di luar sinyal.
Setiap pos di bawah sinyal itu dijaga tiga orang yang bertugas secara bergantian mulai pukul 03.00 hingga 23.00 WIB. Berbeda dengan di luar sinyal, setiap pos dijaga dua orang secara bergantian mulai pukul 03.00 hingga 21.00 WIB.

“Mengenai adanya uang tambahan dari pihak Pertamina, kami tidak tahu besarnya. Yang jelas memang ada,” kata Sudiono menambahkan.

Minimnya jumlah personel di luar sinyal itu membuat Distrik 74-B selalu kelimpungan, terutama saat salah satu personelnya mengajukan izin libur.
Sehingga sangat beralasan jika beberapa orang petugas pemeriksa jalan yang menjadi petugas cadangan penjaga pintu perlintasan kereta api, seperti dialami Supinto, yang menjadi tersangka dalam kasus di Jalan Brigjen Katamso.
Bisa dibayangkan, betapa tingginya tanggung jawab Supinto yang dalam sehari harus menjalankan tugas sebagai pemeriksa rel merangkap  penjaga pintu perlintasan.

Padahal setiap hari penjaga rel harus berjalan kaki sejauh 2 hingga 5 kilometer dengan peralatan dari baja yang dipanggulnya. Dalam kondisi kelelahan, dia masih diwajibkan mengganti petugas penjaga rel yang berhalangan hadir.

Sementara dalam sebulan Supinto hanya mendapatkan gaji dan tunjangan sekitar Rp2,3 juta, atau bahkan lebih rendah dibandingkan rekan-rekannya yang murni bertugas sebagai penjaga perlintasan.

Sayangnya Humas Daerah Operasional (Daops) VII PT KA Madiun, Harijono Wirotomo, tidak tahu jika ada uang tambahan yang diperoleh para petugas penjaga perlintasan di bawah sinyal itu.

“Memang pembayaran angkutan BBM Pertamina itu melalui Stasiun Kediri. Tapi pengelolaannya di bawah PT KA, kalau di Kediri berarti Daops VII,” katanya.

Ia menyebutkan, untuk satu gerbong tangki pengangkut BBM, PT KA mematok tarif kepada Pertamina rata-rata Rp2 juta, baik tujuan Surabaya-Kediri, Surabaya-Madiun, maupun Yogyakarta-Madiun.

Dalam satu hari ada dua rangkaian kereta tangki pengangkut BBM, masing-masing rangkaian terdiri atas 20 gerbong tangki, yang melintas di tiga jalur itu.
“Karena pengelolaan keuangan langsung di bawah Daops, kecil kemungkinan para penjaga perlintasan di sekitar Depot Pertamina Kediri itu mendapatkan insentif,” kata mantan Kasubsi Hukum Daops VII Madiun itu.

Selain insentif, sebenarnya penjaga perlintasan kereta api di sekitar Depot Pertamina mendapatkan keuntungan lain, yaitu bisa mengais BBM yang masih tersisa di dalam gerbong tangki. Pemandangan mudah didapati setiap pagi ketika kereta tangki sedang langsir.

Ironi
Sedikit hujan banyak yang basah. Peribahasa itu sangat layak dikiaskan dengan peristiwa maut di Kediri, karena persoalan sepele mengenai jatah uang makan harian berdampak fatal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Bahkan pengamat perkeretaapin Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Budi Rahardjo, ST, MT, menganggap adanya perbedaan perlakuan antar petugas penjaga kereta api itu sebagai sebuah ironi.

“Di saat PT KA sedang meningkatkan kinerja terkait program revitalisasi, justru sangat ironis kalau masih ada perbedaan-perbedaan perlakuan seperti itu,” kata penanggung jawab Laboratorium Perhubungan ITS itu.

Menurut dia, seharusnya yang bertanggung jawab atas kecelakaan maut di Kediri itu bukan hanya petugas penjaga perlintasan kereta api.

“Ada level di atasnya juga yang harus bertanggung jawab, mengapa ada perbedaan perlakuan sedemikian rupa sehingga memicu kecemburan sosial yang berakibat fatal seperti itu,” katanya.

Meski demikian, dia tidak serta-merta menyalahkan pihak manajemen PT KA atas insiden di Kediri yang merenggut nyawa delapan orang itu.

“Selama ini di Indonesia semua pintu perlintasan digerakkan secara manual oleh tenaga manusia. Sudah barang tentu ada unsur kesalahannya,” katanya.

Bahkan Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengatur adanya perbedaan elevasi antara jalan umum dengan jalan kereta api, sehingga nantinya tidak ada lagi perlintasan sebidang.

“Dengan kata lain kalau ada perlintasan sebidang, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah, apakah dengan cara meninggikan jalan umum atau jalan kereta api,” kata dosen ilmu perkeretaapian di Jurusan Teknik Sipil ITS itu.

