Pertemuan selama tiga hari para kepala negara dan kepala pemerintahan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) telah usai dengan ditandatanganinya kesepakatan demi kesepakatan.

         Dalam pertemuan yang berlangsung pada 17-19 November 2011 di Nusa Dua itu, sebanyak 18 kepala negara dan kepala pemerintahan menyepakati beberapa hal, di antaranya terkait penyatuan masyarakat di kawasan dalam meraih kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

         Kedatangan para kepala negara dan kepala pemerintahan ke wilayah paling selatan Pulau Dewata itu bertujuan untuk menjaga saling pengertian antara satu dengan yang lainnya dalam memelihara perdamaian di kawasan.

         Ribuan mil perjalanan mereka lakoni bukan untuk mencari kemenangan. Tentu saja hal itu berbeda dengan pertemuan duta olahraga antarbangsa serumpun (SEA Games) di Jakarta dan Palembang yang berjibaku di medan laga untuk memperebutkan medali.

         Perhelatan akbar di Bali selama tiga selama tiga hari itu juga terasa istimewa lantaran kehadiran Presiden Amerika Serikat Barack Obama beserta Menteri Luar Negerinya Hillary Clinton.

         Kehadiran Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-Moon juga melengkapi ajang pertemuan yang dikemas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-19 ASEAN itu.

         Boleh jadi, selama tiga hari penyelenggaraan KTT ASEAN dan KTT terkait, Bali menjadi perhatian masyarakat internasional. Hal itu bukan sesuatu yang berlebihan, mengingat nama Bali sudah sangat mendunia.

         Bali dikenal oleh masyarakat internasional tidak saja karena eksotisme alamnya yang menghipnotis setiap orang untuk segera menikmati dan mencumbuinya, melainkan juga perilaku masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama dan budaya.

         Negara lain boleh saja memiliki panorama alam yang eksotik, akan tetapi negara Indonesia memiliki Bali bukan karena objek wisatanya belaka, melainkan juga kelestarian budaya masyarakatnya.

         Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Bali menjadi salah satu barometer perekenomian nasional. Apalagi, masyarakat di belahan lain dunia, lebih mengenal Bali ketimbang Indonesia.

         Bisa dibayangkan, betapa pusingnya pemerintah Indonesia ketika suatu negara mengeluarkan anjuran kepada warganya untuk tidak mengunjungi (travel advisory) Bali, meskipun sering kali kebijakan negara lain itu tidak beralasan.

         Pulau berjuluk “island of paradise” itu memang pernah porak-poranda oleh ulah teroris pada 2002 dan 2005. Akan tetapi, tidak adil jika bencana alam dan terorisme yang terjadi di daerah lain dijadikan alasan bagi pemerintah suatu negara untuk melarang rakyatnya berpelesir ke Bali.

                                                                                               Stempel “Aman”
Kehadiran Obama dan sejumlah kepala negara memaksa masyarakat internasional memusatkan perhatiannya ke Pulau Seribu Pura yang dihuni sekitar 3,6 juta jiwa itu.

         Pengamat pariwisata, Dr Ir Agung Suryawan Wiranatha, beranggapan bahwa kedatangan para kepala negara dan kepala pemerintahan itu secara tidak langsung memberikan garansi kepada Bali sebagai tempat paling aman untuk dikunjungi.

         “Kalau tidak aman, tentu Obama dan kepala-kepala negara lainnya tidak akan mau datang ke Bali,” kata Ketua Pusat Penelitian Kebudayaan dan Pariwisata Universitas Udayana (Unud) Denpasar itu, Rabu (23/11).

         Selain membawa stempel “aman”, kehadiran delegasi, kepala negara, dan kepala pemerintahan di ajang KTT ASEAN itu juga sebagai sarana promosi gratis bagi pariwisata di Bali.

         “Kedatangan tamu negara itu sekaligus menjadi ajang promosi bagi pariwisata Bali. Apalagi, Obama sampai tiga hari menginap di Bali. Ini sungguh peristiwa luar biasa,” kata Agung.

         Dia tak membayangkan, berapa uang negara yang harus dikeluarkan untuk promosi pariwisata jika tanpa adanya penyelenggaraan KTT ASEAN.

         “Ini yang harus disyukuri, tidak hanya oleh masyarakat Bali, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia karena kedatangan kepala negara dan kepala pemerintahan itu mendapatkan perhatian utama dari masyarakat internasional,” kata Sekretaris Program Doktor Pariwisata Unud itu.

         Kalau pun ada sebagian masyarakat yang merasa terganggu oleh pelaksanaan KTT, seperti kemacetan jalur lalu-lintas akibat kedatangan dan kepulangan tamu negara, dia menganggap sebagai sesuatu yang wajar.

         “Kemacetan lalu-lintas yang hanya satu atau dua hari itu tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan besarnya manfaat yang didapat dari KTT itu,” kata Agung yang sempat terkena dampaknya saat menjemput rekannya di Bandar Udara Ngurah Rai itu.

         Oleh sebab itu, dia berharap masyarakat bisa berpikir positif atas penyelenggaraan KTT itu demi kemajuan sektor pariwisata Bali ke depan.

         Garansi sudah didapat, “travel advisory” tak lagi menyisakan tempat. Lalu upaya apa lagi yang harus dilakukan agar pariwisata Bali tidak kehilangan minat?
Untuk itu, Agung mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak terlena dengan garansi itu. Aparat keamanan tidak boleh lengah dalam menjaga keamanan objek vital dan objek wisata di Bali.

         “Teroris itu tidak pernah tidur. Jangan sampai aparat keamanan lengah,” kata Sekjen Bali Tourism Board 2005-2011 itu mengingatkan.

         Yang tidak kalah pentingnya lagi, Pemerintah Provinsi Bali harus mampu menyediakan infrastruktur yang memadai agar wisatawan, dari mana pun asalnya, tetap betah tinggal berlama-lama di Pulau Dewata. “Percuma saja garansi dan promosi gratis dari pemimpin negara karena jalan menuju objek wisata kualitasnya buruk,” kata Agung.
Demikian pula, masyarakat Bali juga harus menjaga kepercayaan dunia internasional itu melalui sikap yang bersahaja dan melestarikan nilai-nilai kedewataan.

         Konflik horizontal antarwarga desa adat seperti yang terjadi di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung tak boleh terulang selama mereka masih menginginkan Bali tetap “Santhi”.*

     M. Irfan Ilmie

Sepanjang Kamis (13/10) secara umum cuaca di Bali cerah, apalagi jika dibandingkan dengan cuaca dua hari sebelumnya yang tertutup mendung dan sesekali diwarnai gerimis, meskipun tidak merata ke seluruh wilayah daratan di Pulau Dewata itu.

Sisa-sisa “canang”, “segehan”, dan pelengkap sesajian atau sesajen yang menjadi simbol peringatan “Purnama Kapat“  dua hari sebelumnya masih berserakan di halaman sekolah, di pinggir-pinggir lapangan, di depan gedung perkantoran, di padmasana, bahkan di atas meja-meja kerja.

Meskipun “Purnama Kapat” pada bulan ini jatuh pada hari Selasa, sebagian masyarakat Bali ada yang melaksanakan upacara adat “piodalan” pada hari Rabu, bahkan Kamis. Masyarakat Bali meyakini “Purnama Kapat” itu sebagai hari yang penuh berkah.

Oleh karena itu, semarak perayaan datangnya bulan purnama tersebut masih terasa hingga Kamis pagi. Nuansa terang, sebenderang bulan purnama pada malam hari masih membekas pada gurat wajah anak-anak sekolah dasar yang pagi itu mengikuti kegiatan olahraga di Lapangan Lumintang, Denpasar.

Cuaca cerah pada Kamis pagi itu tak sedikit pun memberikan pertanda akan terjadinya bencana karena tepat pukul 11.16 Wita masyarakat Bali panik akibat tanah yang mereka pijak berguncang. Meskipun hanya beberapa detik, guncangan itu cukup membuat warga tercekam ketakutan.

Gempa berkekuatan 6,8 pada skala Richter yang berpusat di 143 kilometer sebelah barat daya Nusa Dua dengan kedalaman 10 kilometer itu sedikit memporak-porandakan sebagian rumah warga, sekolahan, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya di Bali.

Dari magnitude-nya memang gempa Bali lebih besar dibandingkan dengan gempa Yogyakarta pada 27 Mei 2006 yang hanya berkekuatan 5,9 SR. Namun dampaknya tidak separah di Yogyakarta karena memang lokasi gempa Bali relatif lebih jauh dari daratan dibandingkan dengan gempa di Yogyakarta yang berjarak sekitar 25 kilometer selatan-barat daya “Kota Gudeg” itu.

Selain itu, struktur bangunan rumah di Bali lebih kokoh dibandingkan dengan di Yogyakarta. Bahkan, untuk bangunan rumah kos di Bali rata-rata pada bagian dindingnya dilapisi beton. Kebanyakan rumah penduduk asli konstruksi bangunannya menggunakan batu bata bercampur semen yang dipadatkan atau orang Bali menyebutnya dengan “bata gosok“.