Budi menjelaskan, disahkannya UU 23/2007 itu pun bukan semata-mata untuk membebaskan tanggung jawab PT KA dari setiap peristiwa yang terjadi di perlintasan kereta api.
“Bahkan sebelumnya sudah ada UU 13/1992. Kedua undang-undang ini berdasar hasil studi, bahwa tingkat pengereman kereta api itu lebih dirumit dibandingkan jenis kendaraan lainnya,” katanya menambahkan.
Oleh sebab itu PT KA sebagai operator perjalanan kereta api tidak bisa ditindak secara hukum begitu saja, setiap terjadi peristiwa kecelakaan di pintu perlintasan sebidang.

Walau begitu, jika terjadi kecelakaan yang disebabkan faktor “human error”, maka PT KA berkewajiban menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelakunya.

“Dalam kecelakaan kereta api lawan bus di Kediri itu pun, seharusnya PT KA harus melakukan penyelidikan, termasuk mengapa terjadi perbedaan perlakuan sehingga memengaruhi tugas dan tanggung jawab seseorang,” kata Budi Rahardjo.*

oleh M. Irfan Ilmie

Metode pengobatan yang dilakukan Muhammad Ponari, dukun cilik asal Dusun Kedungsari, Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terkesan unik dan berbau takhayul.

Keunikan dan unsur takhayulnya itu telah menghipnotis ribuan orang dari berbagai daerah di pelosok Tanah Air yang masih memadati tempat praktik anak semata wayang hasil pernikahan Kasemin (42) dan Mukaromah (28) itu sampai sekarang.

Bahkan di antara mereka ada yang rela antre selama berhari-hari demi mendapatkan seteguk air putih yang sebelumnya dicelup batu yang digenggam siswa Kelas III SD Negeri Balongsari 1 itu.

Tak peduli, apakah air celupan batu itu higienis atau tidak, yang penting mereka percaya, bahwa air itu bertuah dan bisa menyembuhkan segala macam penyakit.

“Setidaknya bisul yang saya rasakan bertahun-tahun sudah agak mendingan,” kata Masilah (43), warga Surabaya, setelah meneguk air keruh yang didapat dari rumah Ponari.

Kendati demikian, ada juga warga yang tidak percaya bahkan kapok setelah mengonsumsi air Ponari, namun penyakitnya tak kunjung sembuh, seperti yang dialami Hamzah (53), warga Mojongapit, Jombang.

“Nyatanya mata saya juga tidak ada perubahan, setelah minum air dari Ponari,” katanya sambil menunjukkan matanya yang sakit.

Namun tak sedikit pula warga yang penasaran untuk mendapatkan air itu. “Sampai kapan pun, saya akan tetap bertahan di sini untuk mendapatkan air itu,” kata Maslukhan, warga Purwodadi, Jawa Tengah saat ditemui di Dusun Kedungsari, Sabtu (21/2) siang.

Kedatangannya ke dusun kumuh itu sebagai bentuk ikhtiar dengan harapan kelumpuhan yang diderita ibunya itu bisa sembuh.

Sudah tiga hari Maslukhan berada di Dusun Kedungsari, tapi tetap tidak mendapatkan kupon antrean karena setiap hari panitia hanya mengeluarkan 5.000 lembar kupon, sedang yang datang di atas angka 10.000 orang.

Terlepas dari semua keunikan dan hal-hal yang berbau takhayul, secara medis air yang didapat dari Ponari itu tetap tidak layak untuk dikonsumsi.

“Air dalam kemasan saja masih ada yang tidak sehat, apalagi air yang dicelup batu dan tangan Ponari. Siapa yang menjamin kebersihan tangan Ponari?” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jombang, dr. Pudji Umbaran.

Dalam tinjauan medis, orang yang berobat kepada Ponari hanya mendapatkan efek “placebo”, yakni penderita merasakan kenyamanan sesaat, walaupun penyakit yang dideritanya tidak hilang begitu saja.

“Efek ‘placebo’ ini juga bisa didapatkan oleh pasien dari dokter. Makanya mengapa ada dokter yang banyak didatangi pasien dan mengapa pula ada dokter yang sepi pasien,” katanya.

Ilmu kedokteran itu mencakup ’scientific’ dan ‘art’, ujarnya, sehingga dokter yang bisa menggabungkan ’scientific’ dan ‘art’ inilah yang bakal dikunjungi banyak pasien.

Efek “placebo”, lanjut dia, sudah bisa dirasakan oleh pasien, bahkan sebelum mengunjungi dokter itu. “Ada orang yang merasa sembuh, sebelum meminum obat dari dokter karena sudah telanjur cocok pada dokter itu,” katanya mencontohkan.

Sama halnya dengan orang yang datang ke tempat Ponari. “Setelah meneguk air, ada orang yang langsung merasakan kesembuhan. Padahal penyakitnya belum hilang. Kalau tidak percaya, silakan penderita tumor datang ke tempat Ponari, setelah itu bisa dibuktikan secara bersama-sama melalui rontgen, apakah tumornya itu hilang atau masih ada,” katanya.

Belum lama ini Dimas (3,5), warga Desa/Kecamatan Ngusikan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang. Ia menderita radang otak yang cukup parah.

“Berdasar pengakuan dari kedua orangtuanya, anak itu sebelumnya mendapatkan pengobatan dari Ponari,” katanya.

Demikian pula banyak pasien dokter di Jombang yang mengaku telah melakukan terapi di rumah Ponari. “Hampir 30 persen pasien yang melakukan rawat jalan di rumah saya sudah pernah ke sana,” kata Pudji.

Oleh sebab itu IDI Jombang menyatakan, bahwa pengobatan yang dilakukan oleh Ponari tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Dalam ilmu kedokteran, untuk memastikan seseorang menderita penyakit tertentu harus melalui beberapa tahap.

Pudji menjelaskan, dalam menangani pasien seorang dokter wajib melakukan proses “anamesa” atau wawancara dengan pasien yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan dengan melihat, meraba, dan mengetuk tubuh pasien.

Kalau masih ragu, seorang dokter bisa melakukan pengujian laboratoris dan rontgen. “Setelah itu baru mendiagnosis penyakit pasien yang diikuti dengan tata laksana pengobatan,” katanya.

Serangkaian proses itu tidak menjamin seorang pasien sembuh total. Oleh sebab itu, Pudji tidak memungkiri kedatangan seseorang ke dukun atau ahli pengobatan alternatif lainnya karena merasa putus asa dengan model penyembuhan yang dilakukan oleh dokter.

Justru dengan fenomena Ponari ini, ia melihatnya sebagai tantangan bagi dokter. Untuk menjawab tantangan itu, seorang dokter tidak boleh lagi tertutup dan pelit dalam memberikan informasi mengenai penyakit terhadap pasien.

“Sudah bukan zamannya lagi, dokter terburu-buru memeriksa seseorang karena pasien di luar banyak yang sudah antre,” kata Kasubid Pelayanan Medik RSUD Jombang itu mengingatkan para dokter.

Menurut dia, di Kabupaten Jombang dokter umum dan spesialis yang membuka praktik mencapai 180 orang. “Jumlah ini melebihi rasio penduduk karena idealnya seorang dokter melayani 10.000 pasien. Hanya tingkat penyebarannya tidak merata,” katanya.

Untuk mendapatkan pelayanan dokter umum swasta, masyarakat hanya dikenakan tarif sebesar Rp20.000,00 hingga Rp25.000,00 termasuk obat (dispencing). Sedang tarif jasa pemeriksaan dokter spesialis di Jombang berkisar antara Rp30.000,00 hingga Rp50.000,00 untuk sekali kunjungan.

“Belum lagi Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Bahkan masyarakat yang tidak memiliki kartu Jamkesmas, Pemkab Jombang masih menanggungnya melalui program Jamkesda yang dananya bersumber dari APBD,” katanya.

Oleh sebab itu, dia tidak setuju adanya anggapan bahwa fenomena Ponari sebagai dampak akibat buruknya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

“Di Kecamatan Megaluh, tak jauh dari rumah Ponari, ada dokter dan puskesmas yang siap memberikan pelayanan setiap hari,” kata Pudji menambahkan.

Romantisme Mistis
Sementara itu pakar sosiologi dan kebudayaan dari Universitas Darul ‘Ulum (Undar) Jombang, Prof. Dr. Tadjoer Ridjal, M.Pd mengemukakan, fenomena Ponari tidak memiliki keterkaitan langsung dengan masalah pelayanan kesehatan dan kondisi sosio-kultural masyarakat Jombang secara umum.

“Yang datang ke rumah Ponari, bukan hanya masyarakat Jombang. Kalau dicermati lagi, justru lebih banyak dari daerah lain, termasuk Kalimantan, Sumatra dan beberapa wilayah lain di Indonesia,” katanya.

Menurut dia, fenomena Ponari merupakan potret masyarakat yang masih memegang teguh pemikiran tradisional. “Golongan masyarakat ini ingin menghidupkan kembali mitos lama yang telah punah. Golongan ini penganut romantisme mistis,” katanya.

Mitos lama itu, lanjut Tadjoer, adalah munculnya sosok Ki Ageng Selo yang melegenda di kalangan masyarakat Jawa ratusan tahun silam. Ki Ageng Selo mendadak sakti setelah petir yang hendak menyambarnya mampu dihalau dan berubah menjadi sebuah batu.

“Legenda Ki Ageng Selo itu kembali dihidupkan di tengah masyarakat dengan menampilkan sosok Ponari. Dalam tinjauan sosiologi dan kebudayaan, kedua sosok ini sama-sama memiliki power yang digambarkan oleh kalangan masyarakat tertentu sebagai bentuk kesaktian,” katanya.

Berdasar tradisi, kekuasaan (power) itu tidak diperoleh melalui pencapaian prestasi tapi askriptif dengan penaklukan dan penyerapan. Penyerapan bisa didapatkan dari faktor keturunan dan titisan.

“Ponari merupakan askriptif penyerapan titisan. Masyarakat menganggap Ponari merupakan titisan dari Ki Ageng Selo sehingga dia pun dianggap memiliki kesaktian,” kata Asisten Direktur Program Pasca Sarjana Undar Jombang itu.

Oleh sebab itu kemampuan yang ada pada diri Ponari tidak bisa diukur dengan menggunakan paradigma rasio empiris.

“Fenomena Ponari sama sekali mengabaikan kelas dan strata ekonomi karena diusung oleh golongan romantisme mistis tadim” katanya.