Hal itu juga yang merupakan salah satu faktor gempa berkekuatan 6,8 SR tidak sampai meluluhlantakkan rumah-rumah dan bangunan lain di Bali. Padahal, dalam satu hari “Pulau Seribu Pura” itu diguncang sepuluh 10 kali gempa susulan. Dari 10 kali gempa susulan itu yang guncangannya dirasakan warga terjadi pada pukul 15.52 Wita. Itu pun kekuatannya hanya 5,6 SR atau lebih rendah dari gempa utama pada pukul 11.16 Wita.

Kalau pun ada bangunan yang rusak, maka faktor penyebabnya lebih banyak pada konstruksi bangunan, seperti yang terjadi di SMK Negeri 2 Denpasar dan toko swalayan “Carrefour” di Jalan Sunset Road, Kuta, Kabupaten Badung.

Dua tempat itulah yang disebut-sebut paling parah terkena dampak gempa. Bahkan, 49 siswa dan guru SMK Negeri 2 Denpasar harus menjalani perawatan di RS Sanglah karena luka-luka pada bagian kepala setelah tertimpa reruntuhan bangunan.

Sejauh ini belum ada laporan mengenai bangunan yang rusak parah akibat bencana tersebut. Demikian halnya dengan korban jiwa, juga tidak ada laporan, baik yang masuk ke posko BPBD, Bakesbangpol-Linmas, PMI, maupun tenaga sukarelawan lainnya.

Akan tetapi, gempa pada Kamis siang itu boleh dibilang gempa terbesar sejak 1979. Gempa di Karangasem pada 1979 telah merenggut 24 nyawa warga. Setelah 1979, beberapa kali Bali memang pernah diguncang gempa, di antaranya 2004 di Karangasem dan 2010 di Nusa Dua, yang semuanya tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

Walau begitu, kepanikan masyarakat tak bisa terelakkan. Apalagi trauma pascabencana, seperti yang dialami masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kota Pariaman, Sumatera Barat, akibat gempa berkekuatan 7,9 SR pada 30 september 2009 dan tsunami di Jepang pada 11 Maret 2011 masih belum beranjak dari ingatan.

Oleh sebab itu, warga yang tinggal di kawasan pesisir Bali, seperti di Nusa Dua, Sanur, dan Kuta, sempat takut karena sebagian di antara mereka melihat permukaan air laut meninggi beberapa saat setelah gempa mengguncang Bali.

Namun, pihak Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar memastikan bahwa tingginya air laut bukan pertanda akan datangnya gelombang tsunami, melainkan karena air pasang yang dipicu oleh fenomena bulan purnama.

Kepala BMKG Wilayah III Denpasar Wayan Suwardana menyatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak panik akibat gempa tersebut,” katanya beberapa saat setelah terjadi gempa utama, Kamis siang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pusat Gempa Bumi BMKG, Suhardjono, mengatakan, gempa yang terjadi masih termasuk dalam taraf normal. “Kekuatan gempa masih tergolong normal. Oleh karena itu, saya minta masyarakat tidak panik dan tetap tenang,” katanya.

Jumat pagi, Pulau Bali kembali diliputi mendung dan tidak secerah sehari sebelumnya. Gempa yang terjadi Kamis itu tidak menimbulkan traumatik yang berlebihan. Masyarakat sudah kembali beraktivitas. Bahkan, wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, sama sekali tidak takut akan fenomena alam, meskipun sehari sebelumnya sejumlah jadwal kedatangan dan keberangkatan penerbangan dari Bali sempat mengalami penundaan.

Wayan Suwardana di Denpasar mengemukakan, akitivitas seismik di selatan Bali yang menjadi pusat gempa, Jumat pagi terpantau relatif normal. “Meskipun ada aktivitas seismik relatif normal, masih terdeteksi terjadi gempa oleh alat kami,” katanya.

Menurut dia, kekuatan gempa susulan yang terjadi setelah gempa utama Kamis (13/10) pukul 11.16 Wita itu, terus melemah. Berdasarkan hasil pemantauan, sampai sekarang tercatat terjadi 16 kali gempa susulan.

“Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena kekuatan gempa tersebut di bawah 4 SR sehingga hanya bisa dirasakan oleh peralatan seismik,” katanya menambahkan.*

Suatu siang, saya agak tertatih-tatih menyeberangi Jalan Dharmawangsa yang secara kebetulan tidak banyak kendaraan lalu-lalang seperti hari-hari biasa. Puas mencapai seberang jalan, saya terduduk tak jauh dari kedai kopi di mulut gang sambil memijit-mijit kaki kanan yang ngilu akibat terlalu lama berimpitan di dalam angkutan umum.

Semua orang pasti pernah mengalami kesemutan seperti saya. Kesemutan atau mati rasa, dalam istilah kedokteran adalah sensasi abnormal yang dapat terjadi pada bagian tubuh mana pun, dan yang paling sering adalah tangan dan kaki.

Penyebabnya juga bermacam-macam, di antaranya posisi duduk atau berdiri dalam waktu yang lama sehingga bagian tubuh tertentu tidak mendapatkan aliran darah yang mencukupi atau buntu. Pemulihannya pun tidak sulit, karena yang dibutuhkan adalah peregangan pada otot-otot yang mati rasa itu.

Mati rasa juga bisa terjadi pada diri seseorang karena emosi jiwanya terganggu sehingga mati rasa yang gejalanya seperti ini bukan monopoli Dewi Sandra saja yang merajuk saat melantunkan tembang andalannya berjudul “Mati Rasa”.

Ketika perasaan ini sudah mati, maka cinta dan kasih sayang pun akan pergi. Perhatian pada seseorang, tiba-tiba hilang dan tergantikan oleh perasaan dendam yang sebelumnya lama terpendam.

Dalamnya lautan, siapa pun tahu, tapi dalamnya hati, siapa yang tahu? Begitu juga dengan dendam, sifatnya tak beda jauh dengan api di dalam sekam.

Atas nama dendam dan benci pula, hal-hal yang tadinya suci tiba-tiba berubah menjadi keji. Padahal, sesuai fitrahnya, manusia yang dilahirkan ke dunia ini penuh dengan kesucian. Oleh sebab itu, sebagian ahli tafsir meyakini bahwa tangisan bayi yang baru keluar dari rahim ibunya sebagai bentuk pelampiasan atas kekecewaannya melihat dunia yang penuh dengan sifat-sifat “madzmumah”.

Bahkan, atas nama agama dan keyakinan tertentu, sekelompok orang bisa menjadi kalap sehingga fitrah kemanusiaannya pun diabaikan, digadaikan, dan digantinya dengan nafsu amarah sebagai petunjuk jalan jihad yang semu.

Atas nama agama pula, sekelompok orang menghalalkan darah saudaranya sendiri yang dianggap tidak berada dalam satu garis komando. Komando yang terbungkus keyakinan dalam menistakan kelompok tertentu.

Tak puas dengan hanya menistakan, sekelompok orang itu memerangi saudaranya sendiri sampai betul-betul binasa. Ironisnya dalam upaya membinasakan saudaranya sendiri itu mereka mengusung kesucian yang dijunjung keagungannya secara universal.

Bagaimana tidak mati rasa, kalau sesama umat manusianya ditimpuk, ditendang, dipukuli beramai-ramai, meskipun ajal sudah meninggalkan jasad korbannya. Peristiwa yang terjadi di Cikeusik, Banten, itu mengingatkan pada tradisi “gropyokan” yang dilakukan sekelompok petani di tepi barat Sungai Brantas, Kabupaten Tulungagung.

Menjelang panen tiba, biasanya sekelompok petani di daerah itu memasukkan bahan kimia yang mudah terbakar pada lubang-lubang kecil di bawah pematang. Tikus-tikus pun keluar karena kegerahan berada di tempat persembunyian akibat lubang-lubang dimasuki bahan kimia.

Begitu tikus keluar dari lubang, tanpa perasaan para petani sudah menyambutnya dengan sabetan parang, pentungan, golok, dan benda apa saja yang dapat membinasakan jenis binatang pengerat yang doyan tanaman padi itu. Setelah tak bernyawa, bangkai-bangkai tikus itu pun dibakar beramai-ramai. Begitulah potret tradisi “gropyokan” di Tulungagung yang sekilas fenomenanya hampir mirip dengan tragedi Cikeusik.

Walaupun objeknya berbeda, modus operandi di Tulungagung dan Cikeusik sebangun dan sebidang karena mereka sama-sama beringas. Di Cikeusik, orang membunuh karena keyakinan agamanya merasa terusik, sedangkan di Tulungagung petani membasmi karena takut merugi.