Yang datang ke tempat Ponari tidak hanya orang miskin, ujarnya, tapi banyak kalangan masyarakat kaya dan berpendidikan, terutama mereka yang berasal dari luar Jawa. Oleh sebab itu, fenomena ini tidak bisa ditinjau secara rasio empiris.

Apakah fenomena Ponari itu akan berlangsung dalam waktu yang relatif lama, Tadjoer menyatakan, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat sekitar. “Biasanya fenomena itu akan berakhir, kalau sudah ada unsur komersial,” katanya.

“Karena kesaktian seseorang itu didasari syarat-syarat moral, di antaranya yang paling utama adalah membantu orang lain tanpa pamrih. Jadi secara otomatis, kesaktian seseorang akan sirna, jika sudah berorientasi pada materi,” kata Tadjoer menambahkan.

Tentu hal itu susah untuk dijawab Ponari dan keluarganya yang hingga hari ke-21 buka praktik di Dusun Kedungsari telah mampu meraup penghasilan di atas angka Rp1 miliar.

Kendati uang itu tak pernah diimpikan sebelumnya, tidak tertutup kemungkinan uang sebesar itu akan mengubah pola hidup keluarga miskin yang selama ini tinggal di rumah berdinding anyaman bambu itu.

Apalagi sebelumnya Kasemin (42), ayah Ponari yang hanya berprofesi sebagai pencari katak dan siput, telah berurusan dengan polisi setelah terlibat pertengkaran dengan sepupunya saat bocah berusia sembilan tahun itu hendak dibawa pulang.*

oleh m. irfan ilmie

Iluk Sariroh (26), terpaksa berbohong kepada para tetangganya di Desa Semanding, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, bahwa bercak merah di sekujur tubuh anaknya, Fahmi (6), akibat sengatan lebah.

Ia menampakkan sikap tidak jujur di depan warga desanya itu untuk melindungi masa depan anak semata wayangnya, selain sebagai upaya agar keluarganya tidak semakin terkucil.

Sayangnya langkah yang ditempuh Iluk untuk menutup-nutupi penderitaan keluarganya itu sia-sia. Vonis warga Desa Semanding, bahwa penyakit yang diderita Fahmi sama dengan penyakit yang diderita kakek-neneknya itu telah membuat kesempatan menuntut ilmu sejak dini semakin tertutup.

“Seharusnya anak saya itu sudah duduk di bangku TK (Taman Kanak-kanak) seperti teman sebayanya yang kini sudah kelas nol besar,” kata Iluk dengan mata menerawang.

Fahmi tak bisa sekolah lantaran harus menyusul neneknya, Siti Unifah (50), yang tergolek lemah di Rumah Sakit (RS) Kusta Kediri. Beberapa tahun sebelumnya, M. Irham, istri Unifah sekaligus kakek Fahmi meninggal dunia akibat penyakit kusta yang dideritanya. Karena itu penyakit yang dialami oleh Fahmi saat ini seakan menjadi pembenaran bagi warga Desa Semanding yang selama ini menganggap keluarga buruh tani itu terkena penyakit kutukan.

Stigma penyakit kutukan juga dirasakan oleh Jatuk Wulandari (10). Gadis belia asal Desa Babadan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri itu harus tersisih dari pergaulan teman sebayanya.

“Tak seorang pun anak-anak seusia dia yang mengajaknya bermain karena takut tertular. Mainan anak tetangga tidak boleh bercampur dengan mainan anak saya,” kata Suci Sayekti, ibu kandung Wulandari.

Ia menganggap orang-orang di sekitarnya itu telah bersikap tidak adil dalam memperlakukan anak gadisnya. “Kasihan, anak saya semakin dijauhi teman-temannya karena orangtua mereka melarang bermain dengan anak saya,” katanya.

Saat ditemui di RS Kusta Kediri, Minggu (25/1), Suci mengungkapkan, sejak usia dua bulan, di tubuh putrinya itu terdapat bercak berwarna putih yang mengakibatkan sekujur tubuhnya mati rasa. “Awalnya hanya satu bercak, tapi lama-kelamaan merembet hingga seluruh tubuh. Tapi saya baru memeriksakan dia dua tahun lalu atas saran saudara saya,” katanya.

Langit di atas Suci seakan runtuh tatkala pihak rumah sakit memvonis anaknya menderita penyakit kusta. “Padahal tak seorang pun anggota saya yang menderita penyakit itu,” katanya menuturkan. Selama satu tahun anak itu menginap di RS Kusta Kediri. Setelah itu dia diharuskan memeriksakan diri setiap tiga bulan sekali karena untuk memulihkan kondisinya dibutuhkan waktu yang relatif lama.

Kini Iluk dan Suci tidak banyak berharap belas kasihan dari masyarakat. Pada tanggal 25 Januari yang merupakan Hari Kusta Internasional, kedua ibu rumah tangga itu hanya meminta masyarakat dan pemerintah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap penderita kusta.

“Kami hanya ingin mengetuk perasaan masyarakat. Jangan bedakan anak kami dengan yang lainnya,” kata Iluk penuh harap.

Pandangan Keliru

Kepala Instalasi Rawat Inap RS Kusta Kediri, Limarchaban, menyatakan, pandangan masyarakat terhadap penyakit kusta selama ini banyak yang keliru. Apalagi jika penyakit itu dikait-kaitkan dengan kutukan, maka penderita kusta tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tapi tekanan psikis akibat terkucil dari pergaulan sosial.

“Padahal penyakit ini bisa disembuhkan, asalkan penderita mematuhi tata cara pengobatannya,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (24/1) lalu.

Ia menjelaskan, penyakit kusta itu disebabkabkan oleh bakteri jenis “Mycrobacterium Leprae”. Bakteri ini bisa merusak jaringan kulit dan mematikan saraf tepi yang terdapat pada lengan dan kaki.

Oleh sebab itu, lanjut dia, wajar jika penderita kusta mengalami penurunan daya tahan tubuh, terutama ketika bakteri tersebut juga menyerang hidung, tenggorokan, dan mata. Penyakit kusta itu terbagi dua jenis, Kusta Kering dan Kusta Basah. Namun yang berbahaya adalah Kusta Kering, karena selain bisa membuat penderitanya cacat fisik, juga bisa berakhir dengan kematian, jika disertai penyakit lain.

Bahkan selama 2008, tercatat empat orang penderita Kusta Kering yang menjalani perawatan di RS Kusta Kediri, meninggal dunia. Padahal tahun sebelumnya hanya dua orang penderita kusta yang meninggal dunia di rumah sakit yang berlokasi di Jalan Veteran Kediri itu.

“Penderita kusta yang meninggal dunia itu karena daya tahan tubuhnya berkurang. Akibat daya tahan tubuh berkurang, menyebabkan penyakit lain mudah menyerang ginjal dan liver. Hal ini yang menyebabkan pasien meninggal dunia,” kata Limarchaban.

Sementara untuk jenis Kusta Basah, penularannya relatif cepat. Sedang untuk penyembuhan penyakit kusta dibutuhkan waktu enam hingga 12 bulan.

Menurut dia, kusta lebih banyak menyerang masyarakat dengan strata ekonomi rendah yang kurang memperhatikan masalah kesehatan lingkungan. “Tapi tidak tertutup kemungkinan, masyarakat menengah atas juga terkena penyakit itu. Apalagi penyakit itu menular,” katanya mengingatkan.

Limarchaban menyebutkan, ada beberapa media penularan penyakit tersebut, di antaranya bersinggungan langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang relatif lama dan menggunakan perlengkapan penderita.

“Hal inilah yang mengakibatkan, penderita kusta disisihkan dari lingkungan sosial di sekitarnya. Bahkan ada keluarga yang sampai menempatkan penderita kusta di ruang terpisah,” katanya.

Namun tidak sedikit keluarga penderita yang membawanya ke rumah sakit khusus kusta agar mendapatkan perawatan dan penanganan yang lebih baik ketimbang di rumah sendiri. Di RS Kusta Kediri terdapat 30 hingga 50 pasien yang menjalani rawat inap dalam sebulan. Sedang penderita yang rawat jalan bisa mencapai 250 orang per bulan.

“Rata-rata pasien yang menginap di sini adalah pasien kambuhan. Mereka sebelumnya sudah sembuh, tapi terpaksa dirawat lagi. Penyakit ini memang membutuhkan penyembuhan yang lama. Pasien yang dinyatakan sembuh, tapi tidak mendapat perawatan memadai di rumahnya, sangat mungkin penyakitnya kambuh lagi,” katanya.*

M. Irfan Ilmie

Siang itu cuaca di Sidoarjo, Jatim, cukup panas. Sejumlah bocah bertelanjang dada tidur tengkurap di atas lantai. Mereka tak lagi memedulikan debu kiriman dari prahoto pengangkut material yang lalu-lalang di depan barak mereka.

Sementara di barak lainnya, beberapa gadis yang ditinggal mati bapak atau ibunya itu mengusir rasa gerah dengan mengipas-ngipas buku pelajarannya sambil menonton televisi yang sedang marak-maraknya memberitakan nasib bocah dan warga Palestina akibat serangan militer Israel.

Suasana Panti Yatim Piatu Mabarrot di Desa Sarirogo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (7/1) siang itu sepi. Tak ada lagi tawa riang seperti tahun-tahun sebelumnya di saat anak-anak merayakan Asyura yang jatuh setiap tanggal 10 Muharam.

Kini mereka merayakan Asyura dengan ibadah sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. “Kami semua puasa sunah, kecuali ada beberapa teman yang tadi malam lupa tidak sahur,” kata Faizah (10), penghuni panti asuhan itu menuturkan.

Sepulang sekolah, mereka memilih tidur atau sekadar tidur-tiduran daripada melakukan aktivitas tak karuan yang dapat menguras tenaga di siang yang cukup menggerahkan itu.

Suasana ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. “Kalau dulu, banyak yang mengundang kami sekadar untuk berbagi rezeki,” kata gadis asal Ngoro, Mojokerto yang ditinggal mati ayahnya ketika masih bayi itu menceritakan suasana Asyura beberapa tahun yang lalu.