Gejolak sosial di Cekeusik dan di Temanggung merupakan sebuah fenomena ketidakmampuan sekelompok orang dalam memahami agama secara utuh. Perbedaan masih diidentikkan dengan sebuah permusuhan. Padahal dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW berkali-kali mengingatkan bahwa “Perbedaan itu membawa rahmat”.

Bahkan, Allah sendiri dalam firmannya menyatakan: “Laa ikrâha fi al-dîn”. Artinya: Tidak ada paksaan di dalam agama (QS. Al-Baqarah: 120). Ayat lain menegaskan, “… Fa man syâ’a falyu’min, wa man syâ’a falyakfur.” Artinya: Orang boleh memilih, barang siapa ingin beriman, maka boleh beriman, dan barang siapa hendak kufur, maka silakan saja kufur (QS. Al-Kahfi: 29). Ada lagi ayat yang berbunyi. “Lakum dînukum wa liya dîn.” Artinya: Bagimu agamamu dan bagiku agamaku (QS. Al-Kafirun: 6).

Dengan merujuk pada ayat-ayat Alquran seperti itu, sesungguhnya Islam tidak boleh dilaksanakan atas dasar paksaan. DR Moqsith Ghazali menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menyatakan bahwa kekerasan atas nama agama itu dilarang, kekerasan dengan alasan agama atau berbaju agama haram hukumnya.

Sayangnya, kelompok Islam radikal tak menerima dalil-dalil tersebut. Mereka punya dalil sendiri yang juga bersumber dari Alquran dan Hadis. Tapi, apa pun dalilnya, membunuh sesama manusia tetap dilarang.

Di sinilah kewajiban aparatur melakukan campur tangan. Bukan sebaliknya, pemerintah cuci tangan dengan kalimat-kalimat bernada kecaman, kutukan, dan prihatin. Ingat, kekerasan tidak akan terhenti hanya dengan membuat pernyataan-pernyataan seperti itu.

Penegak hukum pun juga demikian. Polisi, jangan memosisikan diri sebagai penonton di arena pembantaian. Bukankah polisi dibayar oleh negara karena ketegasannya dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bukan sebaliknya, polisi dan aparat hukum lainnya tegas dalam menghadapi orang yang lemah, namun lemah dalam menghadapi orang yang kuat. Yang patut dicatat pula, pergantian pucuk pimpinan polisi bukan solusi atas sebuah persoalan. Justru mengesankan pimpinan kepolisian yang diganti itu cuci tangan atas peristiwa yang terjadi.

Persoalan bangsa ini semakin lama semakin pelik. Banyak orang yang mengalami mati rasa, tapi tidak sadar kalau dia mati rasa. Termasuk saya yang saat itu mengalami mati rasa pada kaki kanan, tapi dipaksa untuk menyeberang jalan raya di Kota Surabaya. Untung pula, saat itu jalanan sepi….!

(tulisan ini telah dipublikasikan dalam Tajuk www.antarajatim.com)

Kenapa harus ke Desa Durenan kalau sekadar merayakan Lebaran Ketupat? Bukankah Lebaran selalu identik dengan penganan khas yang terbuat dari beras itu? Lalu apa pula istimewanya berlebaran ketupat di Durenan?

Pertanyaan-pertanyaan itu terbersit di benak setiap orang, terutama bagi orang yang tinggal di luar Desa Durenan. Apalagi, di Desa Durenan tidak terdapat objek wisata dan wahana hiburan lainnya sehingga wajar orang bertanya-tanya perihal keistimewaan berlebaran ketupat di desa itu.

Belum lagi akses jalan menuju Durenan macet berkilo-kilo meter sejak pagi sampai sore hari. Jalan-jalan kampung di desa itu pun sesak oleh pengguna jalan, pejalan kaki, dan pedagang kaki lima yang menggelar berbagai macam dagangan. Akibatnya, polisi tampak kewalahan mengatasi kemacetan di desa itu, meskipun ratusan personel dibantu tenaga sukarelawan dikerahkan.

Para pegawai negeri sipil (PNS) pun tak mau melewatkan momen penting itu dengan meninggalkan tugasnya lebih awal. Tak ketinggalan, Bupati Trenggalek Soeharto dan Ketua DPRD setempat Akbar Abbas bersama sejumlah Muspida juga turut merayakan “pesta ketupat” itu di Durenan.

Lebaran Ketupat di Desa Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jatim, tidak hanya milik warga desa itu dan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Bahkan, satu rombongan dari Jambi harus rela menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer ke Durenan untuk bergabung dengan sejumlah warga dari daerah-daerah lain.

Setiap tanggal 8 Syawal tahun Hijriah, masyarakat Desa Durenan membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Alunan musik yang diperdengarkan melalui salon berbagai ukuran memberikan isyarat kepada warga dan pengguna jalan untuk masuk ke rumah mereka.

Tidak ada basa-basi, kecuali kalimat, “silakan menikmati hidangan ketupat,” yang keluar dari mulut sang tuan rumah. Mau berbincang-bincang atau pamit ke rumah sebelah untuk menikmati ketupat sayur lainnya, tuan rumah tidak merasa tersinggung.      Kenal atau tidak dengan tuan rumah, lidah setiap orang pasti juga akan merasa dimanjakan oleh hidangan ketupat dilengkapi sayur nangka muda, kacang pajang, opor ayam, telur puyuh goreng, dan kerupuk atau “rempeyek”.

Fenomena itu cocok bagi orang yang lapar atau mereka yang ingin mendapatkan sarapan sekaligus makan siang gratis. Wajar pula pada Jumat itu tak satu pun warung makanan di Durenan yang buka, kecuali kedai kopi.

“Sudah tiga kali ini saya makan ketupat di tiga tempat berbeda,” kata Andri, remaja berusia 23 tahun asal Blitar yang ramai-ramai makan ketupat bersama empat rekannya di rumah seorang warga di Desa Durenan.

“Selama Lebaran saya tak berani meninggalkan tugas. Hanya Lebaran Ketupat ini saya libur sehari penuh,” kata Saiful, perwira menengah polisi, saat ditemui di sela-sela kesibukannya menerima tamu di rumahnya di Desa Durenan.
Durenan adalah sebuah desa yang berada di jalur utama Trenggalek-Tulungagung. Durenan juga kecamatan paling timur di wilayah Kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan Kebupaten Tulungagung. Karena lokasinya berada di jalur utama, di Durenan juga terdapat terminal bus, pasar, dan toko-toko yang menyediakan aneka kebutuhan masyarakat.

Masyarakatnya tergolong agamais karena di situ juga terdapat pondok pesantren dan sejumlah madrasah. Di Durenan ada seorang tokoh legendaris, yakni KH Abdul Mashir atau dikenal dengan nama Mbah Mesir.

Mbah Mesir salah satu penyebar agama Islam di daerah itu. Makamnya yang berada di seberang Sungai Semarum juga kerap dikunjungi para peziarah, terutama dari kalangan santri.

Mbah Mesir-lah yang pertama kali merayakan Lebaran Ketupat dengan cara seperti itu sejak 300 tahun silam. “Setiap Lebaran Ketupat, Mbah Mesir menyediakan ketupat dalam jumlah besar dan tak pernah berkurang, walau disuguhkan kepada banyak orang,” kata KH Fatah Muin, generasi keempat Bani Mesir.

Ritual itu dilakukan Mbah Mesir bersama para santrinya setelah berhasil menunaikan puasa sunah bulan Syawal, terhitung sejak tanggal 2 Syawal atau sehari setelah salat Idulfitri.

“Ritual Mbah Mesir itu kemudian diikuti oleh sanak familinya. Ada sekitar sepuluh rumah kerabat yang menggelar ritual serupa,” kata Kiai Fatah yang juga pemuka agama di Desa Durenan.

Bentuk syukur kepada Allah SWT itu kemudian diikuti oleh masyarakat sekitar sehingga ajang “open house” dan makan ketupat bersama itu berkembang luas hingga ke beberapa kecamatan di sekitar Durenan, seperti Pogalan dan Gandusari.

Sebelum ritual santap ketupat bersama itu dilakukan, masyarakat setempat menunaikan salat dhuha berjamaah di masjid-masjid yang dirangkai dengan pembacaan doa bersama sesaat setelah matahari beranjak dari ufuk timur.
Hindarkan Hedonisme
Selain ungkapan rasa syukur, tradisi yang diajarkan Mbah Mesir itu juga untuk mendidik masyarakat agar tidak larut dalam hedonisme setelah sebulan penuh berpuasa Ramadan.

“Biasanya, tempat-tempat wisata selalu ramai setelah Lebaran, bahkan puncaknya pada Lebaran Ketupat ini,” kata Kiai Fatah usai menerima Bupati Trenggalek dan rombongan tamu penting lainnya.

Menurut dia, Mbah Mesir mengajak masyarakat sekitar untuk memperat tali silaturahmi dengan siapa saja tanpa melihat suku, agama, ras, dan golongan sambil bersama-sama menikmati ketupat sayur ala Durenan itu.