Sebagai penghuni panti asuhan, Faizah dan beberapa temannya tak banyak menuntut suasana ceria tahun lalu itu harus terulang saat ini. Ia sadar, kondisi ekonomi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga tak banyak dermawan yang mengundang mereka sekadar untuk berbagi rasa.

“Makan sudah disediakan, uang jajan sudah ada, dan sekolah pun gratis. Makanya saya senang tinggal di sini,” kata Candra (10), bocah yatim asal Tanggul, Jember yang tak pernah tahu wajah bapaknya sejak dilahirkan dari rahim ibunya itu.

Sebagian masyarakat menganggap Asyura sebagai hari raya bagi anak-anak yatim. Wajar jika di berbagai daerah, masyarakat merayakannya dengan memberikan sebagian rezekinya kepada anak-anak duafa itu.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, “Barang siapa yang memberikan sedekah kepada anak yatim pada tanggal 10 Muharam dengan mengelus kepalanya, niscaya setiap helai rambut anak yatim akan mengangkat derajat orang tersebut di hadapan Allah.”

“Berangkat dari hadits Nabi itulah, maka setiap tanggal 10 Muharam atau disebut dengan Asyura sebagai hari raya anak yatim,” kata Pengasuh Panti Yatim Piatu Mabarrot, Luqman Hakim.

Menurut dia, menyantuni anak yatim merupakan perbuatan mulia. “Saking mulianya perbuatan itu, tercatat 23 lafal yatim dicantumkan dalam Alquran, mulai dari merawatnya, menjaganya, menikahinya, sampai memelihara hartanya,” kata alumnus IAIN Sunan Ampel jurusan Tafsir Hadits itu.

Bahkan orang yang meninggalkan anak yatim dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, sebagaimana firman Allah dalam Surah Almaun.

“Namun, merawat anak yatim bukanlah pekerjaan mudah. Mulai dari godaan harta sampai fitnah berdatangan silih berganti. Dibutuhkan keimanan dan ketangguhan mental untuk menghadapinya,” kata Luqman.

Ia lalu mengungkapkan, di panti asuhan yang dipimpinnya itu hampir setiap saat orang datang menyumbangkan harta mulai dari uang, perlengkapan sekolah, sampai bahan pokok, terutama saat-saat menjelang lebaran Idulfitri.

Belum lagi dermawan yang mengundang anak-anak yatim ke rumahnya untuk diajak makan bersama setelah didahului dengan doa bersama demi kesuksesan karir si pengundang itu.

“Sepintas sumbangan-sumbangan itu menggembirakan bagi anak yatim. Tapi jangan lupa, ada banyak godaan di hati untuk memiliki barang-barang itu. Di sinilah iman dan ketakwaan diuji secara nyata,” kata pria berusia 33 tahun itu.

Saat ini banyak terjadi perbuatan nista dengan mengatasnamakan anak yatim, mulai dari panti asuhan yang tidak ada penghuninya sampai penggelembungan jumlah anak yatim itu sendiri.

“Oleh sebab itu, masyarakat harus waspada, terhadap banyaknya permintaan sumbangan baik yang diajukan melalui proposal atau mengerahkan petugas tertentu di kendaraan umum atau di perkantoran dan pusat keramaian lainnya,” kata Luqman mengingatkan.

Menurut dia, seharusnya anak yatim menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Departemen Sosial di tingkat pusat dan Dinas Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat di tingkat daerah.

“Sayangnya sekarang ini pemerintah hanya memfokuskan perhatian pada anak jalanan. Padahal anak yatim itu juga butuh perhatian dari negara dan pemerintah, karena mereka juga punya cita-cita,” katanya.

Bahkan Sayidina Umar saat menjadi Khalifah pernah mengatakan, seorang pemimpin negara yang cakap adalah orang yang mampu memimpin anak-anak yatim.

Oleh sebab itu Luqman mengusulkan, di Indonesia ini sudah sangat layak dibentuk lembaga yang khusus menangani anak yatim dan permasalahannya. “Komnas Perlindungan Anak (KPA) saja ada, mengapa komisi anak yatim tidak ada? Di Malaysia, ada komisi khusus yang menangani anak-anak yatim. Bahkan di sana juga ada Bank Yatim untuk menghindari penyelewengan dana bantuan baik dari negara maupun perorangan yang diperuntukkan bagi para yatim itu,” katanya.

Selanjutnya dia meminta pemerintah menetapkan Hari Anak Yatim setiap tanggal 10 Muharam untuk menumbuhkan simpati masyarakat terhadap bocah yang kehilangan orangtuanya itu.

Pemuliaan Asyura
Dalam kesempatan itu Luqman Hakim berpendapat, bahwa pemuliaan terhadap anak yatim bukanlah hal yang berlebihan. “Tidak hanya Islam, tapi ajaran agama manapun juga memiliki pandangan yang sama terhadap anak yatim,” kata pengkaji ajaran-ajaran agama itu menambahkan.

Hanya dalam Islam, lanjut dia, ada keterkaitan erat antara pemuliaan anak yatim dengan Asyura. “Namun bukan berarti, memuliakan anak yatim hanya dilakukan pada Asyura, saat yang lain tidak penting. Ini pandangan yang keliru,” katanya.

Selain berdasar Hadits Nabi SAW mengenai pemuliaan anak yatim pada bulan Asyura, ada serentetan peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 Muharam itu.

Di dalam kitab “Tanbihul Ghafilin” disebutkan, pada tanggal 10 Muharam, Allah menciptakan langit, bumi, dan surga. Bahkan pembukaan pintu surga dan hari kiamat pun terjadi pada tanggal 10 Muharam, kendati waktunya tidak bisa ditentukan.

Dalam kitab karya Al Faqih Asy Syaikh Abu Laits As Samarqandi itu disebutkan pula beberapa peristiwa lain yang terjadi pada tanggal 10 Muharam. Di antaranya adalah Nabi Adam AS mendapat ampunan dari Allah, Nabi Ibrahim AS diselamatkan Allah dari bara api yang disulut oleh Raja Namrud, Nabi Musa AS selamat dari kejaran Raja Fir’aun, Nabi Nuh AS selamat dari banjir bandang dan badai yang menewaskan istri dan anaknya.

Pada tanggal itu juga, Nabi Yusuf AS dibebaskan dari penjara setelah difitnah oleh suami Zulaikhah, Nabi Ya’qub AS disembuhkan dari kebutaan, Nabi Yunus AS dikeluarkan dari perut ikan Nun setelah dikejar-kejar umatnya yang tidak mau mengikuti perintahnya, dan Nabi Daud AS dijauhkan dari fitnah setelah menikahi bekas istri panglima perangnya yang tewas di medan pertempuran.

Selain itu, ada catatan penting dalam sejarah Islam, bahwa terbunuhnya cucu Rasulullah SAW, Husein, dengan cara dipenggal kepalanya oleh pasukan Yazid bin Muawiyah di Karbala, Irak, bertepatan dengan Asyura.

Sebagian masyarakat Irak dan Iran memperingati Hari Asyura dengan memukul kepalanya sampai berdarah sebagai bentuk penyesalan atas tewasnya Husein di tangan serdadu Yazid.

“Oleh sebab itu bukanlah hal yang berlebihan, jika kita menyantuni anak yatim tepat pada tanggal 10 Muharam, memiliki arti tersendiri,” kata Luqman Hakim.*

M. Irfan Ilmie

Pengkaji kebudayaan Madura Ali Usman mengatakan, Madura bisa bermakna “madu” dan “racun” sesuai gabungan nama pulau itu.

Dikatakan madu, karena mengacu pada hubungan sosial antar sesama, yang hal itu terpotret dalam pertemanan mereka, baik sesama orang Madura maupun dengan di luar masyarakat Madura.

Tali persahabatan tersebut, tak jarang melebihi kedekatannya dengan saudara atau kerabatnya sendiri.

Sementara orang Madura dikatakan racun, bertumpu pada sebagian sifat kerasnya disertai dengan pendendam.

Dari situlah, Ali Usman menyimpulkan, masyarakat Madura kemudian selalu diidentikkan dengan budaya kekerasan (baca, carok) yang melekat kuat pada perbuatan dan tindak-tanduk perilaku individunya.

Dalam pertarungan politik untuk memperebutkan kursi Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013, tak satu pun orang Madura yang ikut ambil bagian.

Namun peranan orang Madura sangat dominan dalam memberikan warna pada Pilgub Jatim yang sudah berlangsung dalam dua putaran itu.

Bahkan sebagian penduduk Madura memiliki hak berpolitik yang sangat istimewa dalam Pilgub Jatim.

Mereka berhak menentukan nasib Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun ke depan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.

Hak istimewa yang dimiliki masyarakat dua kabupaten di Pulau Garam itu tidak dimiliki oleh mayoritas penduduk Jawa Timur lainnya.

Dengan kata lain, Gubernur Jawa Timur kini telah berada di tangan orang Madura, kendati tak satu pun orang Madura yang ikut berlomba menuju Grahadi.

Kedigdayaan orang Madura dalam Pilgub Jatim itu sejak awal sudah mulai tampak. Mulai kisruh penghitungan suara hingga putusan MK.

Orang-orang Madura yang dikenal berani dan tampil apa adanya itu mampu mencuri perhatian publik setelah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilgub Jatim yang digelar di Gedung MK, Jakarta.

Lalu yang perlu dicatat, Ketua MK, Mohammad Mahfud MD, yang memutuskan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang serta penghitungan ulang di Kabupaten Pamekasan, adalah orang Madura.

Lengkap sudah, peranan orang Madura dalam menentukan seorang kepala daerah di provinsi paling timur di Pulau Jawa itu.

Pelanggaran Sistematis

Keputusan MK atas Pilgub Jatim itu didasari kesimpulan majelis hakim, adanya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi, khususnya pelaksanaan pilkada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan.

MK beranggapan, meskipun dalil pemohon tidak konsisten dan tidak terbukti secara formal, akan tetapi secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan pilkada yang berpengaruh terhadap perolehan suara kedua pasangan Cagub/Cawagub.

Oleh sebab itu majelis hakim memerintahkan pemungutan suara ulang Pilgub Jatim di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan ini dibacakan.