“Hari ini momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi. Setelah berpuasa wajib selama sebulan ditambah puasa sunah di bulan Syawal selama tujuh hari, kita wajib mengencangkan kembali tali persaudaraan itu,” katanya.

Tradisi Lebaran Ketupat yang penuh dengan muatan spiritual tersebut disambut positif oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek. Bupati Soeharto pun akan memasukkan tradisi itu dalam agenda wisata rutin.

“Kami akan memasukkan ritual ini dalam agenda wisata rutin setiap tanggal 8 Syawal,” katanya usai santap ketupat bersama Muspida di rumah Kiai Fatah itu.

Menurut dia, tradisi silaturahmi dengan menyuguhkan hidangan ketupat sayur kepada setiap tamu pada tanggal 8 Syawal yang diajarkan pemuka agama di Desa Durenan, KH Abdul Mashir atau Mbah Mesir, sejak 300 tahun silam itu, perlu dilestarikan.

Bentuk pelestarian itu, kata Soeharto, yang akan mengakhiri tugasnya sebagai Bupati Trenggalek pada 3 Oktober 2010, adalah dengan memasukkan tradisi itu dalam agenda wisata.

“Apalagi, Anda tahu sendiri yang merayakan Lebaran Ketupat di sini bukan masyarakat Trenggalek saja, melainkan dari berbagai daerah, bahkan dari luar Jawa,” katanya.

Meskipun nantinya menjadi agenda wisata, Pemkab Trenggalek tidak akan membangun tempat khusus atau semacam “land mark” yang bisa digunakan masyarakat untuk merayakan Lebaran Ketupat di Desa Durenan itu.

“Kalau nanti dibangun tempat khusus, tradisi ini dikhawatirkan cepat pudar karena tradisi ini tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dan masyarakat sendiri yang berinisiatif memberikan suguhan ketupat kepada setiap tamu,” katanya.

Menurut Bupati, biarlah tradisi itu tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat secara alamiah karena jika terlalu banyak intervensi dari pemerintah dikhawatirkan cepat luntur dan masyarakat pun melupakannya. *

Oleh M. Irfan Ilmie

Perahu-perahu kelotok yang bersandar dan berderet di bibir Pantai Pamuna, siang itu, seakan menjadi lambang tak adanya kegiatan berarti para nelayan.
Gelombang Laut Jawa siang itu relatif tenang dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Namun para nelayan di Pulau Bawean dan Pulau Gili, Jawa Timur tetap saja tidak melaut.

“Tak ada ikan,” kata Saleh (45) di sela-sela kesibukannya menambal lambung perahunya di pantai timur Pulau Bawean itu tanpa ekspresi.

Selama tidak ada ikan, para nelayan di Pantai Pamuna menyibukkan diri dengan memperbaiki perahu dan pukat.  Sebagian lainnya memilih bercocok tanam.

Dibandingkan dengan beberapa wilayah di Pulau Bawean, lahan pertanian di sekitar Pantai Pamuna relatif lebih subur karena dukungan saluran irigasi yang lebih optimal.

Para nelayan di Dusun Pamuna, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, memiliki gantungan hidup sampingan di sawah. Padi di sekitar pantai itu sudah mulai menguning. Berarti hanya tinggal menghitung hari lagi mereka akan panen.

Namun tidak sedikit penduduk di desa itu yang hanya bisa mengandalkan hidupnya di lautan. Di saat sepi ikan seperti sekarang, mereka tetap saja melaut karena tak punya pilihan lain.

Hal itu, misalnya, dilakukan Irwan Saputra. Ditemani seorang rekannya, pria berusia 27 tahun itu memacu perahu kelotoknya untuk mengarungi Laut Jawa yang sore itu gelombangnya sudah mulai meninggi.

Setelah berlayar sekitar 1,5 jam, dimatikannya mesin tempel perahu. Agar tidak terombang-ambing arus gelombang, sauh pun ditancapkannya di dasar laut.

Irwan bersiap-siap melakukan penyelaman dengan peralatan seadanya, kacamata dan masker. Masker yang menutupi mulut dan hidungnya itu tersambung dengan selang panjang pada katup tabung yang diletakkan di atas perahu. Masker itu bisa membantunya bernapas di dalam air, meski dalam waktu yang sangat terbatas.

Sambil mengitari terumbu karang di kedalaman 15 meter hingga 25 meter, tangan-tangan cekatan pria berambut ikal itu memungut binatang laut yang kulitnya berbulu dan besarnya seukuran mentimun muda.

Satu per satu teripang (Holothusia edulis) yang berhasil dipungutnya itu dimasukkannya ke dalam “wangsal”, sebuah wadah tertutup yang terbuat dari rajutan senar, mirip sebuah jaring ikan.

Sesekali kepalanya menyembul ke permukaan air untuk sekadar mengambil napas, dalam sekejap tubuh pria yang dikaruniai seorang anak itu lenyap di hamparan luas Laut Jawa.

Maut mengancam

Meski penuh risiko, perantau asal Kampung Rote, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu tetap menekuni pekerjaannya untuk menghidupi istri dan seorang anaknya yang tinggal di Dusun Satu, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean.

Hampir setiap hari Irwan menyelami Laut Jawa yang mengitari gugusan Pulau Bawean. “Yang penting hati-hati, kalau badan kurang sehat, lebih baik tak usah menyelam,” kata suami Linda Zulvia itu menuturkan.

Penyelaman yang dilakukan dengan peralatan seadanya itu sangat berisiko. Mereka bisa mengalami kelumpuhan yang berakhir dengan kematian.

Penyelaman dengan hanya menggunakan bantuan udara melalui kompresor berisiko terkena keracunan nitrogen (decompression sickness maupun nitrogen narcosis).

Penyakit dekompresi itu terjadi akibat seseorang terlalu lama berada di bawah laut, apalagi jika arus sedang deras. Kondisi ini membuat tulang, otot, dan persendian melemah.

Kebiasaan penyelam naik ke permukaan laut terlalu cepat, mendahului kecepatan gelembung udara yang diembuskannya, dapat berakibat fatal.

Gelembung gas yang terbentuk dalam jaringan tubuh dapat menghentikan aliran darah yang dapat dirasakan seperti orang kesemutan. Jika pembuluh ke otak atau saraf tersumbat, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kelumpuhan.

Bagi Irwan, hal itu bukan ancaman yang menakutkan, apalagi saat ini harga teripang sedang bagus, yakni Rp200ribu-Rp300ribu per kilogram. Tentu sebuah nilai nominal yang menggiurkan, di saat lautan sedang tidak banyak ikan.

“Kami pernah mendapatkan ancaman maut yang lebih serius dari sekadar di gelombang dan arus di bawah laut,” katanya mengenang peristiwa pengeroyokan yang nyaris merenggut nyawanya di Pulau Gili lima tahun silam.

Kedatangan anak pasangan Adam Malelak dan Anna Baleng dari NTT ke pulau itu dianggap membawa misi tertentu. Namun berkat pertolongan tokoh agama di Pulau Gili, jiwa Irwan terselamatkan. Warga Pulau Gili pun akhirnya memperkenalkan seorang perempuan yang kini menjadi pendamping hidupnya di Pulau Bawean itu.

“Nggak tahu, sampai kapan saya harus menyelam,” kata pria yang berkeinginan bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi itu.

Lain Iwan lain pula Maksum. Pria berusia 46 tahun itu memilih mundur dari profesi yang ditekuninya selama hampir 25 tahun setelah sebagian organ tubuhnya mengalami gangguan.

“Saya sudah tidak kuat lagi melakukan apa-apa,” kata Maksum saat ditemui di rumahnya di Desa Sawah Laut, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean.

Di benaknya masih tersimpan keinginan untuk menyelam lagi, mengingat harga teripang yang terbilang bagus untuk ukuran seorang nelayan.

“Mungkin kalau anak dan istri tidak mencegah, saya sudah menyelam. Terus terang, saya tergiur dengan harga teripang saat ini,” katanya sambil mengubur dalam-dalam keinginannya itu.

Bara konflik

Selain menyimpan aneka satwa laut terutama teripang yang bisa menopang perekonomian sebagian masyarakat, di bawah perairan Bawean itu terdapat kekayaan alam yang harus tetap dilestarikan sepanjang masa, yaitu terumbu karang.

Bahkan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jawa Timur menaruh harapan besar terumbu karang di perairan Bawean tetap terjaga kelestariannya.

“Hanya di Bawean terumbu karang kondisinya lebih bagus dibandingkan dengan daerah lainnya di Jatim,” kata Kepala Diskanla Jatim Kardani.

Dulunya, di Jatim banyak ditemukan terumbu karang yang masih bagus, mulai dari pesisir Tuban, Lamongan, Situbondo, Banyuwangi (Laut Jawa), Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan (Samudra Hindia).

Namun terumbu karang di daerah-daerah pesisir itu kini sudah punah akibat kegiatan para nelayan yang menggunakan bahan kimia jenis potasium, nitrogen, dan pencemaran.