“Penghitungan suara ulang Pilgub Jatim Putaran kedua di Kabupaten Pamekasan dengan menghitung kembali secara berjenjang surat suara yang sudah dicoblos dalam waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini diucapkan,” kata Mahfud selaku Ketua Majelis Hakim MK.

Majelis hakim juga berkesimpulan keputusan KPU Provinsi Jatim tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Provinsi Jawa Timur Putaran II, harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai hasil penghitungan suara di kabupaten yang terkena dampak pengaruh pelanggaran.

“Memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan semangat untuk melaksanakan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” katanya membacakan putusan MK.

Sedang putusan MK dinilai sebagai pukulan telak bagi KPU Provinsi Jatim.

“Putusan itu merupakan pukulan telak bagi KPU Jatim. Artinya, KPU juga harus belajar dari kasus ini dan jangan lupa, untuk terus introspeksi diri,” kata Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang, KH Sholahuddin Wahid.

Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu, sejak awal telah meminta kepada KPU Jatim, agar dilakukan pemungutan suara ulang di satu kabupaten di Pulau Madura.

Putusan tersebut, lanjut adik mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, semakin mempertegas bahwa kecurangan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim putaran kedua pada 4 November lalu benar-benar ada.

“Tapi, KPU tidak pernah menanggapi adanya laporan kecurangan itu. Justru sebaliknya, MK memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan demokratisasi di Jatim,” katanya.

Selanjutnya, dia meminta kedua kubu pendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) untuk menerima dengan lapang dada putusan MK yang bersifat mengikat itu.

Tentu saja para pendukung pasangan Kaji menyambut gembira putusan MK. Di kantor DPW Partai Patriot Jatim di Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya, ratusan muslimah dan kader Partai Patriot yang sebelumnya mengikuti istighosah, langsung bersorak-sorai setelah mendengarkan putusan MK, Selasa (2/12).

Berbeda dengan pemandangan di Posko Tim Soekarwo-Saifullah Yusuf di Jalan Comal 17 Surabaya. Para pendukung KarSa yang menyaksikan siaran televisi swasta yang menyiarkan langsung pembacaan putusan MK itu tampak bersedih.

Putusan MK yang mendasarkan diri dari situasi politik di Madura itu benar-benar dirasa sebagai “madu” dan “racun” oleh dua pasangan calon.

Dan “madu” dan “racun” itu masih akan diperebutkan lagi oleh Kaji dan KarSa di dua kabupaten di Pulau Madura dalam pemungutan suara Pilgub Jatim “putaran ketiga” pada Januari 2009.(*)

Ombudsmen LKBN ANTARA, Mulyo Sunyoto mengatakan, sebaiknya menggunakan kata “centang”. Kata “contreng” masih termasuk katagori bahasa percakapan, belum baku.

Redaktur yang cendikia, kata Anton Mulyono, harus kritis dan tidak mengikuti saja kata yang digunakan
narasumber.

Redahnya kemampuan berbahasa Indonesia yang benar yang telah diucapkan pejabat kita
dan rendahnya daya kritis redaktur merupakan dua penyebab amburadulnya bahasa pers kita.

Sementara itu Kepala Biro LKBN ANTARA Jatim, DD Kliwantoro berpendapat,
dalam kbbi, terdapat tiga makna:

1cen·tang /céntang/, cen·tang-pe·re·nang a tidak beraturan letaknya (malang
melintang dsb); porak-parik; berantakan: segalanya ~ di ruangan itu;

ke·cen·tang-pe·re·nang·an n keadaan yg centang- perentang: ~ dl mengatur jadwal
sering terjadi jika dilakukan terburu-buru

2cen·tang /céntang/ n tanda koreksi, bentuknya spt huruf v atau tanda cawang;

men·cen·tang v membubuhi coretan dsb pd tulisan (sbg peringatan)

3cen·tang /céntang/ v, men·cen·tang v memukul (menempeleng)

semoga hal ini menjadi bahan pencerahan kita.

Media besar seperti Kompas dan Jawa Pos, serta para jurnalis, saya perhatikan masih keliru dalam menggunakan istilah hukum ‘saksi ahli.’

Sebelum salah kaprah perlu saya luruskan bahwa saksi dalam hukum berbeda dengan ahli. Keterangan saksi merupakan salah satu jenis alat bukti dalam hukum acara perdata dan pidana. Keterangan ahli (bukan saksi ahli) juga salah satu jenis alat bukti dalam hukum acara pidana (pasal 184 KUHAP), tetapi keterangan ahli bukan termasuk alat bukti dalam hukum acara perdata.

Istilah ’saksi ahli’ timbul dari kesalahan persepsi, dikiranya ahli yang memberikan keterangan dalam suatu perkara adalah saksi. Padahal, saksi menerangkan fakta-fakta berdasarkan penglihatan, pengalaman dan atau pendengaran langsung. Sedangkan ahli menerangkan pendapat berdasarkan kompetensi keahliannya, dalam suatu perkara, untuk memperjelas duduk perkara yg tdk dipahami penegak hukum. Misal: A melihat B memukul C. A adalah saksi fakta. C divisum dokter H.
Maka H yg menjelaskan hasil visum itu adalah ahli (bukan saksi ahli). Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat.  (dari milis media-jakarta)