“Praktis, di Jatim kini hanya tinggal 40 persen terumbu karang yang masih hidup. Paling banyak berada di perairan Pulau Bawean,” kata Kardani saat ditemui di sela-sela rapat koordinasi dengan pejabat Diskanla se Jatim di Surabaya, beberapa hari lalu.

Tapi, nasib terumbu karang di perairan Bawean tak beda jauh dengan terumbu karang di daerah lain yang perlahan-lahan punah akibat ulah manusia.

Kelestarian terumbu karang di perairan Bawean, terutama di sekitar Pulau Gili, Pulau Noko, dan Pulau Bawean terancam kepunahan akibat aktivitas para pemburu teripang.

Bahkan, keberadaan para pemburu teripang menyulut bara konflik horizontal. Para nelayan yang hanya menggantungkan hidup dengan menangkap ikan tidak suka dengan kegiatan para pemburu teripang yang membawa nitrogen untuk membantu pernapasan.

Bakan tak segan-segan para nelayan itu mengambil sikap “main hakim sendiri” terhadap para pemburu teripang. “Sudah diperingatkan, tapi tetap saja melakukan hal itu, terpaksa kami menyelesaikannya dengan cara kami sendiri,” kata Agung Abdullah (35), nelayan Pulau Gili.

Nitrogen yang dibawa oleh para pemburu teripang itu mengakibatkan terumbu karang tererosi dan materialnya terbawa hingga ke pantai. “Kalau terumbu karang banyak yang rusak, sudah barang tentu jarang ikan. Selama ini ikan di sini melimpah karena banyaknya terumbu karang yang cocok jadi tempat persembunyian ikan,” katanya.

Hingga kini, Diskanla Jatim tak mampu menengahi konflik antara para pencari teripang dengan nelayan di perairan Bawean itu, bahkan cenderung melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

“Itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Kalau itu terjadi di Pulau Bawean, berarti yang bertanggung jawab Pemkab Gresik,” kata Kardani.

“Boleh-boleh saja mencari teripang, tapi jangan lupa dengan hayati laut yang tetap harus dilindungi. Jangan sampai terumbu karang itu rusak semua gara-gara aktivitas para pencari teripang,” katanya menambahkan.

Ia mengaku, terbatasnya jumlah personel, yakni sembilan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan 18 petugas pengawasan laut, menjadi alasan utama bagi Diskanla Jatim dalam mengawasi kelestarian terumbu karang. (*)

COPYRIGHT © 2009

          Surabaya - Guru besar Linguistik Fakultas Bahasa dan Seni Unversitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Dr. Kisyani Laksono, mengemukakan, perkembangan Bahasa Indonesia berada di tangan masyarakat.

         “Perkembangan Bahasa Indonesia itu berada di tangan masyarakat, bukan Pusat Bahasa atau lembaga lainnya,” kata anggota Tim Pemetaan Bahasa Daerah Pusat Bahasa itu di Surabaya, Minggu.

         Menurut dia, masyarakat berhak menentukan sebuah kosakata layak digunakan sebagai bahasa sehari-hari atau tidak.

         “Termasuk kosakata yang bisa dimasukkan ke dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), juga berdasarkan perkembangan yang terjadi di masyarakat,” katanya menegaskan.

         Ia mencontohkan kata “radar”, yang merupakan singkatan dari kata asing “Radio and Range” telah diterima sebagai sebuah kosakata di dalam KBBI.

         “Apalagi kalau sekadar kata ‘differential abilities’ yang disingkat menjadi difabel, sebagai pengganti kata penyandang cacat, sangat bisa diterima di dalam KBBI. Sebenarnya kata ini sudah lama ada,” kata Kisyani.

         Namun menurut dia, kata itu baru dimasukkan dalam KBBI Edisi Keempat, setelah kosakata “difabel” semakin banyak digunakan masyarakat, terutama kalangan media massa.

         “Tapi yang perlu diingat, penentu akhir dari sebuah kosakata itu adalah masyarakat dan tidak tertutup kemungkinan sebuah kosakata baru itu akan mati, karena tidak banyak digunakan oleh masyarakat,” katanya menjelaskan.

         Kemudian dia mencontohkan kata “sangkil” yang biasa digunakan untuk menyebutkan sesuatu berdaya guna atau efisien dan kata “mangkus” yang memiliki arti mujarab atau mustajab.

         “Dua kosakata ini dulu sering dimunculkan oleh surat kabar nasional. Tapi apa yang terjadi? Kedua kosakata ini tidak banyak dikenal dan dipergunakan masyarakat, dan akhirnya kedua kosakata ini mati,” katanya mengungkapkan.*

       Surabaya – Ratusan bahasa daerah di Indonesia, keberadaannya hingga saat ini terancam punah karena sudah jarang sekali digunakan.

        “Ada ratusan bahasa daerah yang sebelumnya berkembang di sejumlah wilayah di Indonesia, kini keberadaannya terancam punah,” kata anggota Tim Pemetaan Bahasa Daerah Pusat Bahasa, Prof. Dr. Kisyani Laksono, di Surabaya, Minggu (5/4).

        Pada bulan Oktober 2008, Tim Pemetaan Bahasa Daerah Pusat Bahasa telah berhasil memetakan 442 bahasa daerah. “Namun ratusan yang lain, sampai sekarang susah dipetakan,” katanya.

        Ratusan bahasa daerah yang terancam punah itu, kebanyakan berada di Papua dan Maluku, sebagaimana hasil pemetaan Tim Pemetaan Bahasa Daerah Pusat Bahasa selama tahun 2008.

        “Beberapa bahasa daerah yang mendekati kepunahan itu, rata-rata penuturnya tinggal satu hingga dua orang. Itu pun sudah berusia lanjut, sehingga susah sekali untuk dikembangkan,” katanya.

        Meskipun demikian, lanjut Kisyani, Tim Pemetaan Bahasa Daerah Pusat Bahasa masih akan melakukan pemetaan lagi untuk mendapatkan kemungkinan bahasa daerah yang mendekati kepunahan itu bisa dikembangkan lagi.

        “Tentu saja, kami juga akan melibatkan tokoh masyarakat untuk mendorong perkembangan bahasa daerah itu,” kata Guru Besar Linguistik Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu.

        Sebelum terjun ke lapangan, Tim Pemetaan Bahasa Daerah Pusat Bahasa telah mempelajari beberapa literatur sejarah dan cerita rakyat sebagai referensi keberadaan sebuah bahasa daerah.*

Gumpalan-gumpalan awan hitam yang bergelayut itu tiba-tiba luruh membasahi besi batang landasan kereta api, klakson lokomotif yang meraung-raung pun tertelan gemuruh air yang berjatuhan ke bumi.
Sore itu, kendaraan yang melintas di Jalan Brigjen Katamso Kediri, Jawa Timur, tak sepadat biasanya. Kendaraan-kendaraan roda dua menepi sambil menanti hujan itu pergi.

Hanya beberapa kendaraan roda empat saja yang berani menembus derasnya hujan, termasuk bus Harapan Jaya yang membawa sejumlah penumpang dari arah Tulungagung menuju Surabaya.

Bus warna putih dengan garis jingga dengan nomor polisi AG-7493-UR itu melaju tergesa-gesa dengan harapan calon penumpang yang berderet di sebelah selatan Alun-alun Kediri bisa disapu bersih.

Nahas, bus yang dikemudikan Agung Setiawan itu “dilabrak” rangkaian Kereta Api (KA) Rapih Dhoho yang baru keluar dari kandangnya, Stasiun Kediri, akibat menyerobot pintu perlintasan di Jalan Brigjen Katamso.

Para penumpang bus itu mencelat, delapan di antaranya, termasuk Agung dan Undarwanto, kondektur, menemui ajal saat itu juga. Saking kerasnya benturan dua alat transportasi berbeda itu, rel yang terpendam di tengah Jalan Brigjen Katamso pun rusak tak berbentuk. Jalur kereta api Kertosono-Blitar pun lumpuh total selama dua hari.

Peristiwa kecelakaan kereta api seakan tak pernah ada habisnya. Kecelakaan maut di Kediri itu terjadi pada tanggal 23 Februari 2009, persis sebulan dari peristiwa kecelakaan KA Rajawali dan KA Antaboga bermuatan bahan kebutuhan pokok di persilangan Stasiun Kapas, Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2009 yang menewaskan dua orang penumpang.

Kendati kedua peristiwa tersebut tak berkaitan langsung, faktor penyebabnya memiliki kesamaan, yakni sama-sama akibat keteledoran (human error).

Sampai saat ini Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) belum merilis hasil penyelidikannya. Namun berdasar keterangan yang dihimpun petugas kepolisian, kecelakaan di Stasiun Kapas itu akibat masinis KA Rajawali tak mengindahkan isyarat yang diberikan petugas perjalananan kereta api.

Sementara di Kediri, sampai saat ini Supinto (43), petugas penjaga pintu perlintasan kereta api di Jalan Brigjen Katamso masih diperiksa secara intensif.

Karyawan PT KA itu yang biasanya bertugas sebagai pengawas jalan dan rel itu dianggap lalai karena tidak segera menutup pintu perlintasan sehingga bus Harapan Jaya leluasa menerobos.

Diskriminatif
Jika dicermati lebih jauh, kecelakaan maut yang terjadi di Kediri penyebabnya tidak sekadar faktor “human error”, melainkan ada persoalan yang lebih penting lagi menyangkut tingkat kesejahteraan para penjaga pintu kereta api itu sendiri.
Sejak lama pegawai rendahan di PT KA yang puluhan tahun mendarmabaktikan diri di pintu perlintasan kereta api itu merasakan adanya perlakuan diskriminatif.
Para penjaga pintu perlintasan kereta api di Jalan Brigjen Katamso itu hampir tak pernah mendapatkan penghasilan tambahan sebesar Rp6.000,00 per hari. seperti yang diperoleh para penjaga pintu kereta api yang berada di sekitar Depot Pertamina Kediri.

“Kami hanya mendapatkan imolemen (semacam uang lembur) dan tunjangan fungsional. Tapi teman-teman kami yang di utara mendapat tambahan uang makan harian,” kata Sunarko (55), penjaga pintu perlintasan Jalan Brigjen Katamso.

Kekecewaan Sunarko itu wajar, lantaran tugas dan tanggung jawab yang diembannya sama besar dengan penjaga di pintu perlintasan lainnya, termasuk yang berada di sekitar Depot Pertamina Kediri.
“Tugas kami ini sama-sama menyelamatkan nyawa orang lain, tapi mengapa ada perbedaan perlakuan?” kata pria yang sudah 34 tahun bekerja sebagai petugas penjaga pintu perlintasan kereta api itu.

Penjaga pintu perlintasan kereta api dengan masa kerja di atas 20 tahun rata-rata mendapatkan gaji sebesar Rp2,6 juta, termasuk imolemen Rp200 ribu dan tunjangan fungsional Rp75 ribu.

Adanya “hujan tak merata” itu dibenarkan Kepala Distrik Jalan dan Rel 74-B PT KA Kediri, Sudiono, yang membawahi para penjaga pintu perlintasan di sepanjang ruas Kediri-Ngujang itu.

“Perlintasan di sekitar Depot Pertamina berada di bawah tanggung jawab bidang operasional Stasiun Kediri. Di luar itu tanggung jawab Distrik,” katanya.

Bidang Operasional Stasiun Kediri membawahi tiga pos penjagaan, yakni Jalan Jagalan, Jalan Pattimura, dan Jalan Sultan Agung (Depot Pertamina). Mereka ini diistilahkan petugas di bawah sinyal karena lokasi pos mereka berada di antara dua tiang sinyal Stasiun Kediri.
Sedang Distrik 74-B juga membawahi tiga pos penjagaan, yaitu Jalan Brigjen Katamso, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Raya Kediri-Ngadiluwih atau pos di luar sinyal.
Setiap pos di bawah sinyal itu dijaga tiga orang yang bertugas secara bergantian mulai pukul 03.00 hingga 23.00 WIB. Berbeda dengan di luar sinyal, setiap pos dijaga dua orang secara bergantian mulai pukul 03.00 hingga 21.00 WIB.

“Mengenai adanya uang tambahan dari pihak Pertamina, kami tidak tahu besarnya. Yang jelas memang ada,” kata Sudiono menambahkan.

Minimnya jumlah personel di luar sinyal itu membuat Distrik 74-B selalu kelimpungan, terutama saat salah satu personelnya mengajukan izin libur.
Sehingga sangat beralasan jika beberapa orang petugas pemeriksa jalan yang menjadi petugas cadangan penjaga pintu perlintasan kereta api, seperti dialami Supinto, yang menjadi tersangka dalam kasus di Jalan Brigjen Katamso.
Bisa dibayangkan, betapa tingginya tanggung jawab Supinto yang dalam sehari harus menjalankan tugas sebagai pemeriksa rel merangkap  penjaga pintu perlintasan.

Padahal setiap hari penjaga rel harus berjalan kaki sejauh 2 hingga 5 kilometer dengan peralatan dari baja yang dipanggulnya. Dalam kondisi kelelahan, dia masih diwajibkan mengganti petugas penjaga rel yang berhalangan hadir.

Sementara dalam sebulan Supinto hanya mendapatkan gaji dan tunjangan sekitar Rp2,3 juta, atau bahkan lebih rendah dibandingkan rekan-rekannya yang murni bertugas sebagai penjaga perlintasan.

Sayangnya Humas Daerah Operasional (Daops) VII PT KA Madiun, Harijono Wirotomo, tidak tahu jika ada uang tambahan yang diperoleh para petugas penjaga perlintasan di bawah sinyal itu.

“Memang pembayaran angkutan BBM Pertamina itu melalui Stasiun Kediri. Tapi pengelolaannya di bawah PT KA, kalau di Kediri berarti Daops VII,” katanya.

Ia menyebutkan, untuk satu gerbong tangki pengangkut BBM, PT KA mematok tarif kepada Pertamina rata-rata Rp2 juta, baik tujuan Surabaya-Kediri, Surabaya-Madiun, maupun Yogyakarta-Madiun.

Dalam satu hari ada dua rangkaian kereta tangki pengangkut BBM, masing-masing rangkaian terdiri atas 20 gerbong tangki, yang melintas di tiga jalur itu.
“Karena pengelolaan keuangan langsung di bawah Daops, kecil kemungkinan para penjaga perlintasan di sekitar Depot Pertamina Kediri itu mendapatkan insentif,” kata mantan Kasubsi Hukum Daops VII Madiun itu.

Selain insentif, sebenarnya penjaga perlintasan kereta api di sekitar Depot Pertamina mendapatkan keuntungan lain, yaitu bisa mengais BBM yang masih tersisa di dalam gerbong tangki. Pemandangan mudah didapati setiap pagi ketika kereta tangki sedang langsir.

Ironi
Sedikit hujan banyak yang basah. Peribahasa itu sangat layak dikiaskan dengan peristiwa maut di Kediri, karena persoalan sepele mengenai jatah uang makan harian berdampak fatal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Bahkan pengamat perkeretaapin Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Budi Rahardjo, ST, MT, menganggap adanya perbedaan perlakuan antar petugas penjaga kereta api itu sebagai sebuah ironi.

“Di saat PT KA sedang meningkatkan kinerja terkait program revitalisasi, justru sangat ironis kalau masih ada perbedaan-perbedaan perlakuan seperti itu,” kata penanggung jawab Laboratorium Perhubungan ITS itu.

Menurut dia, seharusnya yang bertanggung jawab atas kecelakaan maut di Kediri itu bukan hanya petugas penjaga perlintasan kereta api.

“Ada level di atasnya juga yang harus bertanggung jawab, mengapa ada perbedaan perlakuan sedemikian rupa sehingga memicu kecemburan sosial yang berakibat fatal seperti itu,” katanya.

Meski demikian, dia tidak serta-merta menyalahkan pihak manajemen PT KA atas insiden di Kediri yang merenggut nyawa delapan orang itu.

“Selama ini di Indonesia semua pintu perlintasan digerakkan secara manual oleh tenaga manusia. Sudah barang tentu ada unsur kesalahannya,” katanya.

Bahkan Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengatur adanya perbedaan elevasi antara jalan umum dengan jalan kereta api, sehingga nantinya tidak ada lagi perlintasan sebidang.

“Dengan kata lain kalau ada perlintasan sebidang, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah, apakah dengan cara meninggikan jalan umum atau jalan kereta api,” kata dosen ilmu perkeretaapian di Jurusan Teknik Sipil ITS itu.

Budi menjelaskan, disahkannya UU 23/2007 itu pun bukan semata-mata untuk membebaskan tanggung jawab PT KA dari setiap peristiwa yang terjadi di perlintasan kereta api.
“Bahkan sebelumnya sudah ada UU 13/1992. Kedua undang-undang ini berdasar hasil studi, bahwa tingkat pengereman kereta api itu lebih dirumit dibandingkan jenis kendaraan lainnya,” katanya menambahkan.
Oleh sebab itu PT KA sebagai operator perjalanan kereta api tidak bisa ditindak secara hukum begitu saja, setiap terjadi peristiwa kecelakaan di pintu perlintasan sebidang.

Walau begitu, jika terjadi kecelakaan yang disebabkan faktor “human error”, maka PT KA berkewajiban menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelakunya.

“Dalam kecelakaan kereta api lawan bus di Kediri itu pun, seharusnya PT KA harus melakukan penyelidikan, termasuk mengapa terjadi perbedaan perlakuan sehingga memengaruhi tugas dan tanggung jawab seseorang,” kata Budi Rahardjo.*

Metode pengobatan yang dilakukan Muhammad Ponari, dukun cilik asal Dusun Kedungsari, Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, terkesan unik dan berbau takhayul.

Keunikan dan unsur takhayulnya itu telah menghipnotis ribuan orang dari berbagai daerah di pelosok Tanah Air yang masih memadati tempat praktik anak semata wayang hasil pernikahan Kasemin (42) dan Mukaromah (28) itu sampai sekarang.

Bahkan di antara mereka ada yang rela antre selama berhari-hari demi mendapatkan seteguk air putih yang sebelumnya dicelup batu yang digenggam siswa Kelas III SD Negeri Balongsari 1 itu.

Tak peduli, apakah air celupan batu itu higienis atau tidak, yang penting mereka percaya, bahwa air itu bertuah dan bisa menyembuhkan segala macam penyakit.

“Setidaknya bisul yang saya rasakan bertahun-tahun sudah agak mendingan,” kata Masilah (43), warga Surabaya, setelah meneguk air keruh yang didapat dari rumah Ponari.

Kendati demikian, ada juga warga yang tidak percaya bahkan kapok setelah mengonsumsi air Ponari, namun penyakitnya tak kunjung sembuh, seperti yang dialami Hamzah (53), warga Mojongapit, Jombang.

“Nyatanya mata saya juga tidak ada perubahan, setelah minum air dari Ponari,” katanya sambil menunjukkan matanya yang sakit.

Namun tak sedikit pula warga yang penasaran untuk mendapatkan air itu. “Sampai kapan pun, saya akan tetap bertahan di sini untuk mendapatkan air itu,” kata Maslukhan, warga Purwodadi, Jawa Tengah saat ditemui di Dusun Kedungsari, Sabtu (21/2) siang.

Kedatangannya ke dusun kumuh itu sebagai bentuk ikhtiar dengan harapan kelumpuhan yang diderita ibunya itu bisa sembuh.

Sudah tiga hari Maslukhan berada di Dusun Kedungsari, tapi tetap tidak mendapatkan kupon antrean karena setiap hari panitia hanya mengeluarkan 5.000 lembar kupon, sedang yang datang di atas angka 10.000 orang.

Terlepas dari semua keunikan dan hal-hal yang berbau takhayul, secara medis air yang didapat dari Ponari itu tetap tidak layak untuk dikonsumsi.

“Air dalam kemasan saja masih ada yang tidak sehat, apalagi air yang dicelup batu dan tangan Ponari. Siapa yang menjamin kebersihan tangan Ponari?” kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jombang, dr. Pudji Umbaran.

Dalam tinjauan medis, orang yang berobat kepada Ponari hanya mendapatkan efek “placebo”, yakni penderita merasakan kenyamanan sesaat, walaupun penyakit yang dideritanya tidak hilang begitu saja.

“Efek ‘placebo’ ini juga bisa didapatkan oleh pasien dari dokter. Makanya mengapa ada dokter yang banyak didatangi pasien dan mengapa pula ada dokter yang sepi pasien,” katanya.

Ilmu kedokteran itu mencakup ‘scientific’ dan ‘art’, ujarnya, sehingga dokter yang bisa menggabungkan ‘scientific’ dan ‘art’ inilah yang bakal dikunjungi banyak pasien.

Efek “placebo”, lanjut dia, sudah bisa dirasakan oleh pasien, bahkan sebelum mengunjungi dokter itu. “Ada orang yang merasa sembuh, sebelum meminum obat dari dokter karena sudah telanjur cocok pada dokter itu,” katanya mencontohkan.

Sama halnya dengan orang yang datang ke tempat Ponari. “Setelah meneguk air, ada orang yang langsung merasakan kesembuhan. Padahal penyakitnya belum hilang. Kalau tidak percaya, silakan penderita tumor datang ke tempat Ponari, setelah itu bisa dibuktikan secara bersama-sama melalui rontgen, apakah tumornya itu hilang atau masih ada,” katanya.

Belum lama ini Dimas (3,5), warga Desa/Kecamatan Ngusikan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang. Ia menderita radang otak yang cukup parah.

“Berdasar pengakuan dari kedua orangtuanya, anak itu sebelumnya mendapatkan pengobatan dari Ponari,” katanya.

Demikian pula banyak pasien dokter di Jombang yang mengaku telah melakukan terapi di rumah Ponari. “Hampir 30 persen pasien yang melakukan rawat jalan di rumah saya sudah pernah ke sana,” kata Pudji.

Oleh sebab itu IDI Jombang menyatakan, bahwa pengobatan yang dilakukan oleh Ponari tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Dalam ilmu kedokteran, untuk memastikan seseorang menderita penyakit tertentu harus melalui beberapa tahap.

Pudji menjelaskan, dalam menangani pasien seorang dokter wajib melakukan proses “anamesa” atau wawancara dengan pasien yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan dengan melihat, meraba, dan mengetuk tubuh pasien.

Kalau masih ragu, seorang dokter bisa melakukan pengujian laboratoris dan rontgen. “Setelah itu baru mendiagnosis penyakit pasien yang diikuti dengan tata laksana pengobatan,” katanya.

Serangkaian proses itu tidak menjamin seorang pasien sembuh total. Oleh sebab itu, Pudji tidak memungkiri kedatangan seseorang ke dukun atau ahli pengobatan alternatif lainnya karena merasa putus asa dengan model penyembuhan yang dilakukan oleh dokter.

Justru dengan fenomena Ponari ini, ia melihatnya sebagai tantangan bagi dokter. Untuk menjawab tantangan itu, seorang dokter tidak boleh lagi tertutup dan pelit dalam memberikan informasi mengenai penyakit terhadap pasien.

“Sudah bukan zamannya lagi, dokter terburu-buru memeriksa seseorang karena pasien di luar banyak yang sudah antre,” kata Kasubid Pelayanan Medik RSUD Jombang itu mengingatkan para dokter.

Menurut dia, di Kabupaten Jombang dokter umum dan spesialis yang membuka praktik mencapai 180 orang. “Jumlah ini melebihi rasio penduduk karena idealnya seorang dokter melayani 10.000 pasien. Hanya tingkat penyebarannya tidak merata,” katanya.

Untuk mendapatkan pelayanan dokter umum swasta, masyarakat hanya dikenakan tarif sebesar Rp20.000,00 hingga Rp25.000,00 termasuk obat (dispencing). Sedang tarif jasa pemeriksaan dokter spesialis di Jombang berkisar antara Rp30.000,00 hingga Rp50.000,00 untuk sekali kunjungan.

“Belum lagi Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Bahkan masyarakat yang tidak memiliki kartu Jamkesmas, Pemkab Jombang masih menanggungnya melalui program Jamkesda yang dananya bersumber dari APBD,” katanya.

Oleh sebab itu, dia tidak setuju adanya anggapan bahwa fenomena Ponari sebagai dampak akibat buruknya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

“Di Kecamatan Megaluh, tak jauh dari rumah Ponari, ada dokter dan puskesmas yang siap memberikan pelayanan setiap hari,” kata Pudji menambahkan.

Romantisme Mistis
Sementara itu pakar sosiologi dan kebudayaan dari Universitas Darul ‘Ulum (Undar) Jombang, Prof. Dr. Tadjoer Ridjal, M.Pd mengemukakan, fenomena Ponari tidak memiliki keterkaitan langsung dengan masalah pelayanan kesehatan dan kondisi sosio-kultural masyarakat Jombang secara umum.

“Yang datang ke rumah Ponari, bukan hanya masyarakat Jombang. Kalau dicermati lagi, justru lebih banyak dari daerah lain, termasuk Kalimantan, Sumatra dan beberapa wilayah lain di Indonesia,” katanya.

Menurut dia, fenomena Ponari merupakan potret masyarakat yang masih memegang teguh pemikiran tradisional. “Golongan masyarakat ini ingin menghidupkan kembali mitos lama yang telah punah. Golongan ini penganut romantisme mistis,” katanya.

Mitos lama itu, lanjut Tadjoer, adalah munculnya sosok Ki Ageng Selo yang melegenda di kalangan masyarakat Jawa ratusan tahun silam. Ki Ageng Selo mendadak sakti setelah petir yang hendak menyambarnya mampu dihalau dan berubah menjadi sebuah batu.

“Legenda Ki Ageng Selo itu kembali dihidupkan di tengah masyarakat dengan menampilkan sosok Ponari. Dalam tinjauan sosiologi dan kebudayaan, kedua sosok ini sama-sama memiliki power yang digambarkan oleh kalangan masyarakat tertentu sebagai bentuk kesaktian,” katanya.

Berdasar tradisi, kekuasaan (power) itu tidak diperoleh melalui pencapaian prestasi tapi askriptif dengan penaklukan dan penyerapan. Penyerapan bisa didapatkan dari faktor keturunan dan titisan.

“Ponari merupakan askriptif penyerapan titisan. Masyarakat menganggap Ponari merupakan titisan dari Ki Ageng Selo sehingga dia pun dianggap memiliki kesaktian,” kata Asisten Direktur Program Pasca Sarjana Undar Jombang itu.

Oleh sebab itu kemampuan yang ada pada diri Ponari tidak bisa diukur dengan menggunakan paradigma rasio empiris.

“Fenomena Ponari sama sekali mengabaikan kelas dan strata ekonomi karena diusung oleh golongan romantisme mistis tadim” katanya.

Yang datang ke tempat Ponari tidak hanya orang miskin, ujarnya, tapi banyak kalangan masyarakat kaya dan berpendidikan, terutama mereka yang berasal dari luar Jawa. Oleh sebab itu, fenomena ini tidak bisa ditinjau secara rasio empiris.

Apakah fenomena Ponari itu akan berlangsung dalam waktu yang relatif lama, Tadjoer menyatakan, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat sekitar. “Biasanya fenomena itu akan berakhir, kalau sudah ada unsur komersial,” katanya.

“Karena kesaktian seseorang itu didasari syarat-syarat moral, di antaranya yang paling utama adalah membantu orang lain tanpa pamrih. Jadi secara otomatis, kesaktian seseorang akan sirna, jika sudah berorientasi pada materi,” kata Tadjoer menambahkan.

Tentu hal itu susah untuk dijawab Ponari dan keluarganya yang hingga hari ke-21 buka praktik di Dusun Kedungsari telah mampu meraup penghasilan di atas angka Rp1 miliar.

Kendati uang itu tak pernah diimpikan sebelumnya, tidak tertutup kemungkinan uang sebesar itu akan mengubah pola hidup keluarga miskin yang selama ini tinggal di rumah berdinding anyaman bambu itu.

Apalagi sebelumnya Kasemin (42), ayah Ponari yang hanya berprofesi sebagai pencari katak dan siput, telah berurusan dengan polisi setelah terlibat pertengkaran dengan sepupunya saat bocah berusia sembilan tahun itu hendak dibawa pulang.*

Iluk Sariroh (26), terpaksa berbohong kepada para tetangganya di Desa Semanding, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, bahwa bercak merah di sekujur tubuh anaknya, Fahmi (6), akibat sengatan lebah.

Ia menampakkan sikap tidak jujur di depan warga desanya itu untuk melindungi masa depan anak semata wayangnya, selain sebagai upaya agar keluarganya tidak semakin terkucil.

Sayangnya langkah yang ditempuh Iluk untuk menutup-nutupi penderitaan keluarganya itu sia-sia. Vonis warga Desa Semanding, bahwa penyakit yang diderita Fahmi sama dengan penyakit yang diderita kakek-neneknya itu telah membuat kesempatan menuntut ilmu sejak dini semakin tertutup.

“Seharusnya anak saya itu sudah duduk di bangku TK (Taman Kanak-kanak) seperti teman sebayanya yang kini sudah kelas nol besar,” kata Iluk dengan mata menerawang.

Fahmi tak bisa sekolah lantaran harus menyusul neneknya, Siti Unifah (50), yang tergolek lemah di Rumah Sakit (RS) Kusta Kediri. Beberapa tahun sebelumnya, M. Irham, istri Unifah sekaligus kakek Fahmi meninggal dunia akibat penyakit kusta yang dideritanya. Karena itu penyakit yang dialami oleh Fahmi saat ini seakan menjadi pembenaran bagi warga Desa Semanding yang selama ini menganggap keluarga buruh tani itu terkena penyakit kutukan.

Stigma penyakit kutukan juga dirasakan oleh Jatuk Wulandari (10). Gadis belia asal Desa Babadan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri itu harus tersisih dari pergaulan teman sebayanya.

“Tak seorang pun anak-anak seusia dia yang mengajaknya bermain karena takut tertular. Mainan anak tetangga tidak boleh bercampur dengan mainan anak saya,” kata Suci Sayekti, ibu kandung Wulandari.

Ia menganggap orang-orang di sekitarnya itu telah bersikap tidak adil dalam memperlakukan anak gadisnya. “Kasihan, anak saya semakin dijauhi teman-temannya karena orangtua mereka melarang bermain dengan anak saya,” katanya.

Saat ditemui di RS Kusta Kediri, Minggu (25/1), Suci mengungkapkan, sejak usia dua bulan, di tubuh putrinya itu terdapat bercak berwarna putih yang mengakibatkan sekujur tubuhnya mati rasa. “Awalnya hanya satu bercak, tapi lama-kelamaan merembet hingga seluruh tubuh. Tapi saya baru memeriksakan dia dua tahun lalu atas saran saudara saya,” katanya.

Langit di atas Suci seakan runtuh tatkala pihak rumah sakit memvonis anaknya menderita penyakit kusta. “Padahal tak seorang pun anggota saya yang menderita penyakit itu,” katanya menuturkan. Selama satu tahun anak itu menginap di RS Kusta Kediri. Setelah itu dia diharuskan memeriksakan diri setiap tiga bulan sekali karena untuk memulihkan kondisinya dibutuhkan waktu yang relatif lama.

Kini Iluk dan Suci tidak banyak berharap belas kasihan dari masyarakat. Pada tanggal 25 Januari yang merupakan Hari Kusta Internasional, kedua ibu rumah tangga itu hanya meminta masyarakat dan pemerintah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap penderita kusta.

“Kami hanya ingin mengetuk perasaan masyarakat. Jangan bedakan anak kami dengan yang lainnya,” kata Iluk penuh harap.

Pandangan Keliru

Kepala Instalasi Rawat Inap RS Kusta Kediri, Limarchaban, menyatakan, pandangan masyarakat terhadap penyakit kusta selama ini banyak yang keliru. Apalagi jika penyakit itu dikait-kaitkan dengan kutukan, maka penderita kusta tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tapi tekanan psikis akibat terkucil dari pergaulan sosial.

“Padahal penyakit ini bisa disembuhkan, asalkan penderita mematuhi tata cara pengobatannya,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (24/1) lalu.

Ia menjelaskan, penyakit kusta itu disebabkabkan oleh bakteri jenis “Mycrobacterium Leprae”. Bakteri ini bisa merusak jaringan kulit dan mematikan saraf tepi yang terdapat pada lengan dan kaki.

Oleh sebab itu, lanjut dia, wajar jika penderita kusta mengalami penurunan daya tahan tubuh, terutama ketika bakteri tersebut juga menyerang hidung, tenggorokan, dan mata. Penyakit kusta itu terbagi dua jenis, Kusta Kering dan Kusta Basah. Namun yang berbahaya adalah Kusta Kering, karena selain bisa membuat penderitanya cacat fisik, juga bisa berakhir dengan kematian, jika disertai penyakit lain.

Bahkan selama 2008, tercatat empat orang penderita Kusta Kering yang menjalani perawatan di RS Kusta Kediri, meninggal dunia. Padahal tahun sebelumnya hanya dua orang penderita kusta yang meninggal dunia di rumah sakit yang berlokasi di Jalan Veteran Kediri itu.

“Penderita kusta yang meninggal dunia itu karena daya tahan tubuhnya berkurang. Akibat daya tahan tubuh berkurang, menyebabkan penyakit lain mudah menyerang ginjal dan liver. Hal ini yang menyebabkan pasien meninggal dunia,” kata Limarchaban.

Sementara untuk jenis Kusta Basah, penularannya relatif cepat. Sedang untuk penyembuhan penyakit kusta dibutuhkan waktu enam hingga 12 bulan.

Menurut dia, kusta lebih banyak menyerang masyarakat dengan strata ekonomi rendah yang kurang memperhatikan masalah kesehatan lingkungan. “Tapi tidak tertutup kemungkinan, masyarakat menengah atas juga terkena penyakit itu. Apalagi penyakit itu menular,” katanya mengingatkan.

Limarchaban menyebutkan, ada beberapa media penularan penyakit tersebut, di antaranya bersinggungan langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang relatif lama dan menggunakan perlengkapan penderita.

“Hal inilah yang mengakibatkan, penderita kusta disisihkan dari lingkungan sosial di sekitarnya. Bahkan ada keluarga yang sampai menempatkan penderita kusta di ruang terpisah,” katanya.

Namun tidak sedikit keluarga penderita yang membawanya ke rumah sakit khusus kusta agar mendapatkan perawatan dan penanganan yang lebih baik ketimbang di rumah sendiri. Di RS Kusta Kediri terdapat 30 hingga 50 pasien yang menjalani rawat inap dalam sebulan. Sedang penderita yang rawat jalan bisa mencapai 250 orang per bulan.

“Rata-rata pasien yang menginap di sini adalah pasien kambuhan. Mereka sebelumnya sudah sembuh, tapi terpaksa dirawat lagi. Penyakit ini memang membutuhkan penyembuhan yang lama. Pasien yang dinyatakan sembuh, tapi tidak mendapat perawatan memadai di rumahnya, sangat mungkin penyakitnya kambuh lagi,” katanya.*